Edisi 20-03-2017
Aturan Paspor Rp25 Juta Rawan Diakali


JAKARTA– Untuk menekan jumlah TKI ilegal, pemerintah mengharuskan pemohon paspor memiliki saldo tabungan minimal Rp25 juta. Meski hanya menyasar kalangan tertentu, kebijakan ini dinilai tidak tepat sasaran bahkan rawan diakali.

Kebijakan ini berlaku sejak 1 Maret lalu melalui Surat Edaran IMI- 0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI Nonprosedural atau Korban Tindak Penculikan dan Perdagangan Orang (TPPO). Kewajiban menyertakan rekening koran dengan minimal saldo tabungan Rp25 juta hanya berlaku bagi orang yang memohon paspor untuk tujuan wisata dan berpotensi menjadi korban perdagangan manusia, termasuk bekerja ke luar negeri. Selain rekening tabungan Rp25 juta, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM juga menerapkan kebijakan lain.

Pertama, bagi yang akan menunaikan ibadah haji khusus/umrah disyaratkan meminta rekomendasi dari Kementerian Agama kabupaten/kota dan surat keterangan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji khusus Umrah (PPIH/PPIU). Kedua, bagi mereka yang akan magang dan program bursa kerja khusus, syaratnya harus mengantongi surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja. Ketiga, bagi mereka yang akan melakukan kunjungan keluarga diwajibkan meminta surat jaminan dan fotokopi paspor dari keluarga yang akan dikunjungi.

Keempat, bagi yang akan melakukan wisata, syaratnya melampirkan buku tabungan atas nama pemohon dengan nominal sekurangkurangnya Rp25 juta. Kelima, bagi mereka yang ingin menjadi TKI di luar negeri harus juga menyertakan keterangan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham Ronny F Sompie menegaskan, persyaratan tabungan deposit minimal Rp25 juta merupakan persyaratan khusus bagi WNI yang dicurigai akan menjadi TKI di luar negeri dan tidak terdaftar di BNP2TKI. Ronny mengatakan, peraturan tersebut sudah digalakkan di awal 2017 kemarin dengan tujuan tertentu, yaitu meminimalisasi terjadinya TPPO di negara tujuan para WNI.

“Sejak awal Januari 2017, Ditjen Imigrasi sedang menggelorakan upaya pencegahan terjadinya pengiriman TKI yang nonprosedural (tanpa melalui BNP2TKI dan Dinas Tenaga Kerja provinsi/kabupaten/ kota) ke luar negeri. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya korban TPPO di negara tujuan,” tegas Ronny F Sompie. Karena itu sudah banyak pemohon paspor yang kemudian ditolak, sebab mereka dicurigai akan menjadi TKI tanpa melalui prosedur yang ditangani oleh PPTKIS dan BNP2TKI.

Berdasarkan data, Ditjen Imigrasi telah menolak 1.387 permohonan pembuatan paspor di sejumlah Kantor Imigrasi di Indonesia. Permohonan mereka ditolak karena diindikasikan akan diselundupkan ke Timur Tengah dan Malaysia untuk menjadi pekerja ilegal. Namun bagi yang akan meneruskan sekolah di luar negeri, tentu ada keterangan alasan dan tujuan sekolahnya. “Jika wisata, tentu biasanya orang telah memiliki tujuannya yang jelas akan menginap di hotel mana, dan memiliki pekerjaan yang memungkinkan yang bersangkutan bisa membiayai perjalanannya selama berwisata ke luar negeri,” jelasnya.

Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Agung Sampurno mengklaim bahwa ketentuan itu justru melindungi masyarakat. Tujuannya, memastikan orang yang ingin membuat paspor motifnya jelas dan asli. Saat ini masih banyak ditemukan TKI ilegal yang bekerja di luar negeri. Dia mencontohkan pada Maret 2017 telah ada 900 TKI nonprosedural yang dipulangkan dari Johor, Malaysia, melalui Tanjung Pinang, Riau. Sebelumnya, sejak Januari hingga Maret 2017, ada 2.200 TKI nonprosedural juga telah dipulangkan.

Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Lalu Muhammad Iqbal sepakat dengan aturan tersebut. Iqbal mengatakan pemerintah akan kesulitan melindungi warganya bila tidak mengikuti prosedur resmi ke luar negeri karena adanya perbedaan yurisprudensi. Terlebih bila ada WNI yang terancam hukuman mati.

“Sampai tahun 2016, ada 32 WNI yang dihukum mati. Itu semuanya nonprosedural dan ada 300 lebih yang terancam hukuman mati,” jelasnya. Kebijakan ini sudah diterapkan di kantor-kantor Imigrasi daerah. Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah sudah menjalankan surat edaran tersebut dengan memperketat syarat permohonan paspor baru, termasuk tabungan Rp25juta.

Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah M Diah mengungkapkan hal ini diberlakukan ketika petugas Imigrasi menemukan pemohon yang diduga jadi TKI ilegal. Untuk pegawai negeri, TNI, Polri, atau pemohon lain yang punya pekerjaan tetap, syarat saldo minimal Rp25 juta tidak berlaku. “Kalau petugas Imigrasi yakin pemohon tidak mungkin bekerja nonprosedural maka tidak perlu dilakukan (saldo tabungan),” tandasnya. Kantor Imigrasi Tanjungpinang tidak memberlakukan persyaratan bukti saldo tabungan Rp25 juta bagi pemohon pembuatan paspor secara kaku.

“Itu resmi, namun tidak baku, ada diskresi pimpinan agar tidak membuat resah,” ujar Kepala Seksi Lalulintas Keimigrasian Tatok H Sasono. Untuk Tanjung Pinang, petugas akan meminta bukti rekening itu secara acak kepada pemohon paspor, terutama bagi pemohon yang diragukan identitasnya.

Kaji Ulang Kebijakan

Kalangan DPR mengkritik kebijakan pemerintah dalam pembuatan paspor dengan syarat tambahan, termasuk rekening Rp25juta tersebut. Mereka pun meminta pemerintah agar mengkaji ulang kebijakan tersebut. Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menyatakan kebijakan memberlakukan peraturan kepemilikan tabungan Rp25jutakepada pemohonpaspor baru dinilai akan rentan dikelabui.

“Kita apresiasi ikhtiar dirjen Imigrasi untuk mencegah praktik perdagangan orang. Namun, persyaratan tersebut sangat mudah untuk dikelabui oleh sindikat perdagangan orang,” jelasnya. Misalnya cukup dengan modus menitipkan uang 25 juta ke dalam rekening orang yang akan diperdagangkan maka akan dianggap telah memenuhi syarat untuk memperoleh paspor.

“Pertanyaannya, apakah syarat deposito 25 juta yang diatur dalam surat edaran dirjen Imigrasi ini efektif untuk mencegah perdagangan orang? Maka perlu dievaluasi nantinya,” ungkapnya. Dia mengatakan proses mencegah meluasnya praktik perdagangan orang ke luar negeri harus dilakukan secara terpadu. Misalnya dengan pelibatan seluruh instansi pemerintah seperti Kemenlu, Kemenaker, BNP2TKI, Imigrasi, kepolisian dan kejaksaan termasuk pemerintah daerah.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay berpandangan, semestinya pemerintah terlebih dahulu melakukan kajian terhadap berbagai aspek terkait sebelum membuat kebijakan itu, karena pemberangkatan TKI ke luar negeri dinilai memiliki persoalan yang kompleks. “Minimnya saldo rekening dipastikan bukan satu-satunya masalah yang menyebabkan terjadinya human trafficking,” kata Saleh.

Dia melihat, dengan pemberlakuan aturan itu, TKI yang diberangkatkan melalui prosedur yang benar dikhawatirkan akan mengalami kesulitan. Apalagi, semua tahu bahwa sebagian besarTKIyangberangkatkeluar negeri karena tidak memiliki pekerjaan di Indonesia.

Binti mufarida/ eka setiawan/mula akmal/kiswondari/ m rofik/joko sulistyo/ sindonews