Edisi 11-01-2017
KPK Incar Keterlibatan Perantara Suap di Bakamla


JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menelusuri keterlibatan sejumlah perantara suap antara petinggi PT Merial Esa Indonesia sekaligus Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia (MTI) Fahmi Darmawansyah dengan pejabat di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan pihaknya terus dan selalu berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmaryanto melalui Pusat Pom TNI dalam penanganan kasus dugaan suap pengurusan proyek satelit monitoring senilai Rp220 miliar di Bakamla dari APBN Perubahan 2016. Menurut Agus, sebenarnya untuk penerima suap dari unsur TNI tidak hanya tersangka Deputi Data dan Informasi Bakamla nonaktif Laksamana Pertama TNI Bambang Udoyo.

“Kan kalau Bakamla ada kemungkinan pihak yang lain, bukan hanya dari TNI AL. Masih didalami,” tandas Agus di Jakarta kemarin. Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) ini mengaku saat ini penyidik sedang berupaya mengusut siapa saja perantara yang menghubungkan dugaan suap Fahmi Darmawansyah, dengan tersangka penerima Laksamana Pertama Eko Susilo Hadi selaku pelaksana tugas sekretaris utama sekaligus deputi informasi, hukum, dan kerja sama Bakamla dan Bambang Udoyo serta pejabat Bakamla lainnya.

Salah satu di antara pihak yang terindikasi sebagai perantara tersebut adalah pengusaha Ali Fahmi alias Fahmi Alhabsyi alias Ali Fahmi Alhabsyi. “Semuanya sedang kita teliti. Jadi, kita kumpulkan fakta, data. Yang terlibat mudah- mudahan semuanya bertanggungjawablah ,” tandasnya. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kemarin penyidik memperpanjang penahanan untuk 40 hari ke depan atas nama tersangka Fahmi Darmawansyah.

Perpanjangan ini berlaku sejak 12 Januari hingga 20 Februari 2017. Perpanjangan dilakukan didasarkan pada Pasal 21 KUH Pidana. Di sisi lain, perpanjangan dilakukan karena penyidik masih membutuhkan keterangan dari tersangka dan saksi-saksi.

sabir laluhu