Edisi 20-03-2017
Panja Sasar Reklamasi Bermasalah


JAKARTA - Komisi IV DPR akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Reklamasi pada pekan depan. Panja ini akan menyasar sejumlah proyek reklamasi yang bermasalah seperti reklamasi Teluk Jakarta dan Tanjung Benoa, Bali.

DPR ingin memastikan bahwatidakadaproyekreklamasi yang bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan keresahan publik. ”Panja akan mendalami masukan dan fakta-fakta yang adauntukmemastikanreklamasi berjalan sesuai dengan undangundang dan peraturan serta memastikan tidak menimbulkan bencana sosial dan lingkungan,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan di Jakarta kemarin. Daniel menyatakan, Panja Reklamasi akan melihat dan mengkaji berbagai fakta baik itu secara hukum maupun empiris dari sejumlah proyek reklamasi yang sedang berlangsung.

Khususnya reklamasi yang mendapatkan penolakan keras oleh publik dan cakupan wilayahnya besar. ”Dan sudah pasti itu reklamasi Teluk Jakarta yang baru-baru ini keluar putusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan Tanjung Benoa, Bali, yang diprotes keras,” ungkapnya. Menurut Daniel, panja ini akan dibentuk setelah rapat pimpinan (rapim) DPR. Dari rapim itu baru ditentukan panjanya. Kemudian dalam rapat Panja Reklamasi Komisi IV DPR akan ditetapkan anggota yang dikirimkan fraksi serta pemilihan dan penetapan ketua. Setelah itu membahas jadwal dan fokus panja.

”Jumlah persis anggotanya saya lupa. Yang jelas anggotanya dari semua perwakilan fraksi. Minggu depan rapat untuk menentukan agendaagenda,” ujar politikus PKB itu. Wakil Ketua Komisi IV DPR lainnya Herman Khaeron mengatakan, dalam menjalankan suatu proyek reklamasi, tentu ada peraturan perundang- undangannya. Komisi IV DPR melihat banyak reklamasi yang tidak menempuh prosedur dan syarat-syarat lingkungan sehingga berdampak pada aspek lingkungan, sosial-budaya, ekonomi, dan ekologi. ”Sehingga Komisi IV memandang perlu membentuk Panja Reklamasi,” ujarnya.

Kiswondari