Edisi 20-03-2017
KPK Usut Pejabat Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan


JAKARTA – Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Wali Kota Madiun Bambang Irianto memunculkan fakta mencengangkan.

KPK mengusut dugaan keterlibatan dan aliran uang ke sejumlah perwira Polri, para mantan kepala kejaksaan negeri, hingga mantan ketua pengadilan negeri di Madiun. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhamad Syarif mengatakan, penyidik terus melakukan pengembangan terkait kasus dugaan TPPU Wali Kota Madiun 2009-2014 dan 2014—2019 itu. Dia menuturkan, para perwira Polri, pejabat kejaksaan, hingga pengadilan diperiksa terkait TPPU Bambang karena mereka dianggap mengetahui, melihat, mendengar, atau mengalami sebagai saksi terkait perkara itu.

”Biasanya kalau TPPU, kami ikuti uang mengalir ke mana. Kami ingin uang bisa diselamatkan,” kata Syarif di Gedung Merah Putih KPK Jakarta akhir pekan lalu. Dia membeberkan tidak benar bila KPK menyembunyikan pemeriksaan perwira Polri, pejabat kejaksaan, dan pengadilan dalam perkara TPPU Bambang. Dari data yang diperoleh KPK, semua ditindaklanjuti. Hanya, untuk hasil pemeriksaan, Syarif mengaku belum menerima informasi dari penyidik. Yang pasti, KPK tidak akan melepaskan para oknum yang termasuk dari unsur itu bila benar-benar terlibat.

”Tergantung level keterlibatan. Kalau dia menerima sesuatu, pasti akan ada proses selanjutnya. Kalau kasus TPPU akan dilihat aliran ke mana dan dari mana asalnya,” tegasnya. Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan, sejak Kamis (16/3) hingga Sabtu (18/3) penyidik memeriksa sejumlah saksi dari unsur musyawarah pimpinan daerah (muspida) baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun komandan distrik militer Kota Madiun. ”Kami melakukan pemeriksaan terhadap unsur-unsur muspida saat tersangka BI menjabat wali kota Madiun,” ujar Febri di Jakarta kemarin.

Dia menuturkan, namanama para pihak yang diperiksa bukan disengaja disembunyikan KPK dari media massa. Menurutnya, pemeriksaan yang berlangsung di Madiun bisa dilihat langsung para saksi yang datang memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik di sana. Dia memaparkan, yang harus diingat adalah Bambang selaku wali kota Madiun 2009- 2016 sudah disangkakan dengan dua kasus, yakni tindak pidana korupsi (tipikor) terkait pembangunan Pasar Besar Kota Madiun pada 2009- 2012 dan TPPU. Untuk kasus tipikor, Bambang dijerat tiga delik.

Pertama , baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, persewaan yang ada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Kedua, atau Bambang diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ketiga, atau menerima suap padahal patut diduga hadiah atau janji diberikan terkait jabatan kewenangan sebagai wali kota Madiun tahun 2009-2014.

Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin membenarkan penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi di kantor Detasemen A dan C Mako Brimob Polda Jatim terkait kasus Wali Kota Madiun Bambang. ”Jadi sudah koordinasi dan ketemu pihak Polda, minta pinjam tempat (Mako Brimob) dalam rangka pemeriksaan saksi untuk memperkuat ketersangkaan wali kota Madiun. Itu hanya dalam rangka kesaksian untuk memperkuat ketersangkaan Wali Kota Madiun,” ujar Machfud.

Sabir laluhu