Edisi 11-01-2017
RI Berkomitmen Berperan Aktif Jaga Perdamaian


JAKARTA - Indonesia ingin terus berperan aktif dalam menciptakan dan menjaga perdamaian dunia.

Komitmen itu ditegaskan dengan mencalonkan diri menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2019-2020. Indonesia pernah tiga kali terpilih sebagai anggota tidak tetap DK-PBB. Pertama untuk periode 1974-1975 dan kemudian dipilih kembali untuk kedua kalinya untuk periode 1995-1996. Ketiga kalinya pada periode 2007-2008.

Dalam masa jabatannya yang ketiga, Indonesia dipilih oleh 158 suara dari 192 negara anggota dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan, pencalonan ini bertujuan agar Indonesia dapat berkontribusi nyata dalam menjaga perdamaian global sesuai amanat konstitusi.

Pencalonan Indonesia sudah dilakukan pada Sidang Umum ke-71 PBB di New York, Amerika Serikat, pada 19-29 September tahun lalu. Dan, Indonesia telah melakukan pendekatan kepada negaranegara lain sejak 2009 lalu untuk mendapatkan dukungan. Pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 akan diadakan pada 2018, dengan sistem perwakilan area, misalnya, dari Asia adalah Indonesia dan Maladewa.

Di samping berambisi menjaga perdamaian dunia, Indonesia juga bertekad meningkatkan upaya perlindungan WNI. Saat ini empat anak buah kapal (ABK) WNI masih disandera kelompok separatis Filipina, Abu Sayyaf. Kemlu berjanji tidak akan tinggal diam sampai mereka pulang dengan selamat. ”Kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk membebaskan mereka,” terang Retno. ”Kami akan memastikan kehadiran negara bagi WNI.

Ke depannya, kami akan menguatkan instrumen hukum, membenahi database, membuat aplikasi mobile, dan memperbaiki tata kelola,” tambahnya. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjaga perdamaian di Timur Tengah, terutama Palestina. ”Kami mendukung Resolusi DK PBB 2334 agar Israel segera menghentikan pembangunan permukiman ilegal.

Indonesia akan terus menggalang tekanan internasional untuk pencapaian solusi dua negara,” papar Retno. Sementara terkait sengketa Laut China Selatan, posisi dan peran Indonesia masih harus dibenahi. Pemerintah perlu melakukan pendekatan baru dan memediasi konflik alot itu secara independen. Upaya penyelesaian sengketa Laut China Selatan masih berlangsung dan menghadapi berbagai tantangan.

Penyeretan isu itu menuju Pengadilan Arbitrase Internasional berujung sia-sia karena China menolak keputusan pihak ketiga. Negeri Tirai Bambu cenderung memilih dialog secara bilateral. Sejak beberapa tahun lalu, Indonesia prihatin karena isu ini berpeluang merusak stabilitas dan perdamaian di kawasan.

Dengan berbekal pengalaman diplomasi, Indonesia maju dan mencoba membantu melerai perselisihan antara China kontra Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam itu. ”Indonesia akan memastikan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Perundingan CoC (Code of Conduct ) untuk isu ini penting,” ujar Retno di Jakarta kemarin. Selain itu, Retno mendesak negara terlibat untuk menahan diri dan menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

Retno menegaskan, Indonesia tidak berselisih dengan China mengenai isu perbatasan maritim di perairan utara. China juga mengakui seluruh kedaulatan Indonesia. Karena itu, Indonesia memosisikan diri netral dan terus mendorong agar negosiasi CoC dapat segera dilakukan antara China dan ASEAN.

Namun, Indonesia dinilai seharusnya mengubah posisi duduk sehingga tidak terkesan memihak ASEAN. ”Indonesia harus keluar dari kerangka kolektif ASEAN sebab demokrasi ASEAN tidak netral,” ujar pengamat dari Par Indonesia Strategic Research Guspiabri Sumowigeno. Pernyataan Guspiabri bukan tanpa alasan. Sebagian anggota ASEAN merupakan pihak pengklaim.

Sebagai mediator, Indonesia harus berdiri sendiri atau mengundang ASEAN sebagai entitas yang terpisah. Pasalnya, Indonesia tidak bisa menggunakan instrumen ASEAN yang memiliki kepentingan di Laut China Selatan. Permasalahan ini dapat merusak diplomasi ASEAN. Apalagi untuk isu Laut China Selatan, Filipina mulai berpaling dan mengabdikan diri kepada China.

Presiden Filipina, Rodrigue Duterte, bahkan tidak mempermasalahkannya. Saat ini Indonesia menghadapi isu perbatasan darat, laut, landas kontinen, atau delimitasi ZEE dengan sejumlah negara Asia. Sebut saja Timor Leste, Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, India, dan Palau.

muh shamil