Edisi 23-02-2017
Cuaca Ekstrem Hingga Maret


JAKARTA – Bencana banjir berpotensi kembali menerjang Jakarta mengingat cuaca ekstrem diperkirakan berlangsung hingga Maret. Kewaspadaan dan antisipasi nyata Pemprov DKI dibutuhkan agar masyarakat tak lagi menjadi korban.

Hingga kemarin ribuan orang masih mengungsi akibat banjir besar pada Selasa (21/2) lalu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan banjir di Ibu Kota antara lain dipicu perubahan siklus cuaca yang mengubah curah hujan secara drastis. Mengacu data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pola curah hujan sebelum terkena pengaruh iklim adalah enam bulan hujan dan enam bulan kemarau.

“Sekarang jadi empat bulan hujan dan delapan bulan kemarau. Nah, walaupun empat bulan hujan, volumenya sama dengan enam bulan. Makanya, hujan yang ekstrem ada juga,” kata Kepala BNPB Willem Rampangilei di Kantor BNPB, Jakarta, kemarin. Menurut Willem, akibat fenomena El Nino pada 2015 dan La Nina pada 2016 siklus hujan empat bulan terhitung mulai Desember 2016 hingga akhir Maret 2017.

“Akan terus hujan di Jakarta sampai akhir Maret nanti. April baru masuk masa transisi perubahan cuaca,” katanya. Seperti diberitakan, sedikitnya 72 titik Ibu Kota terendam banjir akibat hujan deras pada Selasa (21/2). Banjir merata di seluruh wilayah Jakarta dengan ketinggian air 10-150 cm. BMKG menyebutkan, banjir di Ibu Kota dipicu hujan lokal dengan intensitas 200 milimeter (mm) per detik, lebih kecil bila dibandingkan dengan hujan yang menyebabkan banjir besar di Ibu Kota pada 2007, 2013, dan 2014, yakni 200-350 mm.

Kendati sebagian besar wilayah mulai surut, terdapat sejumlah lokasi yang hingga kemarin masih terendam. Ini antara lain terpantau di Kelurahan Cengkareng Timur, Cengkareng Barat, Rawa Buaya, Kedaung Kaliangke dan Kapuk (Jakarta Barat). Selain itu, Kelurahan Rawa Terate (Jakarta Timur) dan Kelurahan Kuningan Barat, Jakarta Selatan (selengkapnya lihat infografis). Willem menuturkan, selain cuaca terdapat sejumlah faktor lain penyebab banjir di Ibu Kota.

Pertama, banjir disebabkan kondisi alam, yakni meliputi geografi, topografi, dan geometri lokasialiransungai.

“ Kedua, karena curah hujan termasuk pasang surut air laut dan menurunnya permukaan tanah sekaligus pendangkalan-pendangkalan.

Ketiga, faktor aktivitas manusia itu sendiri,” kata Willem. Menurutnya, berdasarkan peta kerawanan bencana, seluruh wilayah DKI berwarna merah, artinya rawan terhadap banjir.

Pengungsi Memprihatinkan

Ribuan warga terpaksa bertahan di pengungsian akibat rumah mereka masih terendam banjir atau dipenuhi lumpur. Mereka bertahan dalam kondisi terbatas dan bergantung pada bantuan yang datang. Kondisi ini antara lain terlihat di Kelurahan Cipinang Melayu (Jakarta Timur), Kembangan Utara dan Rawa Buaya (Jakarta Barat). Di Cipinang Melayu, sebanyak 1.033 jiwa korban banjir tinggal Masjid Raya Universitas Borobudur.

Sebagian besar dari mereka adalah perempuan, anak-anak, dan balita. Dengan beralaskan karpet dan tikar, para korban banjir melalui hari dengan fasilitas seadanya. “Mau bagaimana lagi, terpaksa di sini dulu. Kalau rumah sudah bersih, bisa ditempati ya pulang,” kata Wati, salah satu warga. Dibanding sehari sebelumnya, banjir di kawasan Cipinang Melayu kemarin mulai surut.

Warga yang telah pulang berjibaku membersihkan rumahnya dari lumpur sisa banjir. Pada Selasa lalu, banjir di tempat ini bahkan setinggi 1 meter. Kondisi memprihatinkan juga dialami 40 warga RT 11/04 dan RT 07/01 Kelurahan Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Mereka bertahan di tempat pengungsian karena rumah mereka masih terendam banjir.

