Edisi 11-01-2017
Menhan: Tak Masalah FPI Berlatih Bela Negara


JAKARTA - Kontroversi mengenai pelatihan bela negara yang dilaksanakan Kodim 0603 Lebak, Banten, bersama Front Pembela Islam (FPI) terus berlanjut.

Perbedaan pendapat bermunculan, bukan hanya di kalangan publik dan politisi, melainkan juga di tingkat pemerintah. Terbaru, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menilai tidak ada larangan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti FPI untuk diberi pelatihan bela negara. Maka itu, Menhan mengaku heran latihan bela negara antara TNI dan FPI itu berakhir dengan pencopotan Dandim 0603 Lebak Letkol (Czi) Ubaidillah.

Pelatihan seperti itu diakuinya tidak dibatasi untuk kelompok masyarakat tertentu. ”Ya boleh saja, masa enggak boleh (FPI) ya. Saya makanya mau verifikasi ya, kenapa bisa terjadi (kasus pencopotan),” ujar Ryamizard seusai menghadiri perayaan HUT ke-44 PDIP, di JCC, Senayan, Jakarta, kemarin.

Bahkan, Menhan mengaku akan meneliti ulang atau memverifikasi kembali kasus pencopotan Dandim Lebak oleh PangdamIII/Siliwangitersebut. Namun demikian, Ryamizard, mengakui setiap kegiatan bela negara yang dilakukan TNI harus atas seizin institusinya. Dalam kasus pelatihan di Banten itu, Ubaidillah dikabarkan tidak melapor kepada atasannya sehingga dianggap melanggar prosedur. Namun, dia menyebut ketentuan izin bukan aturan baku yang harus dipenuhi.

”Saya baru selidiki training FPI, harusnya izin saya dulu. Tapi kalau enggak izin enggak apa-apa juga sih, cuma kalau ada hal yang luar biasa (saja),” ucapnya. Hal yang lebih penting dari bela negara menurutnya justru pada tujuan yang ingin dicapai. Ryamizard menegaskan selama pemberian materi program berujung pada sesuatu hasil yang positif maka tidak ada masalah.

”Ya kalau kita mengajarkan baik ya boleh kenapa enggak, semua bangsa ini harus bela negara, FPI juga bela negara,” tegasnya. Sebelumnya, Kepala Penerangan Kodam III/Siliwangi Kol Arh M Desi Arianto mengatakan, terjadi kesalahan prosedur pada pelatihan FPI di Lebak itu karena Dandim Lebak tidak melapor terlebih dahulu kepada danrem ataupun pangdam III/Siliwangi.

Kegiatan bela negara FPI bersama TNI tersebut pertama kali diketahui dari salah satu akun Instagram @dpp_fpi yang mengunggah sejumlah foto kegiatan pelatihan. Dari foto itulah polemik kemudian bermunculan hingga saat ini. Di lain pihak, peneliti senior Center for Strategic and International Studies J Kristiadi berpendapat, rakyat pasti akan membela negara asalkan negara juga membela rakyat dari segala ancaman, termasuk ancaman kemiskinan dan intoleransi.

”Harga cabai yang saat ini mahal pun menjadi ancaman bagi sebagian rakyat, misalnya pedagang gado-gado,” kata Kristiadi kemarin. Terkait dengan program bela negara yang saat ini dilakukan, Kristiadi mengatakan hingga saat ini belum ada peraturan yang jelas mengenai hal itu sehingga lebih dilakukan secara spontan sehingga terkesan aneh-aneh. ”Bela negara menjadi kacau balaukarenatidakadakebijakan yang jelas.

Itu berpeluang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk membangun basis kekuatan,” tuturnya. Karena itu, Kristiadi menyarankan agar pemerintah membenahi terlebih dahulu kebijakan tentang program bela negara melalui peraturan yang jelas. ”Perlu ada yang peraturan yang jelas tentang potensi pertahanan. Isinya macam- macam mulai dari melatih sampai mobilisasi penduduk,” ujarnya.

dian ramdhani/ sindonews/ant