Edisi 27-03-2017
Masuk Pesawat, Barang Elektronik Diperiksa Ketat


JAKARTA – Pemerintah mengingatkan seluruh pengelola bandara untuk memeriksa secara ketat barang elektronik yang akan dibawa penumpang masuk ke pesawat.

Pemeriksaan harus sudah dilakukan di area bandara sebelum penumpang naik ke pesawat. Meski demikian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum menerapkan larangan penumpang membawa laptop dan barang elektronik yang lebih besar daripada telepon genggam (handphone)ke dalam kabin pesawat seperti diterapkan Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Untuk saat ini barang-barang elektronik tersebut boleh dibawa ke kabin, tetapi harus dikeluarkan dari tas dan diperiksa melalui mesin X-ray. AS secara mengejutkan pekan lalu membuat aturan baru dalam dunia penerbangan.

Negara adidaya itu melarang penumpang pesawat yang berangkat dari Turki, Timur Tengah, dan Afrika Utara membawa perangkat elektronik ke dalam kabin. Inggris juga mengeluarkan aturan serupa terhadap enam negara, termasuk Lebanon dan Tunisia. Pemerintah AS berdalih aturan itu bagian dari upaya pencegahan terhadap serangan teroris. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso mengaku telah mengirimkan kembali surat keputusan (SK) Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada seluruh pengelola bandara untuk mengingatkan bahwa keamanan barang elektronik penumpang dalam pelaksanaannya diatur ketetapan tertentu.

Ketentuan dimaksud adalah SK Dirjen Perhubungan Udara Nomor SKEP/2765/XII/2010 dan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Udara Nomor SE 6 Tahun 2016. ”Keamanan penerbangan merupakan satu-kesatuan dengan keselamatan penerbangan. Untuk itu pengamanan terhadap barang-barang yang berpotensi dapat mengganggu keselamatan penerbangan harus diperketat. Termasuk di antaranya terhadap barang elektronik yang akan dibawa ke dalam kabin pesawat,” ujar Agus Santoso dalam keterangan tertulis di Jakarta kemarin.

Dia menjelaskan, pengamanan tersebut sudah sesuai dengan UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pengamanan ketat dilakukan demi mengantisipasi aksi terorisme menggunakan perangkat elektronik. Dalam SKEP/ 2765/ XII/ 2010disebutkan tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, PersonelPesawatUdaradanBarang Bawaan yang Diangkut dengan Pesawat Udara dan Orang Perseorangan.

Dalam Pasal 23 butir b, poin 3 pada SKEP 2765/ XII/2010 disebutkan, laptop dan barang elektronik lainnya dengan ukuran yang sama dikeluarkan dari tas/bagasi dan diperiksa melalui mesin X-ray. Adapun SE 6 Tahun 2016 mengatur Prosedur Pemeriksaan Bagasi dan Barang Bawaan yang Berupa Perangkat Elektronik yang Diangkut dengan Pesawat Udara. Dalam surat edaran tersebut, diinstruksikan kepada semua kepala bandara di Indonesia untuk memastikan barang elektronik seperti laptop dan barang elektronik lain harus dikeluarkan dari bagasi atau tas jinjing dan diperiksa melalui mesin X-ray.

Jika dalam pemeriksaan menggunakan mesin X-ray tersebut masih membuat ragu petugas pemeriksa barang, harus dilakukan pemeriksaan secara manual. ”Jika kepala bandara tidak melaksanakan ketentuan seperti surat edaran tersebut, akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Agus. Kepala Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Agoes Soebagio mengatakan, pelaksanaan aturan melalui keputusan dan edaran Dirjen Perhubungan Udara merupakan penegasan kembali mengenai barang bawaan elektronik milik penumpang.

Aturan tersebut wajib ditindaklanjuti maskapai maupun bandara di Indonesia. VP Corporate Communications Garuda Indonesia Benny S Butarbutar mengatakan, Garuda Indonesia beserta anak perusahaannya, Citilink Indonesia, tetap membolehkan barang elektronik masuk ke pesawat mengacu pada aturan dan regulasi yang ditetapkan Kemenhub selaku regulator. ”Hingga saat ini tetap memperbolehkan barang elektronik masuk ke dalam pesawat sepanjang telah melalui proses pemeriksaan menyeluruh oleh petugas keamanan bandara dan maskapai sebelum penumpang masuk ke pesawat sesuai dengan standar keamanan yang berlaku,” ujarnya.

Garuda Indonesia dan Citilink Indonesia, menurut Benny, merupakan maskapai yang selalu mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan layanannya. Maskapai akan terus mendukung penuh berbagai kebijakan dan regulasi Kemenhub dalam rangka meningkatkan standar keselamatan penerbangan nasional.

Menyesuaikan Ketentuan di AS

Sementara itu pengelola jasa groundhandling pesawat PT Jasa Angkasa Semesta (JAS) Airport Services melakukan penyesuaian terhadap larangan membawa perangkat elektronik yang diterapkan AS. Corporate Communications JAS Airport Services Martha Lory mengatakan, penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan dari tiap maskapai mengenai aspek keselamatan penerbangan.

”Dan untuk hal ini, JAS merujuk pada buku manual yang biasanya dinamakan buletin ground services, sirkular keselamatan, pengumuman keselamatan, atau peringatan perjalanan,” ungkapnya. Seperti diketahui, Pemerintah AS, sejak Selasa (21/3), mengeluarkan larangan membawa laptop dan alat elektronik besar lainnya ke dalam ruang kabin pesawat pada beberapa maskapai yang terbang dari Timur Tengah dan Afrika Utara. Menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS), alasan penerapan aturan ini adalah menanggapi penggunaan cara-cara inovatif oleh teroris dalam melakukan serangan.

”Hampir seluruh maskapai asing pelanggan JAS terbang ke AS walaupun transit di negara asal mereka,” ujar Martha. Itu berarti mitra kerja atau pelanggan JAS dari maskapai tersebut memastikan penumpang yang akan terbang dari Indonesia ke AS dilarang membawa perangkat elektronik ke dalam kabin selain handphone dan smartphone. Perangkat elektroniksepertitablet, laptop dan sejenisnya yang berukuran lebih besar dari handphone atau smartphone harus dimuat di dalam bagasi tercatat.

Ichsan amin