Edisi 20-03-2017
Pemerintah Wacanakan Hapus Kopertis


JAKARTA – Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristek Dikti) mengkaji penghapusan lembaga Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).

Fungsi lembaga ini nantinya bakal diganti dengan Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLPT). Kopertis merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah melalui Surat Keputusan( SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 079/0/ 1975. Kopertis berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan perguruan tinggi swasta di Indonesia. Sebelum Kopertis dibentuk, pemerintah juga telah membentuk Koordinator Perguruan Tinggi (Koperti) yang punya fungsi sebagai aparatur konsultatif perguruan tinggi dengan perwakilan kantor kepala pendidikan dan kebudayaan setempat.

Menristek Dikti Mohammad Nasir mengatakan, masalah yang terjadi pada perguruan tinggi swasta (PTS) saat ini begitu kompleks. Berbagai masalah tersebut dinilai sudah tidak bisa diselesaikan dengan Kopertis saja. Dia mengungkapkan, jumlah PTS saat ini sudah mencapai 4.521, sementara pembinaan yang diperlukan agar PTS semakin maju perlu terus ditingkatkan. Di sisi lain jumlah Kopertis pun tidak seimbang.

”Sehingga Kopertis yang ada di 14 wilayah ini rasanya tidak bisa selesaikan masalah. Contoh yang ada di tiga provinsi Kopertis 8 yang ada di Bali, NTT, dan NTB. Kalimantan ada 1 Kopertis dan Sulawesi 1 provinsi 1 Kopertis sehingga ini (Kopertis) perlu dikembangkan menjadi Lembaga Layanan Perguruan Tinggi atau LLPT,” katanya seusai pembukaan Rakernas Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP-PTSI). Nasir menjelaskan, pembentukan LLPT masih dalam proses. Hingga kini pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Kaitannya menyangkut bagaimana pemenuhan kebutuhan personel LLPT dan eselonisasinya seperti apa. Dia menjelaskan, perlu tidaknya pembentukanLLPTinimasihterus dibahas karena menyangkut juga keuangan negara. Memang di sisi lain dia menginginkan perguruan tinggi terutama PTS harus semakin berkualitas. Nasir menuturkan, LLPT nantinya tidak hanya akan membina PTS, tetapi juga perguruan tinggi negeri (PTN).

Mantan Rektor Undip ini menjelaskan, LLPT juga berkewajiban membina perguruan tinggi yang akreditasinya masih C menjadi B. Menurut dia, terkait dengan akreditasi tahun ini, jumlah perguruan tinggi yang terakreditasi A mencapai 24 kampus. ”Jika makin meningkat (akreditasinya), animo masyarakat akan makin meningkat. Rekrutmen dosen juga semakin baikdandaya tampungyangmakin besar akan menjadikan kampus semakin sehat,” katanya.

Sementara itu Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) DadangSolihinmengatakan, Unsada tahun ini meraih peringkat ke-109 dari Pemeringkatan Perguruan Tinggi Kemenristek Dikti. Melejit dari tahun lalu di mana Unsada berada di posisi ke-366. ”Semakin tinggi peringkat memang semakin bagus. Sebagai indikator kualitas kampus sehingga masyarakat bisa melihat peringkat berapa kampus yang dia inginkan,” katanya.

Peraih Dewan Kehormatan Karate dari Tokuyama University itu menjelaskan, naiknya peringkatUnsadainidilihat dari aspek kualitas dosen, pendidikan S-3, kecukupan dosen, kualitas instansi, dan kegiatan kemahasiswaan serta penelitian. Dilihat dari penelitian, menurutnya, pihaknya sudah masuk kluster utama. Pihaknya pun mendukung kewajiban dosen dan guru besar membuat jurnal baik nasional maupun internasional demi mendapat tunjangan. Dia menjelaskan, penelitian yang telah dibuat antara lain penelitian bahasa, ekonomi kewirausahaan hingga sumber energi terbarukan.

Unit kegiatan mahasiswa juga menjadi faktor perhitunganpemeringkatan. Diamenjelaskan, UKM bela diri di kampusnya telah mencetak banyak atlet nasional seperti pada tarung drajat, karate, taekwono hingga kendo. ”Sudah banyak mahasiswa kami yang juara nasional. Kapan pun negara memanggil, mereka sudah siap untuk bertanding di mana saja,” katanya. Sementara itu Ketua ABPPTSI Thomas Suyatno menjelaskan, pihaknya memang memohon Kemenristek Dikti untuk membentuk LLPT yang akan bisa fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.

Menurut dia, urgensi adanya LLPT ini ialah karena ada dikotomi antara PTN dan PTS seperti dalam hal pendanaan. Selama ini PTN mendapatkan sebagian dana mereka dari pemerintah, sedangkan PTS dananya mengandalkan dari publik. ”Kondisi ini melahirkan ketimpangan baik dari sisipengembanganmaupun kualitas dari perguruan tinggi yang ada,” ujarnya.

Dengan adanya LLPT, Suyanto berharap tidak ada lagi diskriminasi perhatian pemerintah terhadap perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Menurutnya PTN maupun PTS seharusnya diperlakukan setara sebagai institusi yang samasama mendidik generasi muda di Indonesia. ”Kami optimistis LLPT akan bisa dibentuk karena kami yakin Menristek Dikti adalah orang yang anti-diskriminasi,” ujarnya.

Neneng zubaidah