Edisi 23-02-2017
Gugat Indonesia, Saham Freeport Bisa Semakin Anjlok


JAKARTA – Langkah PT Freeport Indonesia (PTFI) menggugat kebijakan pemerintah Indonesia justru akan berdampak buruk kepada perusahaan itu sendiri.

Salah satu dampak yang akan terjadi adalah jatuhnya harga saham Freeport- McMoRan Inc, induk PTFI. Peringatan tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati atas sikap perusahaan tambang yang berbasis di Amerika Serikat (AS) itu yang terus-menerus menunjukkan sikap negatif.

Keyakinan akan jatuhnya saham Freeport sebelumnya juga disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B Panjaitan. “Jadi yang baik adalah menjaga kepentingan bersama, kegiatan ekonomi penting bagi Indonesia, bagi Papua, dan juga bagi Freeport sebagai perusahaan publik. Kalau dia berhenti (beroperasi), dia akan jatuh sahamnya,” ujar Sri Mulyani di Kantor Koordinator Perekonomian di Jakarta kemarin.

Menurut Sri Mulyani, Pemerintah Indonesia sudah menawarkan proses transisi selama enam bulan kepada Freeport untuk melihat faktafakta yang ada dalam kontrak karya (KK) dan apa yang ada di dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Namun PTFI bersikukuh dengan sikapnya dan mengancam membawa Pemerintah Indonesia ke jalur arbitrase internasional.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan, pemerintah akan berpegang teguh pada UU Minerba. Aturan yang sama juga berlaku untuk semua investor di Tanah Air. “Kami juga lakukan amanat undangundang secara penuh sehingga bisa dipahami masyarakat dan menjadi pegangan kami sebagai pemerintah dan menjadi pegangan bagi investor yang akan berinvestasi,” kata dia.

Tokoh asal Semarang itu juga menandaskan, masalah yang terjadi dengan PTFI saat ini sebagai masa transisi ke era pengelolaan pertambangan yang lebih transparan. Dalam pandangannya, transparansi pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional merupakan poin penting yang harus terus diupayakan.

Melalui langkah ini, pengelolaan SDA bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat. Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi juga melihat hal serupa bahwa Freeport berpotensi semakin terpuruk jika bersikukuh melakukan proses arbitrase. Pasalnya proses arbitrase memerlukan waktu yang panjang dan di sisi lain PTFI tidak dapat melakukan ekspor konsentrat tembaga.

“Selama pelarangan ekspor konsentrat berdasarkan peraturan perundangan berlaku, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk gentar menghadapi ancaman Freeport. Freeport akan menghitung cost and benefit dalam menerapkan ancamannya. Salah satu perhitungan Freeport adalah semakin merosotnya harga saham Freeport- McMoRan Copper & Gold Inc (FCX) di Bursa New York,” ujar Fahmi, kemarin.

Pada perdagangan Selasa (21/2) sahamFreeport melemah 5,23% ke posisi USD14,13 per saham. “Penerapan ancaman Freeport dapat lebih memperpuruk harga saham FCX. Bahkan tidak menutup kemungkinan penurunan harga saham FCX yang berkelanjutan akan memicu kebangkrutan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Tentunya direksi dan pemegang saham tidak menghendaki kebangkrutan benar-benar menimpa Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc,” ujar dia.

Fahmi menandaskan, berdasarkan hitung-hitungan itu, kecil kemungkinan PTFI akan mewujudkan ancamannya. Namun ancaman PTFI yang tidak lebih hanya gertakan sambal tetap harus dilawan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Mantan Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu menegaskan perilaku PTFI sudah keterlaluan, termasuk mendatangkan Chief Executive Officer (CEO) and President Freeport- McMoRanRichard C Adkerson keJakartahanyauntukmenebar ancaman.

Mencari Jalan Keluar

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan bahwa pemerintah masih mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah dengan PTFI. Menurut dia, Presiden Joko Widodo meminta masalah tersebut dicarikan jalan keluar terbaik agar tidak melanggar konstitusi. Proses di jalur arbitrase merupakan opsi terakhir jika kedua belah pihak tidak menemukan jalan keluar.

“Berbagai macam solusi sudah kita cari. Kita lihat apakah jalan terakhir ini akan kita tempuh atau masih ada jalan keluar lain,” ujar dia. Pakar energi dari Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto mengatakan seharusnya PTFI dapat memahami iktikad Pemerintah Indonesia dalam proses negosiasi.

Dalam pandangannya, pemerintah pada dasarnya sudah cukup kuat memberikan sinyal bahwa operasi perusahaan itu bakal berlanjut sembari harus ada penyesuaian ter-hadap aturan yang berlaku, yaitu mengubah KK menjadi IUPK. “Saya rasa masih ada ruang titik temu antara pemerintah dan Freeport.

Freeport seharusnya paham sinyal yang diberikan pemerintah bahwa investasi mereka tetap dibutuhkan, tetapi harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku,” kata dia. Menurut Pri Agung, sinyal itu berupa pengajuan perpanjangan operasi dari semula paling cepat dua tahun sebelum kontrak berakhir menjadi lima tahun. Hal itu mengindi-kasikan bahwa Freeport bisa mengajukan perpanjangan pada tahun ini mengingat masa kontrak perusahaan itu habis pada 2021.

nanang wijayanto