Edisi 20-02-2017
Freeport Lebih Baik ke Arbitrase daripada Gunakan Isu Pemecatan Karyawan


JAKARTA – Pemerintah tidak bisa mencegah PT Freeport Indonesia bila mereka berniat mengajukan persoalan kontrak ke arbitrase internasional.

Pengajuan ke arbitrase merupakan langkah hukum yang menjadi hak siapa pun. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menilai langkah arbitrase lebih baik daripada selalu menggunakan isu pemecatan pegawai sebagai alat menekan pemerintah. ”Korporasi global selalu memperlakukan karyawan sebagai aset yang paling berharga dan bukan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan semata,” ujarnya dalam keterangan tertulis akhir pekan lalu.

Walau demikian, menurutJonan, pemerintah berharap tidak berhadapan dengan siapa pun secara hukum karena apa pun hasilnya, dampak yang ditimbulkan akan kurang baik dalam sebuah relasi kemitraan. Pemerintah Indonesia telah dan akan terus berupaya maksimal mendukung semua investasi di Indonesia baik asing maupun dalam negeri. Dalam hal pertambangan mineral logam, pemerintah tetap berpegangan pada Undang- Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) Nomor 4/2009 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1/2017 sebagai revisi dan tindak lanjut semua peraturan yang telah terbit sebelumnya.

Saat ini PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) telah menyetujui perubahan kontrak karya (KK) menjadi IUPK dan mendapatkan rekomendasi ekspor. Adapun Freeport menolak perubahan KK menjadi IUPK. Jonan juga berharap Freeport tidak alergi dengan divestasi hingga 51% sesuai dengan yang tercantum dalam KK pertama antara Freeport dan Pemerintah Indonesia dan ditegaskan dalam PP Nomor 1/ 2017. Memang ada perubahan ketentuan divestasi menjadi 30% karena alasan pertambangan bawah tanah.

”Namun divestasi 51% adalah aspirasi rakyat Indonesia,” ujarnya. Di bagian lain, sejumlah kalangan beranggapan ketidakpastian negosiasi PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia menjadi penyebab mundurnya Chappy Hakim dari jabatan presiden direktur Freeport Indonesia. Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies Budi Santoso menilai terdapat keinginan Freeport yang sampai saat ini tak kunjung dikabulkan pemerintah.

Permintaan itu terkait dengan perlakuan perpajakan dan kepastian hukum sebagai jaminan investasi setelah aturan perubahan kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) diterbitkan pemerintah. Pakar energi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Fahmy Radhi menilai keistimewaan yang diminta Freeport terlalu berlebihan. Menurutnya, perlakuan fiskal dan divestasi harus konsisten diterapkan pemerintah. ”Tuntutan (Freeport) itu sudah sangat berlebihan. Pemerintah harus konsisten dalam membuat aturan. Harus tegas jika aturan yang dibuat tidak bisa ditawar,” ujarnya.

Dia meminta pemerintah tegas dengan anak usaha Freeport McMoran tersebut. Apabila Freeport tidak sepakat mengubah KK menjadi IUPK, pemerintah semestinya tegas tidak memperpanjang izin usaha. Dia pun meminta pemerintah tidak tunduk dengan keinginan Freeport.

”Kalau pemerintah akhirnya mengabulkan tuntutan Freeport, selamanya pemerintah akan bertekuk lutut sehingga bangsa ini tidak pernah mencapai kedaulatan energi,” ujarnya.

Nanang wijayanto