Edisi 29-03-2017
Pemeriksaan Barang Elektronik Diintensifkan


JAKARTA – Instruksi Kementerian Perhubungan untuk memperketat pemeriksaan barang elektronik di bandara tidak hanya menyasar penumpang rute internasional.

Keharusan untuk membuka lap - top atau barang elektronik lain yang lebih besar dari ponsel untuk diperiksa lebih lanjut, juga diterapkan kepada penumpang domestik. Sejumlah bandara telah menerapkan aturan tersebut, termasuk yang dikelola PT Angkasa Pura II (persero). Pada prinsipnya, pemeriksaan barang bawaan penumpang di lakukan dua titik berbeda.

“Pe meriksaan per tama ketika akan check-in dan saat hendak boarding,” kata Manajer Hubungan Masyarakat PT Angkasa Pura II Yado Yarismano di Jakarta kemarin. Dia menuturkan, untuk ground handling yang mena ngani barang-barang penumpang milik maskapai luar negeri tertentu, pemeriksaan barang maupun kabin juga dilakukan di tempat check-in maskapai bersangkut an.

“Barang elektronik itu dibagasikan di check- in counter setelah melewati proses pemeriksaan pertama oleh pihak aviation security. Jadi, pemeriksaannya terpisah,” jelasnya. Pemerintah mengingatkan seluruh pengelola bandara untuk memeriksa secara ketat barang elektronik yang akan di bawa penumpang masuk pesawat. Pemeriksaan harus su dah dilakukan di area ban dara sebelum penumpang naik ke pesawat.

Ketentuan dimak sud adalah SK Dirjen Per hubungan Udara Nomor SKEP/2765/XII/ 2010 dan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Udara Nomor SE 6 Tahun 2016. Dalam surat edar an tersebut diinstruksikan kepada semuakepalabandaradi Indonesia untuk memasti kan barang elektronik seperti laptop dan barang elektronik lain harus dikeluarkan dari bagasi atau tas jinjing dan diperiksa melalui mesin sinar X.

Corporate Secretary PT Angkasa Pura I Israwadi mengatakan, pihak bandara melalui aviation security telah memiliki standar tersendiri dalam pemeriksaan barang-barang milik penumpang. Pemeriksaan bagasi termasuk barang-barang eletronik, misalnya, merupakan tang gung jawab pihak bandara sepenuhnya. “Contoh di Bandara Ngurah Rai, proses pemeriksaan barang itu telah melalui sistem X-ray. Begitu pula dengan barang yang masuk bagasi melalui baggage handling system.

Ketika sudah masuk conveyor maka otomatis akan dicek ber dasarkan levelnya,” ungkap dia. Pengamat penerbangan Gerry Soejatman menegaskan, bandara-bandara Indonesia sudah memiliki standar pemerik saan terhadap barang yang mana yang diperbolehkan dan yang dilarang. Jika pengetatan barang elektronik ke kabin itu merujuk aturan yang diterapkan Amerika Serikat (AS) dan Inggris, sebenarnya tidak perlu.

“Peringatan ini bukan dikeluarkan oleh otoritas penerbangan Amerika, melainkan lembaga keamanan dalam negeri. Jadi, seharusnya aturan ini tidak menjadi perlu karena bandara-bandara yang masuk dalam daftar AS dan Inggris, tidak termasuk bandarabandara di Indonesia,” ungkap dia. Corporate Communication Ground Handling PT Jasa Angkasa Semesta (JAS) Martha Lory memastikan bahwa barang elektronik lain yang lebih besar dari ponsel milik penumpang dengan tujuan AS harus dibagasikan dari bandara Indonesia.

Namun, kewajiban ini hanya berlaku untuk maskapai Saudi Arabia Airlines, Emirates, Turkish Airlines, Qatar Airlines, dan Etihad tujuan AS. Ada pun untuk Singapore Airlines tidak bersifat wajib, tetapi hanya berupa imbauan. Seperti diberitakan, pemerintah AS secara mengejutkan membuat aturan baru dalam dunia penerbangan pada pekan lalu (22/3). AS melarang penumpang pesawat yang berangkat dari Turki, Timur Tengah, dan Afrika Utara membawa perangkat elektronik ke dalam kabin.

