Edisi 21-01-2017
KPK Telusuri Aliran Suap dari Rolls-Royce


JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki aliran uang suap dari Rolls–Royce Plc atas dugaan suap yang melibatkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar.

KPK menduga, kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce untuk Garuda selama rentang 2005-2014 yang dilakukan Emirsyah bukanlah kejahatan tunggal sehingga besar kemungkinan ada pihak-pihak lain yang terlibat. Atas sinyalemen ini, KPK menyatakan bahwa ada potensi Emirsyah akan dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

”Ini bukan suatu kejahatan yang tunggal, maka terbuka kemungkinan bisa ke arah TPPU,” ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Gedung KPK kemarin. Laode menuturkan, untuk mendalaminya, penyidik KPK akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam negeri dan luar negeri.

Untuk mempermudah penyelidikan, KPK juga sudah mencegah Emirsyah bepergian ke luar negeri. ”Kami sudah melakukan pencekalan, sudah beberapa hari yang lalu pencekalan, sudah minta ke Ditjen Imigrasi, sudah sebelum pengumuman tersangka kemarin,” kata dia.

Selain Emirsyah, ada empat orang yang juga dicegah ke luar negeri, yakni Beneficial Owner Connaught International Pte Ltd yang juga pendiri Mugi Rekso Abadi (MRA) Group Soetikno Soedarjo, mantanVice President of Maintenance and Fleet Management Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno, mantan Executive Project Manager Agus Wahjudo, dan Sallyawati Rahardja (pengusaha).

Kepala Bagian Humas Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Agung Sampurno menjelaskan pencegahan ke luar negeri itu sudah efektif sejak 16 Januari 2017. ”Kami sudah menerima surat permintaan cegah sejak surat per tanggal 16 Januari 2017 dan berlaku sejak tanggal dimintakan untuk periode 6 bulan ke depan, untuk kasus sesuai dengan yang diminta,” kata Agung.

Mengenai pemeriksaan Emirsyah, menurut KPK, selama ini sudah empat kali dilakukan. Namununtukpemeriksaan Rolls–Royce Holding Plc, KPK mengakuhalitubelumakandilakukan karena tidak memiliki kewenangan untuk pemeriksaan tersebut. Yang bisa melakukan pemeriksaan adalah Serious Fraud Office (SFO) karena lokasinya di Inggris.

”Kita tidak punya kewenangan untuk memeriksa pihak Rolls-Royce di sana, karena itu kami serahkan kepada SFO. Tapi informasi yang didapat SFO dibuat available untuk KPK sehingga kita bisa pakai karena itu hasil pemeriksaan formal dan resmi,” papar Laode. Emirsyah dalam perkara itu diduga menerima suap 1,2 juta euro dan USD180.000 atau senilai total Rp20 miliar serta dalam bentuk barang senilai USD2 juta yang tersebar di Singapura dan Indonesia dari Rolls-Royce dalam pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode 2005-2014 kepada PT Garuda Indonesia Tbk.

KPK melalui Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) dan SFO juga sudah membekukan sejumlah rekening dan menyita aset Emirsyah yang berada di luar negeri. Dalam penggeledahan di beberapa tempat di lima lokasi, KPK menyita sejumlah dokumen. Dokumen tersebut adalah data perusahaan di Singapura, data kepemilikan aset, data perbankan, dan barangbarang elektronik yang relevan dengan proses penyidikan.

Emirsyah menegaskan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum selama memimpin Garuda. ”Sepengetahuan saya, selama saya menjadi direktur utama Garuda Indonesia, saya tidak pernah melakukan perbuatan yang koruptif atau menerima sesuatu yang berkaitan dengan jabatan saya,” ujar Emirsyah. Meski demikian, dia menghormati keputusan hukum KPK. Dia berjanji akan kooperatif dalam proses hukum.

”Saya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan itu merupakan kewenangan KPK. Sekalipun demikian, saya akan menghormati proses hukum dan bekerja sama sebaik- baiknya dengan penyidik untuk menegakkan kebenaran atas hal ini,” katanya. Atas perbuatannya itu Emirsyah selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang- Undang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. Adapun Soetikno Soedarjo selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Investigasi Menyeluruh

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengaku terkejut ketika mendengar Emirsyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus suap. Wapres menyerahkan proses hukum kasus ini kepada KPK dan pengadilan sesuai dengan hukum dan perundang- undangan yang berlaku.

”Saya benar-benar terkejut, selama ini saya kenal Emir menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Dulu Garuda dari terpuruk menjadi sehat, tapi ini persoalannya dari luar yang kita tahu,” kata JK, kemarin. Menurut Wapres, kasus dugaan suap pengadaan mesin Rolls-Royce PLC untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia yang terkuak di luar negeri itu membuat masalah hukumnya melebar sehingga perlu dilakukan investigasi menyeluruh.

”Persoalannya terbuka diluar, ya tentu punya efek ke mana-mana, jadi kita tunggu saja hasil upaya hukum atau proses hukum lebih lanjut,” kata dia. Menyusul temuan ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit kontrak yang telah dilakukan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengatakan keterlibatan BPKP tersebut agar Garuda bisa lebih mengedepankan efisiensi.

Selain itu diharapkan Garuda juga mampu bersaing secara internasional. ”Karena harga pesawat yang dibeli Garuda terlalu tinggi,” kata Gatot. Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan, pemerintah mengikuti proses hukum kasus yang dialami Emirsyah. Rini menilai mekanisme tender barang dan jasa di BUMN selama ini dilakukan lewat proses korporasi yang profesional dengan melibatkan dewan komisaris selaku pengawas.

Dia pun mengklaim pemerintah selaku pemegang saham Garuda tidak terlibat dalam proses tender kecuali dalam jumlah yang besar. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap kasus ini menjadi pelajaran berharga dan kehatian-hatian, khususnya bagi Garuda. Garuda merupakan maskapai kebanggaan nasional dan punya tanggung jawab membawa nama baik bangsa. ”Karenanya mari kita harga proses hukum. Kita serahkan sepenuhnya ke KPK,” sebut Menhub.

sabir laluhu/ichsan amin/rahmat fiansyah/ heru febrianto/masirom/ sindonews/ant