Edisi 21-04-2017
Masih Banyak Program DKI yang Belum Tuntas


JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengakui masih banyak program pembangunan Pemprov DKI yang harus diselesaikan hingga Oktober mendatang.

Program tersebut seperti bedah rumah, light rail transit (LRT), dan infrastruktur perkotaan. Menurut dia, sebanyak 83 rumah warga tak layak huni di Cilincing, Jakarta Utara, masuk program bedah rumah. Program ini merupakan proyek percontohan bagi bedah rumah di wilayah lain di Ibu Kota. ”Bedah rumah akan tetap kita kerjakan karena sudah ada inventarisasi rumah-rumah tidak layak huni di masing- masing kelurahan,” kata Djarot yang juga kontestan Pilkada DKI Jakarta 2017 di Balai Kota DKI kemarin. Program lain yang harus diselesaikan yakni pembangunan venue untuk Asian Games 2018.

Pemprov DKI bertugas menyiapkan venue equistrian (arena balap kuda), venue velodrom (arena balap sepeda), serta LRT. ”Ini mutlak harus kita selesaikan. Misalnya pembangunan venue harus sempurna, seperti LRT itu harus selesai,” ujar mantan wali Kota Blitar itu. Pemprov DKI optimistis LRT dapat beroperasi sebelum Asian Games 2018. Ke depan LRT akan dikembangkan hingga sembilan koridor. Saat ini PT Jakarta Propertindo (Jakpro) baru mengerjakan proyek pembangunan LRT Jakarta koridor atau fase I dengan rute Kelapa Gading-Velodrom.

Selanjutnya, program yang akan diselesaikan pembangunan trotoar dan infrastruktur perkotaan. Pemprov DKI juga tetap fokus melanjutkan normalisasi sungai. ”Begitu juga dengan Kartu Jakarta Lansia (KJL). Kami tetap akan verifikasi untuk bisa memberikan pelayanan kepada lansia tidak mampu,” kata Djarot. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjanji menyelesaikan pekerjaan rumah di sisa masa kepemimpinannya hingga Oktober 2017. Pekerjaan rumah tersebut yakni tugas Asian Games 2018, pelatihan orang menjadi tukang bangunan agar mendapatkan sertifikat, pemberian halte dari Dinas Perhubungan (Dishub) ke BUMD PT Transportasi Jakarta.

Selain itu, pengaturan APBD Perubahan yang akan dialihkan kepada penyertaan modal pemerintah (PMP) ke PT Jakpro, PD Pasar Jaya untuk membangun pasar rakyat, serta pengelolaan Terminal Pulogebang, Jakarta Timur. ”Termasuk kerja sama dengan PT Wijaya Karya (Wika) membangun apartemen di atas depo LRT dan MRT. Hal itu yang mau kita kejar sih ,” ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta kemarin. Salah satu poin yang bakal diselesaikan yaitu menyerahkan halte kepada PT Transportasi Jakarta. Pemprov DKI akan mengurangi subsidi atau public service obligation (PSO) Transjakarta yang diambil dari APBD. Ke depan PT Transportasi Jakarta harus bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp2 triliun.

”Harusnya sekarang sudah tidak bayar lagi naik bus Transjakarta. Nah, kita akan kasih semua halte, syaratnya mereka harus mendapatkan penghasilan Rp2 triliun per tahun,” kata mantan bupati Belitung Timur itu. Adapun Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjiatmoko menuturkan, berdasarkan hasil rapat minggu lalu di ruang rapat Sekda DKI, PT Transportasi Jakarta diberikan kesempatan memilih aset mana yang ingin dikelola sebab ada beberapa aset berupa tanah, bus, halte, jembatan penyeberangan orang (JPO), dan yang lain. Hasilnya, PT Transportasi Jakarta menerima halte dan JPO.

Namun, itu harus menunggu pencatatan aset oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) karena penyesuaian peraturan daerah (perda) terkait fungsiaset, halte, sertaJPOtelah diserahkankeDinasBinaMarga. Dengan mengelola halte dan JPO, pihaknya mendapatkan penghasilan tambahan lantaran halte dan JPO bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Meski demikian, dia tidak mengetahui berapa penghasilan Transjakarta saat ini lantaran Dishub DKI hanya mencatat operasional untuk pemberian subsidi. Sementara penghasilan berada di bawah Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD).

”Ya, nanti bisa dipasang iklan ataupun dikerjasamakan dalam bentuk lain. Dishub hanya mencatat operasional terkait subsidi. Memang hampir setiap tahun subsidi meningkat sejak 2016 sebesar Rp1,9 triliun menjadi Rp2,8 triliun pada 2017,” ungkap Sigit.

Bima setiyadi