Edisi 20-02-2017
Jumlah Kursi DPR - DPRD Sepakat Ditambah


JAKARTA– Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah sepakat menambah jumlah kursi DPR dan DPRD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

Penambahan jumlah kursi itu merasionalisasi pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia dan munculnya daerah otonom baru (DOB), yakni Kalimantan Utara (Kaltara). “Panja Pansus RUU Pemilu bersama pemerintah melalukan konsinyering terhadap 18 isu krusial RUU Penyelenggaraan Pemilu. Dalam rapat 16-17 Februari sempat dibahas lima isu krusial yakni sistem pemilu, jumlah kursi DPR danDPRD, alokasikursiperdapil, parliamentary threshold, dan presidential threshold,” ungkap anggota Panja RUU Pemilu Achmad Baidowi kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin.

Awiek-panggilan akrab Achmad Baidowi-mengatakan, dari lima isu krusial tersebut yang sudah disepakati dalam panja kemarin adalah penambahan jumlah kursi DPR dan DPRD; dengan landasan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk. Mengenai besaran jumlah kursi DPR dan DPRD, pemerintah atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta membuat simulasi dan akan dibahas dalam forum panja. “Penambahan jumlah kursi DPR memperhatikan representasi jumlah penduduk dan aspek kewilayahan sehingga kemungkinan nanti akan juga dibarengi penataan dapil,” papar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP ini.

Selain itu, Awiek menambahkan alasan yang paling mendesak atas keputusan penambahan jumlah kursi DPR dan DPRD adalah karena adanya DOB Kaltara, serta beberapa dapil yang mengalami pertumbuhan penduduk cukup pesat, sehingga representasi keterwakilannya sangat jauh. “Untuk isu yang lainnya masih lahir beberapa opsi,” ungkapnya. Anggota Panja Pansus RUU Pemilu Arif Wibowo mengatakan, jumlah penambahan kursi itu akan dibahas lebih lanjut dalam Panja Pansus RUU Pemilu pekan depan.

“Penambahan disepakati, tapi jumlahnya berapa dan di dapil (daerah pemilihan) atau daerah mana saja penambahan kursi tersebut, masih dibahas dan didalami lagi dalam panja,” ujarnya. Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, penambahan jumlah kursi DPR itu menjadi kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah. Dasarnya adalah perbandingan jumlah penduduk, pertumbuhan wilayah, luas wilayah, proporsionalitas penduduk dengan luas wilayah, serta integrasi nasional. “Penataan dapil secara proporsional juga akan dibahas dalam panja. Ini dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan,” tandas anggota Komisi II DPR itu.

Adapun penambahan jumlah kursi DPRD, legislator asal Dapil Jawa Timur (Jatim) IV ini mengatakan belum ada pembahasan. Yang jelas, lima isu strategis yang telah disepakati dalam pansus adalah sistem pemilu legislatif (pileg terbuka atau tertutup), penambahan jumlah kursi DPR dan DPRD, alokasi kursi per dapil, besaran ambang batas masuk parlemen (parliamentary threshold ), dan besaran ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Isu-isu ini akan dibahas lebih lanjut dalam panja. “Panja dijadwalkan rapat pada Selasa (21/2) sampai dengan Kamis (23/2) di DPR,” paparnya. Dari lima isu strategis yang dibahas pada konsinyering pada 16-17 Februari 2017 di Hotel Intercontinental, Jakarta, ungkapnya, belum ada satu pun isu yang bisa selesai dibahas. Sebab, masih diperlukan pendalamanpendalaman lagi lewat panja. Termasuk juga soal penambahan jumlah dapil yang baru prinsip awalnya saja.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritisi keputusan Pansus RUU Pemilu DPR dan pemerintah yang sepakat untuk menambah jumlah kursi DPR dari sebelumnya 560 kursi. Perludem meminta agar DPR dan pemerintah dapat mempertimbangkan faktor kemampuan ekonomi negara atas konsekuensi penambahan tersebut. “Dalam menentukan besaran parlemen, semestinya parameternya bukan sekadar penambahan jumlah penduduk saja, namun juga faktor kemampuan ekonomi negara menanggung beban atas konsekuensi besaran parlemen yang dipilih,” tandas Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Kemudian, lanjut Titi, evaluasi kinerja atas parlemen yang ada saat ini juga harus dilakukan guna melihat apakah besaran parlemen saat ini, yakni 560 anggota sudah cukup baik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai perwakilan rakyat atau belum. Dan itu bisa dilihat dari indeks kinerja DPR secara utuh baik dari pengawasan, legislasi, penganggaran, maupun fungsi representasi.

“Selain itu, parameter dan skala prioritas, serta argumen pemberlakuannya juga harus jelas. Jadi bukan semata jumlah saja,” tandasnya. Karena itu, menurut Titi, pihaknya belum melihat ke semua faktor yang dijabarkan di atas sudah termasuk ke dalam pertimbangan DPR dan pemerintah dalam menambah jumlah kursi DPR. Danjikaalasannyapertumbuhan jumlah penduduk maka ada konsekuensi yang harus diikuti, yakni pendistribusian ulang kursi ke provinsi karena memang jumlah antarprovinsi saat ini tidak bisa sama.

“Penduduk itu akan terus bertambah, karenanya jumlah penduduk tidak bisa jadi parameter satusatunya yang menentukan jumlah parlemen,” paparnya.

Kiswondari