Edisi 27-03-2017
Pansel Kebut Seleksi Penasihat KPK


JAKARTA – Panitia Seleksi Calon Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capen KPK) terus mengejar tenggat untuk menyelesaikan seleksi para calon penasihat lembaga antikorupsi itu.

Bahkan, di hari libur sekalipun, pansel tetap menggelar tes wawancara. Dari ribuan pendaftar sampai yang lulus administrasi sebanyak 34 orang, Pansel Capen KPK yang dipimpin Imam B Prasodjo sudah memutuskan ada 13 orang yang mengikuti tahap tes wawancara. Wawancara dilaksanakan pansel di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Minggu (26/3) sampai Senin (27/3).

Ke-13 capen yang lolos ke tahap wawancara itu adalah Antonius DR Manurung (dosen Universitas Mercu Buana yang juga kader PDIP), Budi Santoso (mantan komisioner Ombudsman RI), Burhanudin (dosen hukum pidana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Eddhi Sutarto (Kepala Bidang Kepatuhan Internal Bea Cukai Kementerian Keuangan yang juga mantan calon hakim agung), Edward Effendi Silalahi (dosen Universitas 17 Agustus 1945), Johannes Ibrahim Kosasih (dosen Universitas Marnatha), Moh Tsani Annafari (pejabat Ditjen Bea Cukai Kemenkeu), Teuku Muhammad Arief (pejabat Biro SDM dan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu/BPPT), Nindya Nazara (pegawai PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia), Roby Arya Brata (staf Sekretariat Kabinet yang juga mantan calon pimpinan KPK), Sarwono Sutikno (dosen ITB), Vinsensius Manahan Mesnan Silalahi (peneliti LIPI), dan Wahyu Sardjono (General Manager Research and Development PT Garuda Indonesia, Persero).

Pada wawancara hari pertamakemarin, PanselCapenterdiri atas Imam B Prasodjo dengan anggota M Busyro Muqoddas, Moh Mahfud MD, Saldi Isra, dan Rhenald Kasali. Tahap wawancara kemarin diikuti 9 orang calon. Mereka adalah Antonius DR Manurung, Budi Santoso, Burhanudin, Eddhi Sutarto, Edward Effendi Silalahi, Johannes Ibrahim Kosasih, Moh Tsani Annafari, Teuku Muhammad Arief, dan Nindya Nazara. Pada tahap wawancara kemarin, pansel mengonfirmasi pengalaman, peran, dan kontribusi para calon dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kemudian gagasan mereka untuk kemajuan kinerja KPK serta afiliasi politik para calon. Selain itu dan paling utama adalah integritas dan kapasitas calon. Banyak materi pertanyaan yang disinggung Imam B Prasodjo dkk. Sembilan calon yang mengikuti wawancara juga mengutarakan banyak gagasan dan langkah konkret yang akan dilakukan. Antonius DR Manurung mendapat sorotan tajam karena yang bersangkutan adalah kader PDIP dan sempat maju sebagai calon legislatif pada Pileg 2014. Namun Antonius memastikan jika menjadi penasihat KPK, dirinya akan mundur dari PDIP.

Ketua Pansel Imam B Prasodjo menanyakan kepada Antonius soal komitmen PDIP dalam pemberantasan korupsi. Antonius mengakui bahwa banyak kader PDIP yang melakukan korupsi dan banyak yang dijerat KPK. Menurut dia, PDIP memiliki kebijakan sangat jelas bahwa kalau ada kader yang terlibat korupsi, dia tersebut langsung dipecat. Karena itu, bagi Antonius, PDIP punya komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. “Sejauh ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan punya komitmen untuk pemberantasan korupsi,” tandas Antonius di hadapan Pansel Capen KPK.

Dalam wawancara, mengemuka juga perihal revisi UU KPK yang sosialisasinya sedang dilakukanDPRdisejumlahkampusdi berbagai daerah. Bagi Budi Santoso, belum ada urgensi melakukan revisi terhadap UU Nomor 30/2002 tentang KPK. Artinya revisi tersebut belum mendesak. Menurut Budi, UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jauh lebih diperlukan untuk direvisi. “Kalau itu direvisi, otomatis KPK menyesuaikan. Kewenangan Undang-Undang Tipikor ini masih terbatas, terutama dalam mendefinisikan korupsi, ini masih sempit,” ungkap Budi.

Menurut Budi, revisi UU KPK yang sedang diupayakan DPR sangat penuh dengan konflik kepentingan. Bahkan ada pihak yang sangat berkepentingan. Budi menduga pihak legislatif yang paling berkepentingan untuk merevisi UU KPK dengan tujuan melemahkan. “Mereka pasti melakukan upaya langsung atau tidak langsung untuk mereduksi dan melemahkan KPK. Pasti (ada permainan). Saya kira-kira ‘mahkota’- nya ini kan ada di penyadapan, yang digunakan sekarang ini kan misleading (salah pemahaman),” papar Budi.

Adapun Burhanudin menyoroti posisi penasihat KPK dalam UU KPK dan cara kerjanya dengan posisi pimpinan KPK. Burhanudin mengusulkan adanya kesejajaran posisi antara penasihat dan pimpinan KPK. Usulan tersebut termuat dalam makalah yang dibuat dan disodorkan Burhanudin sebagai calon penasihat KPK periode 2017-2022 ke pansel. Burhanudin mengatakan, struktur organisasi penasihat berada vertikal di bawah pimpinan KPK. Hal tersebut seperti tertuang dalam Pasal 22 UU Nomor 30/2002. Dari pasal tersebut bisa dilihat secara psikologis bahwa nasihat dan pertimbangan penasihat KPK tidak menjadi pertimbangan pimpinan.

Sabir laluhu