Edisi 23-02-2017
Kepercayaan Pada Hukum Kian Merosot


JAKARTA – Sikap ngotot pemerintah tidak memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta meski berstatus terdakwa akan mempertebal ketidakpercayaan publik pada penegakan hukum di Tanah Air.

Kesan perlindungan pemerintah kepada Ahok dinilai mengonfirmasi berbagai dugaan politisasi hukum lainnya yang terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Evaluasi dua tahun pemerintahan Jokowi pada Oktober 2016 menunjukkan penegakan hukum sebagai titik terlemah yang perlu perbaikan.

Di tengah derasnya desakan agar Jokowi menonaktifkan calon gubernur petahana di Pilkada DKI Jakarta tersebut, pemerintah tetap pada posisinya untuk mempertahankan Ahok. Saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Gedung DPR kemarin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali menegaskan bahwa pemberhentian tidak bisa dilakukan tanpa ada tuntutan jaksa di pengadilan kasus dugaan penodaan agama yang melibatkan Ahok.

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Idil Akbar dan anggota Fraksi Partai Gerindra DPR Ahmad Riza Patria menilai, perlindungan pemerintah kepada satu orang dengan mengorbankan penegakan hukum merupakan preseden buruk dalam berdemokrasi. “Siapa pun yang berkuasa punya kecenderungan melakukan hal yang sama.

Hanya, (pemihakan) dalam kasus Ahok ini dilakukan terang benderang. Tentu rakyat akan melihat sisi baik dan buruk dari apa yang dilakukan pemerintah ini,” ujar Idil Akbar saat dihubungi KORAN SINDO kemarin. Idil menyebut ketidakpercayaan publik pada hukum akan semakin turun lantaran pada saat yang sama rakyat juga belum merasakan perbaikan pada kehidupan sosialnya, yang antara lain ditandai dengan sulitnya memperoleh harga kebutuhan pokok yang murah.

Sementara itu, dalam pandangan Riza Patria, permintaan agar pemerintah memberhentikan sementara Ahok tidak akan berdampak apapun. Maka itu, muncul desakan sebagian anggota DPR menggulirkan hak angket. Menurutnya, angket merupakan hal terbaik dilakukan saat ini. “Percuma tunggu sifat tegas pemerintah kepada Ahok, makanya ada empat fraksi yang mendukung pengajuan hak angket ini,” ujarnya kemarin.

Dia mengatakan sikap Mahkamah Agung yang menolak mengeluarkan fatwa yang diminta pemerintah sudah benar. Menurutnya, Hakim Agung tidak ingin kalah pintar sehingga mengembalikan persoalan itu kepada pemerintah dan memicu kebingungan di kalangan internal pemerintahan.

Dia berharap angket yang diajukan berhasil sehingga akan memberi kepastian terhadap kasus Ahok tersebut. “Kalau begini saja, tentunya akan timbul ketidakpercayaan pada penegakan hukum kita,” ujarnya.

Mendagri Siap Dipecat

Saat menjawab pertanyaan anggota Komisi II DPR, Mendagri Tjahjo Kumolo bersikukuh bahwa apa dilakukannya selama ini tidak bertujuan melindungi Ahok, tetapi hanya ingin memberi keadilan kepada gubernur petahana DKI Jakarta tersebut. Menurutnya, ada beberapa kasus kepala daerah yang juga terdakwa, bahkan terpidana, tapi tidak diberhentikan.

Jika memberhentikan Ahok sebelum ada tuntutan, itu akan menghadirkan risiko bagi pemerintah. Dia mengatakan sikap itu justru dilakukannya karena ingin membela Jokowi selaku atasannya. Atas prinsipnya itu, Tjahjo mengacu siap menanggung risiko dicopot dari jabatannya. “Tidak mungkin saya sebagai pembantu presiden akan menjerumuskan (Jokowi).

Kalau saya salah, pecat saya. Saya jadi bemper Pak Jokowi, bukan (bemper) si Ahok,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut. Menurut Tjahjo, dalam dakwaan jaksa kepada Ahok terdapat dua pasal KUHP yang digunakan, yakni 156 dengan ancaman hukuman 4 tahun dan 156a dengan ancaman hukuman 5 tahun.

Jika jaksa nanti memutuskan bahwa Ahok dituntut 4 tahun, dirinya bersalah karena telah memberhentikannya lebih awal. “Saya tidak membekingi, termasuk Pak Jokowi tidak membekingi. Kita tunggu putusan di pengadilan karena ini masih sumir sekali. Jangan salahkan Pak Jokowi. Kalau mau demo, demo saya. Mau turunkan, turunkan saya,” tegasnya.

mula akmal