Edisi 20-03-2017
Kunker Pansus RUU Pemilu Dinilai Percuma


JAKARTA- Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) baru saja kembali dari kunjungan kerja (kunker) ke dua negara, yakni Jerman dan Meksiko.

Kunker itu ditaksir menghabiskan anggaran Rp6,5 miliar, tapi hasilnya dinilai tidak sebanding untuk pembahasan RUU Pemilu. Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mengatakan, total asumsi anggaran rombongan DPR ke dua negara tersebut mencapai Rp6,5 miliar. Angka ini untuk 30 anggota Pansus baik yang ke Meksiko maupun ke Jerman selama 6 hari. Untuk rombongan ke Meksiko diperkirakanmenghabiskanminimal Rp2,88 miliar untuk 15 anggota. Sementara rombongan ke Jerman yang berisi 15 orang menghabiskan Rp2,52 miliar.

”Itu baru pesawatnya saja. Sementara untuk akomodasi di Meksiko menghabiskan sekitar Rp576,8 juta, danuntukakomodasiJerman menghabiskan sekitar Rp530 juta,” kata Uchok saat dihubungi KORANSINDO tadimalam. Menurut Uchok, alokasi anggaran ini benar-benar hanya menghabiskan devisa negara. Apalagi, ujarnya, hasil studi banding ini juga sebetulnya tidak terlalu dibutuhkan dalam pembahasan RUU Pemilu. ”Itu hanya tipu daya untuk melampiaskan nafsu DPR yang ingin jalan-jalan keduanegara itu. Makastopjalanjalan ke luar negeri tanpa syarat. Jangan lagi membuang uang rakyat,” ujarnya.

Uchok juga menyayangkan realisasi anggaran perjalanan luar negeri DPR yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada 2014, alokasi anggaran jalan-jalan itu mencapai Rp98,67 miliar. Kemudian pada 2015, realisasi perjalanan luar negeri meningkat menjadi Rp212,19 miliar. ”Jadi, realisasi pesta perjalanan luar negeri DPR dari tahun 2014 ke 2015 mengalami kenaikan sebanyak 115.05%,” tandasnya. Sementara itu, Ketua Pansus RUU Pemilu sekaligus Pimpinan Kunker Pansus ke Jerman Lukman Edy mengungkapkan, Pansus di Jerman menemui ahli politik dan kepemiluan, pimpinan lembaga negara, dan pimpinan partai politik (parpol) Jerman.

Pada hari pertama, kata Lukman, Pansus bertemu dengan ahli politik dari German Institute and Global Area Studies (GIGA) Hamburg Andreas Ufen. Bersama Andreas, pihaknya membahas tentang kuatnya pendidikan politik di Jerman yang sudah dilakukan sejak dini. Lalu, sistem pemilu Jerman yang campuran antara langsung dan daftar tertutup. Dan cara pemilihannya, pemilih memilih seorang kandidat dan juga parpol yang ada dalam satu lembar kertas.

”Tetapi Prof Andreas Ufen mengatakan bahwa pada dasarnya Indonesia akan sulit untuk menerapkan sistem campuran seperti yang terdapat di Jerman. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki sistem presidensial,” kata Lukman. Kemudian, lanjutnya, Jerman juga memiliki batas parlemen 5%. Apabila dinaikkan menjadi 10% maka akan menyulitkan bagi partai-partai politik. Sistem presidensial perlu ada batasan. Apabila sistem presidensial dilakukan secara tidak terbatas maka akan menyebabkan fasisme demokrasi terpimpin. Untuk itu diperlukan sebuah lembaga yang dapat melakukan penyeimbang yakni parlemen.

Dan, jumlah anggota parlemen di Jerman bertambah secara terus-menerus disebabkan adanya kelebihan mandat. ”Pengaturan terkait dengan bertambahnya jumlah anggota parlemen ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Jerman terkait dengan penyetaraan jumlah kursi,” ujarnya. Soal kampanye, dia mengatakan uang kampanye berasal dari negara. Apabila partai politik ingin melakukan kampanye melalui media swasta maka diharuskan untuk membayar, tapi hanya disediakan 35% dari seluruh jam tayang iklan komersial yang dimiliki oleh media swasta tersebut.

