Edisi 23-02-2017
Jokowi: Demokrasi Kebablasan Picu Politik Ekstrem


BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut demokrasi di Indonesia terlalu bebas dan sudah kebablasan.

Akibat itu, peluang manuver politik ekstrem dan bertentangan dengan ideologi Pancasila akan terbuka. Jalan keluar dari situasi ini menurut Jokowi adalah penegakan hukum yang tegas dari aparat.

“Praktik demokrasi politik itu telah membuka peluang artikulasi politik yang ekstrem seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan yang lain,” kata Jokowi saat memberikan sambutan di acara pelantikan pengurus Partai Hanura di Sentul, Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Jokowi mengatakan, manuver-manuver itu belakangan memunculkan isu SARA yang harus segera dihentikan agar tidak merusak bangsa. “Penyimpangan itu mengambil bentuk nyata seperti politisasi SARA. Ini harus kita ingatkan, kita hindari. Seperti kebencian, fitnah, kabar bohong, saling memaki, saling menghujat, kalau terus-terusan, bisa menjurus pada pecah belah bangsa,” ucapnya.

Jokowi meyakini ini ujian yang harus dihadapi dan dilalui bangsa Indonesia agar bisa lebih dewasa. Jokowi juga meminta penegak hukum tidak ragu dalam mengusut suatu kasus. “Kuncinya dalam demokrasi yang sudah kebablasan adalah penegakan hukum. Aparat hukum harus tegas, tidak usah ragu-ragu,” tegasnya.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai, politik dewasa ini memang sudah menghalalkan segala cara. Dia menyebut situasi ini dengan politik tarung bebas. “Saya sepakat dengan Presiden, cuma itu konsekuensi dari amendemen UUD 1945 dan demokrasi yang kita sepakati,” ujarnya di lokasi yang sama. Di lain pihak, anggota Komisi III DPR Muhammad Syafii mengatakan, kondisi demokrasi di Tanah Air dewasa ini lebih tepat disebut kehilangan ruh, bukan kebablasan seperti yang disampaikan Jokowi.

Adapun ruh demokrasi, kata dia, adalah penegakan hukum. Masalahnya, penegakan hukum yang adil justru tidak terjadi. Dia menyayangkan ketidakadilan oleh aparat penegak hukum, termasuk oleh Polri tersebut. Politikus Partai Gerindra ini menyebut kesan keberpihakan aparat negara terlihat pada kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menjadi terdakwa kasus penodaan agama.

Menurutnya, siapa pun saat ini yang melawan Ahok dianggap sebagai musuh negara. Untuk itu, dia mengajak para ulama, kiai, dan mahasiswa mengawal proses hukum kasus Ahok tersebut. Saat rapat Komisi III dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Gedung DPR kemarin, Syafii kembali menyorot penanganan hukum oleh Polri.

Salah satunya mengenai perintah menembakkan gas air mata ke arah demonstran Bela Islam pada 4 November 2016 (Aksi 411). “Sudah adakah proses hukum terhadap pemberi perintah tembak gas air mata dalam aksi 411?” ujarnya. Selain itu, terkait ujaran kebencian oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iriawan dalam aksi Bela Islam II. Dia mengungkapkan, Kapolda Metro Jaya sempat meminta massa aksi dari ormas Islam untuk memukul anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang turut terlibat dalam aksi.

mula akmal/ Sindonews