Edisi 21-04-2017
Kurangi Celah Hukum, Polri Perbaharui MoU


JAKARTA - Polri memperbarui sejumlah nota kesepahaman (memorandum of understanding ) dengan sejumlah pihak untuk mengurangi celah pelanggaran hukum.

Nota itu ditandatangani Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan sejumlah pihak seperti PGRI, PT Pelni (Persero), Perum Bulog, PT PLN (Persero), Pertina, PT Geo Dipa Energi (Persero), Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), serta Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemhub). “Penandatanganan MoU sengaja kami rapel dibanding satu-satu. Banyak manfaat dari nota kesepahaman ini, karena ada celah-celah hukum yang ada grey area -nya,” kata Tito seusai penandatanganan di Mabes Polri Jakarta kemarin.

Tito menegaskan, adanya nota kesepahaman ini akan menjadi terobosan hukum dan menjadi guidance dari instansi terkait Polri dan mitra untuk melaksanakan tugas lapangan dengan rincian dandetaillebihjelas. “Nanti kami akan sosialisasikan. Bila perlu nanti ada tim teknis yang bisa lebih detail lagi pelaksanaannya seperti apa dari kedua belah pihak. Setelah itu kita eksekusi bersama, baru dievaluasi,” paparnya. MoU Polri dengan PGRI misalnya menyangkut perlindungan hukum profesi guru.

Di antaranya pertukaran data dan informasi, penegakan hukum profesi guru, perlindungan hukum terhadap guru, dan peningkatan kapasitas SDM. “Ini tidak berarti guru kebal hukum, tetapi kami tidak ingin menimbulkan keta-kutan jika ada guru melanggar hukum sehingga perlu ada langkah-langkah teknis penegakan upaya paksa kepada guru yang dikoordinasikan sedemikian rupa. Harapannya guru sebagai tulang punggung utama sistem pendidikan betul-betul leluasa dalam berinovasi. Apalagi belakangan ini banyak guru dilaporkan orang tua murid ke polisi karena dianggap terlalu keras mendidik,” sebut Tito.

Dalam MOU lainnya, Polri juga fokus dalam penegakan hukum. MoU dengan dengan PT Pelni misalnya, lebih pada pencegahan, pengamanan, dan penegakan hukum di lingkungan PT Pelni. Di antaranya tukar-menukar data dan informasi, pencegahan dan pengamanan, penegakan hukum, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kompetensi dan pemanfaatan sumber daya manusia. “Dengan Pelni terkait pengamanan terminal penumpang tipe A dan pelabuhan, sungai, danau, sertapenyeberangan, apalagi menjelang Ramadan,” urai Tito.

Selanjutnya MoU Polri dengan Perum Bulog menyangkut penyelenggaraan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perum Bulog. Di antaranya tukar-menukar data dan informasi, bantuan dan pengamanan, pendampingan dan supervisi, koordinasi, pemantauan, dan pengawasan dan penegakan hukum. “Khusus untuk Perum Bulog terkait pendampingan Polri dalam pelaksanaan tugas Bulog dan pembentukan peraturan internal Bulog. Perintah Bapak Presiden, sembako harus betulbetul diamankan dan beliau ingin harga bisa terkendali,” kata Tito.

Terakhir, MoU antara Polri dengan PT PLN dan PT Geodipa tentang penyelenggaraan pengamanan instalasi dan aset serta penegakan hukum di lingkungan kerja PT PLN dan PT Geodipa. Di antaranya tukar-menukar data dan informasi, bantuan pengamanan, auditsistempengamanan, penegakan hukum, pembinaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas SDM.

Tingkatkan Palayanan Transportasi

Sementara itu MoU Polri dengan Kemenhub dan Kementerian PUPR menyangkut peningkatan pelayanan transportasi di bidang perhubungan darat. Di antaranya operasional pelayanan transportasi di bidang perhubungan darat, bantuan pengamanan, dan bantuan penegakan hukum. Selain itu pemberian motivasi bagi petugas pelaksana, fasilitasi penyediaan prasarana jalan, fasilitasi penyediaan lahan untuk mendukung operasional unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, serta sosialisasi, monitoring, dan evaluasi.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub meresmikan kerja sama dengan Polri danKementerianPUPRuntukpeningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi serta dalam rangka menurunkan angka kecelakaan di jalan raya. “Kesepakatan bersama ini bertujuan meningkatkan kerja sama pelayanan transportasi darat kepada masyarakat, khususnya terkait keselamatan, keamanan, danpelayanantransportasi darat,” kata Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto di Mabes Polri, Jakarta kemarin.

Kerja sama itu meliputi bantuan pengamanan, bantuan penegakan hukum, pemberian motivasi bagi petugas pelaksana, bantuan penyediaan prasarana jalan dan bantuan penyediaan lahan untuk mendukung operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang diharapkan dapat mengurangi beban jalan raya. “Saya menyampaikan harapan Menhub bahwa kesepakatan bersama ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja transportasi darat karena adanya satu pedoman dalam rangka operasional penindakan dan penegakan hukum bidang transportasi darat,” kata Pudji.

Binti mufarida