Parpol Jerman dibiayai negara, setiap suara yang diperoleh parpol dinilai 70 sen (setara Rp8.000-an, bandingkan Indonesia Rp108). Dan soal e-voting, Jerman sudah tidak lagi menggunakan karena menimbulkan kecurangan dan rawan diretas oleh negara lain. ”Apabila mau melakukan elektronik voting maka dapat dilakukan secara offline, sehingga data yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu atau pemerintah tidak dapat disabotase atau disalahgunakan oleh orang lain,” imbuhnya.

Selanjutnya, Pansus melakukan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi (MK) Jerman yang ditemui langsung oleh Hakim Konstitusi Jerman Peter Muler. Lukman mengungkapkan, Jerman sedang memikirkan perlunya hak pilih orang Jerman yang tidak punya tempat tinggal di Jerman. MK Jerman juga menyidangkan tuntutan masyarakat terhadap rekrutmen calon anggota legislatif maupun presiden yang tidak transparan. ”Terkait dengan politik uang dan pidana pemilu lainnya, MK Jerman tidak melakukan campur tangan. Kewenangannya ada di penegak hukum di kepolisian dan kejaksaan,” jelasnya.

Di Jerman, lanjutnya, jika terdapat partai-partai yang melakukan politik uang, membeli suara, sebenarnya sudah melanggar ketentuan peraturan perundangundangan atau dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan pidana. Akan tetapi, tidak memengaruhi banyak proses pemilihan umum tersebut. MK Jerman juga tidak mengenal ambang batas selisih suara sengketa pemilu yang bisa diadili. Tidak seperti yang ada di Indonesia, yang mengatakan bahwa terdapat ambang batas sengketa sebesar 2% yang dapat diadili di MK.

Terkait pembubaran parpol, sama dengan Indonesia. Syaratsyarat untuk pembubaran suatu partai politik harus dibuat sangat rumit dan berat, yaitu adanya kemungkinan partai tersebut dianggap berbahaya bagi sebuah konstitusi atau dapat membahayakan bagi terlaksananya demokrasi. Dan terkait peradilan khusus untuk pemilu perlu juga melihat tradisi negara tersebut, karena suatu sistem yang akan diterapkan dalam suatu negara tidak bisa ditransfer ke negara lain. ”MK Jerman tidak dapat membayangkan apabila terdapat pengadilan khusus pemilu. Hal ini dikarenakan ada sejarah Jerman, di mana pada saat Partai Nazi berkuasa, sistem yang ada yaitu sistem demokrasi, akan tetapi justru menghancurkan demokrasi,” terangnya.

Pansus juga melakukan pertemuan dengan parpol pemenang Pemilu Jerman, Christian Democratic Union (CDU). Ketika ada seseorang yang ingin menjadi wakil rakyat, calon sudah harus berpikir menyiapkan uang sebesar 70.000- 80.000 euro. Sementara itu, parpol membantu dengan menyediakan berbagai alat peraga kampanye. ”Yayasan-yayasan partai politik yang ada di Jerman hanya melakukan kegiatan pendidikan politik, tetapi tidak boleh memberikan bantuan uang kepada kaderkader tersebut,” ungkapnya.

Tim Pansus yang ke Meksiko melakukan kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri (SEGOB) dan ditemui langsung oleh Wakil Menteri Lic Felipe Solis Acero. Lukman mengatakan di Meksiko terdapat 500 kursi anggota dewan, di mana 300 merupakan perwakilan distrik dan 200 mewakili representasi proporsional. Meksiko menganut sistem pemilu campuran yang bisa dipilih kembali maksimal tiga kali periode dengan masa jabatan empat tahun per periode. Meksiko juga sudah menerapkan kebijakan afirmasi terhadap perempuan, yaitu dengan dialokasikannya 150 calon dari perempuan.

Kiswondari