Edisi 20-03-2017
MKD Didesak Proaktif Sikapi Kasus Korupsi E-KTP


JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR diminta responsif dan proaktif menyikapi dugaan keterlibatan sejumlah anggota DPR dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Sebab sejumlah anggota DPR periode 2009-2014 yang namanya disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini juga masih duduk di DPR, bahkan satu di antaranya adalah Setya Novanto yang saat ini menjabat sebagai ketua DPR. ”Dengan pemberitaan kasus e-KTP yang sangat luas, MKD harus segera memberi respons untuk tetap menjaga maruah dan kredibilitas DPR,” kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro ketika dihubungi kemarin.

Menurut Siti, MKD perlu memanggil satu per satu nama yang disebutkan dalam dakwaan untuk dimintai klarifikasi. Hal itu penting agar tidak ada kesan bahwa MKD sebagai penjaga maruah dan etika Dewan justru diam atas hal yang mencoreng nama baik DPR secara kelembagaan. Jika MKD mendiamkan kasus tersebut, menurut Siti, tidak menutup kemungkinan publik akan kehilangan kepercayaan. ”Dan itu nanti publik bisa bergerak dan menuntut. Termasuk kepada ketua DPR yang juga disebutsebut,” ujarnya.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi pengadaan e- KTP mulai masuk persidangan. Beberapa nama anggota DPR disebutkan ikut terlibat. Mereka adalah anggota DPR periode lalu yang ikut terlibat dalam proses penganggaran hingga pembahasan pengadaan e-KTP oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengatakan, MKD harus secepatnya memproses namanama yang diduga terlibat dalam kasus e - K T P meski - pun proses hukum juga terus berjalan. Sebab hal yang menjadi ranah MKD dan pengadilan itu berbeda. ”MKD ranah etik, pengadilan ranah hukum. MKD jatuhnya sanksi jabatan, ranah hukum sanksi badan. Itu dua logika yang berbeda,” katanya.

Rahmat sahid