Edisi 20-03-2017
KPK Segera Tetapkan Tersangka Lain


JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih mengincar namanama lain yang bakal ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e- KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif mengatakan, persidangan kedua perkara dugaan korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor pada Kamis (16/3) sudah mengungkap banyak fakta yang menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK yang dibacakan dalam sidang pertama. Kalau disimak, menurut Laode, dari keterangan 6 dari 7 saksi yang dihadirkan sudah terungkap jelas dugaan peran, keterlibatan, dan penerimaan sejumlah pihak.

Di antaranya terungkap peran sentral Ketua DPR Setya Novanto dan Andi Agustinus alias Andi Narogong. “Tentu saya enggak bisa janjikan, tapi orang-orang disebut namanya dalam Pasal 55 (Pasal 55 ayat 1 ke-1) KUHPidana, yakni bersama atau turut serta melakukan pidana. Diharapkan bisa diselesaikan dalam waktu yang sesuai dengan kecepatan yang bisa kita lakukan,” kata Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, akhir pekan lalu. Para saksi yang hadir dalam sidang itu juga sudah menyebutkan bahwa Narogong punya kedekatan dengan Novanto.

Dan Narogong merupakan pemain lama dalam menggarap proyek di DPR dan Kemendagri. Bahkan, lanjutnya, sebelum maupun setelah proyek e-KTP disetujui anggarannya, berdasarkan keterangan saksi di persidangan, Narogong sudah menebar uang. Menurut Syarif, JPU memang melihat hasil perkembangan persidangan. Jika banyak informasi yang muncul dalam persidangan, KPK mendapatkan suatu kepastian untuk penetapan tersangka baru.

“Kami melakukan itu orang yang terlibat dulu. Nanti akan ada kayak haji, kloter pertama, kloter kedua, dan kloter ketiga. Kita lihat mana yang paling lengkap buktinya, mana yang paling banyak keterangannya, banyak mengetahuinya,” paparnya. Mantan Senior Adviser on Justice and Environmental Governance di Partnership for Governance Reform (Kemitraan) itu menandaskan, sebenarnya KPK sudah memiliki banyak barang bukti yang menguatkan tindak pidana yang dilakukan para pihak selain Irman dan Sugiharto. Hanya saja, barang bukti tersebut diuji kebenarannya di persidangan. Kebenaran barang bukti tersebut nanti bisa dipergunakan untuk menjerat pihak lain.

Sisi lain yang didalami mengenai Novanto dan Narogong adalah terkait dengan sumber uang yang dipergunakan Narogong untuk dibagikannya ke anggota/mantan anggota DPR, pejabat kementerian, pejabat lembaga, konsorsium, dan subkontraktor. “Saya enggak bisa kemukakan soal informasi (asal dana Narogong) yang masih dalam proses, tapi kami mengetahui,” paparnya.

Di antara barang bukti yang dimiliki KPK yang menguatkan indikasi atau dugaan pidana Novanto dan Narogong adalah data-data, catatan-catatan, keuangan, dan beberapa rekaman closed circuit television (CCTV) pertemuan-pertemuan di Gedung DPR dan beberapa hotel. Syarif menggariskan, segala daya dan upaya akan dikerahkan KPK untuk menuntaskan kasus ini dengan menjerat siapa pun yang terlibat.

“Kami berusaha bahwa kami tidak mungkin main-main dengan kasus seperti ini. Semua bukti, semua keterangan yang penting kita upayakan mendapatkannya agar kasus ini bisa diselesaikan. Kami berharap parlemen dan pemerintah menyukseskan juga, mendukung upaya ini karena KPK melakukan untuk menyukseskan program e-KTP,” tandasnya. Menurut dia, KPK tetap akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan UU Nomor 30/2002 tentang KPK.

“Semua pihak yang dianggap bertanggung jawab dan turut serta melakukannya pasti kita lihat itu,” paparnya. Nama Setya Novanto selaku ketua Fraksi Partai Golkar 2009-2014 dan Andi Narogong selaku penyedia barang/ jasa kepada Kemendagri yang juga direktur utama PT Cahaya Wijaya Kusuma dan direktur PT Murakabi Sejahtera disebut bersamasama atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) dengan dua terdakwa Irman dan Sugiharto dalam perkara dugaan korupsi penganggaran dan pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2013 pada Kemendagri.

Selain Novanto dan Narogong, juga ada tiga pihak lain yang disebut bersama atau turut serta melakukan tipikor. Ketiganya adalah Isnu Edwi Wijaya selaku ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Diah Anggraini selaku sekretaris jenderal Kemendagri, dan Drajat Wisnu Setyawan selaku ketua panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan Ditjen Dukcapil tahun 2011. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK sedang mencermati dan mempelajari fakta persidangan terkait dengan korupsi proyek e-KTP.

Hingga kemarin memang belum ada satu simpulan yang diambil KPK untuk menjerat pihak lain. Namun, menurut dia, dalam perkembangan persidangan lanjutan bisa saja muncul berbagai fakta yang menguatkan dugaan pidana para pihak yang disebut melakukan pidana bersama Irman dan Sugiharto. “Banyak keterangan penting sebenarnya yang sudah muncul di persidangan dari sejumlah saksi. Semua keterangan saksi tersebut tentu penting untuk pengembangan perkara,” tandasnya.

Febri melanjutkan, selain fakta mengenai Novanto dan Narogong, juga sudah ada fakta tentang penerimaan USD 500.000 oleh Diah Anggraini yang diakui terkait dengan e- KTP serta sekitar Rp2,5 miliar dan Rp50 juta oleh mantan Mendagri Gamawan Fauzi yang disebut bukan uang hasil korupsi e-KTP.

Sabir laluhu