Di Kembangan, banjir setinggi 50 cm akibat luapan Kali Angke Lama belum juga surut. ”Warga mengungsi di dua musala,” kata Camat Kembangan, Agus Ramdani. Di kawasan ini tujuh RW terendam saat hujan deras mengguyur Selasa lalu. Dari pantauan Kecamatan Kembangan, belum semua titik banjir kering. Beberapa lokasi yang masih digenangi air antara lain Jalan Pondok Cabe, Jalan Kembangan Utara, Jalan Delima, Jalan Teratai, dan Jalan Taman Kota.

Kondisi memprihatinkan juga dialami ratusan korban banjir di Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Dua hari berada di pengungsian sebagian warga mulai mengeluhkan terserang penyakit. Setidaknya 72 orang yang memeriksakan kesehatannya karena mengalami gatal-gatal dan demam. “Rata-rata mengeluhkan dua hal itu.

Belum ada penyakit yang tergolong parah,” kata Anita Ongkowidjojo, dokter Puskesmas Rawa Buaya yang bersiaga di tempat pengungsian. Banjir di Rawa Buaya terhitung cukup parah. Meskipun sudah memasuki hari kedua dan hujan tak turun, banjir di wilayah ini tak kunjung surut. Genangan terparah antara lain terjadi di RT 11 dengan ketinggian mencapai 1,2 meter.

Sementara di beberapa tempat lainnya seperti RT 04, 06, dan 02 banjir setinggi 50 cm. Ketua RW 01 Rawa Buaya Sahroni mengungkapkan, 216 jiwa warga mengungsi di lima lokasi, yakni pos RW 01, minimarket di Jalan Raya Rawa Buaya, MusalaAl Ikhsan, Musala Al Hidayat, dan pinggir jalan raya Daan Mogot.

”Karena tempat sempit, akhirnya kami sebar di beberapa titik,” tutur Sahroni. Berdasarkan pengalaman selama ini, banjir di Rawa Buaya sulit surut. Selain karena kawasan itu berada di cekungan, air Kali Mookevart juga lebih tinggi dibandingkan saluran di kampung ini. “Karena itu, banjir biasanya bertahan lama,” kata dia.

Normalisasi Sungai Dipertanyakan

DPRD DKI Jakarta melihat sistem pencegahan dan penanggulangan banjir oleh Pemprov DKI belum maksimal. Banyak hal substansial belum dibenahi sehingga ketika hujan deras datang, bencana kembali terulang. Atas dasar itu, Dewan akan memanggil Dinas Sumber Daya Air dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI untuk dimintai penjelasan atas peristiwa banjir Selasa lalu .

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menyebut pengelolaan banjir pada tahun terakhir kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus dievaluasi. Dalam pandangannya, banyak agenda pengelolaan banjir belum terlaksana maksimal. “Ada hal substansial yang harus dibenahi pengelolaan banjir di DKI, antara lain, serapan tanah terkait air hujan dan air kiriman dari selatan perlu ditingkatkan lagi.

Selain itu anggaran pelebaran waduk dan normalisasi sungai banyak yang tidak terserap,” kata Triwisaksana. Pakar banjir dari Universitas Pancasila (UP) Feri Futuhena menilai penanganan banjir di Ibu Kota tidak dilakukan 100%. Indikasinya, bencana itu selalu berulang. Feri pun mengkritik sistem normalisasi sungai sebagai program andalan mengatasi banjir.

Program itu semestinya tepat guna. “Normalisasi didesain untuk banjir yang mana? Apakah satu dalam 10 tahun atau lainnya?” kata dia. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat kembali bersikukuh bahwa berdasarkan hasil evaluasi pascabanjir, titik genangan berkurang drastis. Demikian pula debit air yang masuk ke rumah warga juga berkurang.

Hal ini berarti langkah-langkah Pemprov dalam menangani banjir sudah benar. “Karena itu normalisasi sungai, pemasangan sheetpile, pengerukan sungai, dan pendalaman saluran-saluran penghubung menjadi skala prioritas yang akan diteruskan. Targetnya dalam waktu dua tahunlah kita akan bisa lihat hasilnya,” kata dia.

yan yusuf/bima setiyadi/ helmi syarief/r ratna purnama/inda susanti