Edisi 21-01-2017
Elite Parpol Utamakan Ego Golongan


JAKARTA – Desakan kepada pemerintah dan DPR agar tidak membatasi partai politik dalam mengajukan calon presiden makin kencang disuarakan. Para elite politik diminta tidak mengabaikan suara rakyat ini dan bersedia menghilangkan ego yang mementingkan kelompok sendiri.

Langkahpemerintahmengusulkan ambang batas pengajuan calon presiden (capres) atau presidential threshold pada Pemilu2019dinilaisebagaisalah satu bukti elite politik masih mendahulukan kepentingan kelompok dan golongan. Sikap seperti itu dinilai merugikan rakyat karena jumlah capres yang akan muncul pada pemilu menjadi terbatas.

Artinya itu juga menghilangkan kesempatan rakyat untuk menyeleksi dan memilih calon pemimpin terbaik melalui ajang pemilihan presiden (pilpres). Desakan agar aturan ambang batas pencapresan ini dihapus antaralaindisuarakanPerhimpunan Masyarakat Madani (Prima). Mereka menggelar unjuk rasa di GedungDPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Massa pengunjuk rasa meminta para elite politik legawa menjalankan ketentuan yang termaktub pada konstitusi, yakni memberi kesempatan semua parpol untuk mengajukan capres dan cawapresnya. Aspirasi kelompok masyarakat ini sejalan dengan pernyataan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang menilai aturan ambang batas pencapresan dalam pemilu mendatang tidak relevan lagi seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemilihan legislator (pileg) dan pilpres dilaksanakan serentak pada 2019.

Ketua Presidium Prima Syaroni mengatakan, banyak aturan dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) yang masih jauh dari harapan. Aturan ambang batas pencapresan termasuk salah satunya. Munculnya aturan seperti itu menurut dia menunjukkan betapa masih kuatnya cengkeraman elite parpol dalam memaksakan kepentingannya dalam perumusan UU.

”Presidential threshold itu tidak lebih hanya jadi katup pengaman agar pilpres masih dikendalikan segelintir orang, yaitu orangorang berwatak oligarkis yang tidak menginginkan terciptanya demokrasi untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya saat berorasi di depan Gedung DPR kemarin. Putusan MK yang memerintahkan pileg dan pilpres digelar serentak pada 2019 sebenarnya memberi keuntungan bagi rakyat karena akan diberi banyak pilihan capres.

Apalagi proses seleksi kepemimpinan nasional selama ini dinilai belum berhasil memberikan hasil terbaik bagi bangsa. ”Presiden datang silih bergantinamuntetapbelummampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Padahal cita-cita demokrasi tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” ungkap Syaroni.

Kegagalan negara menghadirkan pemimpin terbaik ini diakui masih terus berulang. Dengan kejadian itu seharusnya putusan MK soal pemilu serentak disikapi arif dan bijak dengan cara memberikan kesempatan kepada seluruh parpol yang lolos pemilu untuk mengajukan capres-cawapresnya, bukan malah dibatasi dengan aturan threshold.

”Sudah saatnya rakyat diberi banyak pilihan capres dan biarkanlah mereka yang menentukan siapa figur terbaik pemimpinnya. Selamatkan RUU Pemilu dari cengkeraman tirani oligarkis elite politik, selamatkan demokrasi Indonesia dari tipu-tipu,” ujarnya. Maraknya perdebatan mengenai ambang batas pencapresan ini turut ditanggapi Yusril Ihza Mahendra. Dia menegaskan, pascaputusan MK, aturan itu tidak lagi relevan sebagai konsekuensi pemilu serentak.

Yusril lantas menguraikan, dalam Pasal 22E UUD 45 dengan jelas dinyatakan bahwa pemilu dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Pemilu itu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD serta memilih presiden dan wakil presiden. Khusus tentang pilpres, lanjut Yusril, UUD 1945 menyatakan bahwa pasangan capres dan cawapres diusulkan parpol peserta pemilu sebelum pemilu dilaksanakan.

Namun norma pada Pasal 22 E UUD 45 tersebut menurut Yusril dipelintir oleh pemerintah dan beberapa fraksi DPR untuk mewujudkan keinginan politik mereka dengan tujuan untuk membatasi banyak capres muncul. Frasa ”sebelum pemilihan umum dilaksanakan” diartikan sebagai sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden.

Pemikiran yang lebih musykil mengenai ambang batas ini, lanjutnya, justru datang dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang ingin menjadikan perolehan kursi parpol di DPR hasil pemilu sebelumnya dijadikan sebagai dasar penentuan ambang batas pencapresan. Padahal, perolehan hasil pemilu lima tahun lalu itu tidak ada alasan rasionalnya untuk dijadikan dasar penentuan ambang batas.

”Situasipolitiksudahberubah dalam kurun waktu lima tahun, karena itulah harus diadakan pemilu lagi,” ujar Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang ini. Yusril memprediksi jika aturan ambang batas capres tetap disahkan menjadi UU, itu akan dibatalkan MK ketika dilakukan proses uji materi. Untuk itu dia meminta pemerintah dan DPR konsisten sajamelaksanakan UUD 1945.

”Demi melaksanakan UUD 1945 secara konsekuen, dari sekarang singkirkanlah jauhjauh kepentingan politik golongan. Membangun bangsa dan negara haruslah dengan kesatria dan berjiwa besar. Jiwa yang kerdil hanyalah akan mengerdilkan bangsa ini,” tandasnya.

mula akmal/sindonews