Edisi 20-02-2017
KPU Harus Evaluasi Celah Kecurangan Pilkada


JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk mengevaluasi pelaksanaan pilkada serentak 2017, terutama terkait masih banyaknya celah kecurangan yang terjadi.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pelaksanaan pilkada serentak 2017 terutama Pilgub DKI Jakarta masih belum sesuai harapan. “Kami melihat adanya celah model kecuranganbaruyangsedikitberbeda dengan praktik-praktik kecurangan pada pilkada sebelumnya. Kami tetap menganggap hasil tersebut belum maksimal memenuhi harapan kami,” tandas Sufmi di Jakarta kemarin.

Menurut dia, jika selama ini kecurangan lebih didominasi pada proses rekapitulasi berjenjang yang dimanipulasi, berbeda pada PilgubDKIJakartakemarin, yangmanapalingmengkhawatirkan adalah adanya migrasi pemilih yang mengakibatkan penggelembungan pemilih di tingkatan TPS. “Banyak sekali pemilih yang tidak dikenali warga setempat, tanpa identitas yang lengkap, yang memaksa untuk memilih. Saking banyaknya jumlah pemilih, di daerah tertentu bahkan ada informasi jika pencoblosan masih terjadi setelah lewat batas waktu pencoblosan pukul 13.00 WIB,” ungkapnya.

Dasco pun mengaku sudah melihat sendiri video antrean pemilih yang masih sangat panjang di wilayah Mall of Indonesia, Kelapa Gading, padahal waktu sudah menunjukkan pukul 13.15 WIB saat pemilihan. “Benar atau tidaknya video tersebut harus kita verifikasi bersama. Ini aneh sekali karena Jakarta, kota yang tidak terlalu dibandingkan dengan provinsi lain. Tidak sulit bagi siapa pun untuk memilih di TPS yang sesuai dengan KTP-nya, karena jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lain paling lama hanya tiga jam naik kendaraan umum dan pilgub dijadikan hari libur.

Jadi sebenarnya nyaris tidak ada alasan bagi pemilih untuk memilih tidak di TPS tempat dia terdaftar,” tandasnya. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti belum maksimalnya penyelenggara pemilu dalam memberikan jaminan bagi warga untuk memberikan hak pilihnya. Antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dan KPU daerah belum sinkron dalam menyiapkan regulasi teknis, sehingga banyak warga yang justru tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara pilkada serentak pada 15 Februari lalu.

“Contohnya di Pilkada DKI Jakarta. Kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU Jakarta terkait penggunaan hak pilih justru tidak sejalan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU pusat, sehingga membatasi pemilih yang hendak menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS,” kata Ketua Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI Perjuangan Arif Wibowo. Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Indonesia (Sumatera dan Jawa) Partai Golkar Nusron Wahid menyampaikan hal senada.

Menurut dia, dalam pelaksanaan pemungutan suara lalu banyak masyarakat yangtidakbisamenggunakanhak suaranya. Selain faktor teknis seperti persyaratan yang dipersulit, banyakjugayangkehilangan hak suara karena surat suara tidak tersedia, seperti terjadi di banyak TPS di DKI Jakarta. Meski demikian, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai secara umum penyelenggaraan pilkada serentak berjalan lancar dan aman.

Dia mengaku adanya sejumlah masalah, pelanggaran, dan kecurangan di beberapa daerah. Namun, menurut dia, hal itu masih dalam level yang bisa diantisipasi dan diatasi.

Mula akmal/ rahmat sahid