Hampir bersamaan, Inggris juga mengeluarkan aturan serupa terhadap enam negara, termasuk Lebanon dan Tunisia. AS berdalihaturanitubagian dari upaya pencegahan terhadap serangan teroris. Mereka pun meminta mas kapai penerbangan dari negara-negara yang dimaksud dalam aturan itu untuk mengumumkan peraturan baru tersebut, yakni Royal Jordanian, EgyptAir, Turkish Airlines, Saudi Airlines, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates, dan Etihad Airways. Menyusul kebijakan ini, banyak muncul pertanyaan ke komunitas penerbangan apakah larangan jenis ini akan jauh efektif dalam melawan serangan teroris ataukah justru tidak berdampak?

Pengaruhi Penerbangan

Asosiasi Peningkatan Pelayanan Penerbangan (Airline Passenger Experience Association/APEX) mendesak pemerintah AS agar memberikan solusi keamanan yang lebih baik dibandingkan hanya menerapkan ketentuan tersebut. Dalam perhitungan mereka, larangan itu akan memengaruhi 393 penerbangan per pekan atau lebih dari tiga juta penumpang di AS. “Ketika AS dan Inggris mengambil barang elektronik pribadi dari penumpang, kita secara tidak langsung tunduk terhadap potensi ancaman dari pada memberikan solusi keamanan yang dapat di terima,” kata CEO APEX Joe Leader, dilansir CPA kemarin.

“Secara global, semua barang penumpang sudah dipindai secara hatihati dan teliti,” tambahnya. Kendati demikian, sampai solusi keamanan yang lebih baik dikeluarkan AS dan Inggris, APEX mendorong pihak maskapai, bandara, dan penumpang agar mematuhi larangan tersebut. Berdasarkan hasil survei, 43% penumpang pesa wat di dunia membawa tablet kedalam kabin, 38% mem bawa laptop, dan 22% mem bawa ereaders .

Parlemen AS mengaku menerima briefing mengenai larangan barang elektronik ke kabin pesawat berdasarkan intelijen rahasia selama sepekan sebelumnya. Politikus senior Partai Demokrat di Dewan Komite Intelijen, Adam Schiff, mendukung penuh atur an itu. “Langkah itu penting dan proporsional. Kami sadar kelompok teroris terus berusaha mencari metode baru,” katanya. Mantan Kepala Keamanan Lembaga Administrasi Keaman an Transportasi AS (TSA) Tom Blank mengatakan, larangan tersebut menunjukkan pemerintah AS mulai merespons rincian beberapa data intelijen.

TSA akan menyerahkan semua kebijakan ini kepada maskapai penerbangan. Jika mereka gagal mengikuti ketentuan baru tersebut, mereka terancam kehilangan rute operasi menuju AS. James Norton, mantan asisten deputi sekretaris Depar temen Keamanan Dalam Negeri di era pemerintahan Presiden George W Bush mengatakan, tindakan keamanan seperti ini akan berlangsung jika ada bukti ancaman yang kredibel.

Dia mencontohkan pada 2006 saat pemerintahan Bush melarang cairan masuk pesawat setelah aparat hukum di Inggris menggagalkan rencana teroris meledakkan pesawat dengan menggunakan bahan peledak cair. Sementara itu, Asisten Direktur Association of British Insurers (ABI) Mark Shepherd mengingatkan bahwa para penumpang memiliki hak asuransi. Dengan adanya asuransi, mereka dapat menuntut kompensasi jika barang hilang atau rusak selama mengudara ke AS.

“Para penumpang juga berhak mendapatkan asuransi tambahan, sebab sesuai aturan hukum, barang elektronik yang diambil secara langsung menjadi tanggung jawab maskapai,” katanya merujuk kemungkinan barang-barang elektronik itu rusak atau hilang jika ditempatkan di bagasi. Praktisi hukum yang juga Direktur Gulf Law, Barney Almazar, mengatakan para penumpang juga berhak menerima ganti rugi. Penumpang harus melakukan komplain dalam tujuh hari. Jika permintaan itu ditolak, penumpang dapat melaporkan maskapai bersangkutan ke pengadilan dalam dua tahun sejak tanggal ketibaan.

ichsan amin/ muh shamil