Edisi 12-01-2017
Panitera Santoso Dituntut 7 Tahun 6 Bulan


JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Muhammad Santoso selaku panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan.

JPU yang terdiri atas Ali Fikri selaku ketua merangkap anggota dengan anggota Muh Asri Irwan, Zainal Abidin, dan Moch Takdir Suhan menilai Muhammad Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam delik penerimaan suap sebesar 28.000 dolar Singapura (setara Rp2,73 miliar).

Suap tersebut terbagi dalam dua amplop, masing-masing 25.000 dolar Singapura berkode “HK” dan 3.000 dolar Singapura berkode “SAN” yang diterima dari dua terdakwa, yakni advokat yang juga pemilik Kantor Firma Hukum Wiranatakusumah Legal & Consultant Raoul Adhitya Wiranatakusumah (divonis 5 tahun penjara) dan anak buah Raoul yang menjabat sebagai staf Bidang HRD Ahmad Yani (divonis 3 tahun).

“Menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Muhammad Santoso dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan,” tandas JPU Ali di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

Dia memastikan, dari faktafakta persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maupun alat bukti petunjuk jelas terungkap bahwa penerimaan tersebut dimaksudkan agar Santoso bersama hakim Partahi Tulus Hutapea dan Casmaya yang sedang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan perdata Nomor: 503/PDT.G/2015/PN. JKT.PS T memenangkan pihak tergugat.

Gugatan tersebut berupa gugatan wanprestasi yang diajukan PT Mitra Maju Sukses (MMS) selaku pihak penggugat terhadap PT Kapuas Tunggal Persada (KTP), Wiryo Triyono, dan Carey Ticoalu selaku pihak tergugat. Raoul duduk sebagai kuasa hukum pihak tergugat. JPUmeyakini, dari uangsuap sebesar 25.000 dolar Singapura itu memang diperuntukan bagi hakim Partahi dan Casmaya.

Karenanya JPU menilai Santoso terbukti melanggar pasal penyuapan terhadap hakim, yakni Pasal 12 huruf c Undang-Undang( UU) Nomor31/1999sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHPidana. “Sebagaimana dalam dakwaan primer,” ungkap Ali. Dalam menyusun surat tuntutan, JPU mempertimbangkan hal-hal meringankan dan memberatkan.

Yang meringankan, Santoso belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga. Pertimbangan memberatkan bagi Santoso adalah tidak berterus terang mengakui perbuatannya. “Perbuatan terdakwa selaku bagian legal hukum telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi khususnya dari praktik suap-menyuap.

Mencoreng Mahkamah Agung yang sedang memulihkan citra lembaga peradilan,” papar Ali. Anggota JPU Moch Takdir Suhan memastikan, untuk pengurusan dan pemulusan keinginan Raoul, Santoso aktif menemui dan melobi hakim. Bahkan Santoso yang menyarankan Raoul menemui Partahi dan Casmaya.

Raoul kemudian menemui Partahi dan Casmaya di ruang kerja hakim di PN Jakpus. Santoso juga pernah berbicara dengan Casmaya tentang realisasi janji Raoul untuk memberikan uang pasca-putusan pada 30 Juni 2016. Bagi JPU, jelas sekali ada penyertaan secara diam-diam Santoso dengan Partahi dan Casmaya. Dalam pembuktian, JPU memastikan tidak perlu ada meeting of mind di antara ketiganya.

Karena cukup saling pengertian antar-ketiganya dengan melihat bentuk pertanyaan Casmaya ke Santoso pascaputusan. “Terdakwa Santoso adalah pelaku peserta. Meski Santoso yang menerima uang langsung (dari Yani atas perintah Raoul), namun terdakwa punya sikap batin yang sama dengan hakim.

Tujuannya agar putusan majelis hakim menguntungkan Raoul yang diberikan kuasa. Perbuatan terdakwa tidaklah berdiri sendiri kecuali bersama-sama dengan orang lain yaitu saksi Partahi Tulus Hutapea dan saksi Casmaya,” ujar JPU Takdir. Atas tuntutan tersebut, Muhammad Santoso dan tim penasihat hukumnya mengaku akan mengajukan nota pembelaan (pledoi).

sabir laluhu