Edisi 21-04-2017
Tuntutan Jaksa Picu Kontroversi


JAKARTA – Sidang perkara dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kem bali memicu kontro versi.

Sejumlah kalangan me nilai tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) agar majelis hakim menjatuhkan vonis satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun se - bagai akrobat hu kum. Tuntutan itu tidak saja mengabaikan rasa keadilan masyarakat, tetapi juga me - nguatkan indikasi adanya intervensi pihak tertentu. Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita mengatakan baru kali ini terdakwa kasus dugaan penistaan agama di tuntut hukuman ringan.

“Beberapa kasus penistaan agama itu minimal (divonis) duatahun,” kataRomli di Jakarta kemarin. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogya - karta Sudjito menilai tun tutan tersebut bukti nyata permainan hukum di Indo nesia. Jika hal ini dibiarkan, aparat penegak hu - kum akan semakin menuai ketidakper cayaan masyarakat. “Ini pasti bukan sesuatu yang murni atas pertimbangan hu - kum. Pasti ada pertimbangan lain yang kemungkinan politis sehingga tuntutannya sama saja seperti membebaskan Ahok,” ujarnya.

Hal sama dilontarkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Dia khawatir ada campur tangan politik dalam penegakan hu - kum kasus dugaan penistaan agama. Adapun Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah memandang tuntutan itu sangat melukai perasaan umat. Bahkan dari tuntutan ini, terlihat seolah Ahok sangat istimewa di mata aparat hukum. “Tuntut an jaksa miskin nalar hukum dan tidak memiliki sensitivitas publik,” ungkap Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Hukuman Percobaan

Sempat ditunda karena tidak siap, JPU kemarin akhir - nya membacakan materi tun - tut an. Jaksa meyakini Ahok tidak terbukti melakukan pe - nodaan agama sebagaimana dakwaan Pasal 156a KUHP. Kesimpulan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum se - lama persidangan. “Mengingat kesengajaan Pasal 156a huruf a KUHP ada - lah dengan maksud untuk me - musuhi dan menghina agama, maka pembuktian Pasal 156a huruf a KUHP tidak tepat di te - rapkan dalam kasus aquo ,” kata Ali dalam ruang persidangan di auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, kemarin. Sidang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB.

Dari pan tau - an di ruang persidangan, Ahok tampak serius mendengarkan pembacaan tuntutan itu. Menge nakan batik lengan panjang warna hijau, matanya beberapa kali menatap tajam ke arah tim JPU. Terkadang dia menoleh ke tim kuasa hukumnya. Sementara di luar Gedung Kementan, sejumlah massa mengawal jalannya per sidang - an. Makin siang, jumlah massa semakin membeludak. Untuk mengantisipasi keaman an, polisi memasang kawat berduri di Jalan RM Harsono.

Surat dakwaan setebal 200 halaman tersebut dibacakan terpisah oleh tim jaksa. Dalam perkara ini, Ahok didakwa melanggar Pasal 156a KUHP alternatif Pasal 156 KUHP. Meski tidak memenuhi ru - musan pasal penistaan agama, Ahok dinilai terbukti melaku - kan pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 156 KUHP yang merupakan alternatif dakwa - an. Salah satu fakta yang mem - buktikan dalil tersebut salah satunya temuan buku yang di - buat Ahok berjudul “Merubah Indonesia”. Seusai persidangan, Ali Mukartono menyangkal si dang tuntutan Ahok diinter vensi pihak lain.

Jaksa memiliki per - timbangan tersen diri dalam me nerapkan tuntutan. Apa yang telah diputuskan jaksa ber sifat independen, bukan untuk memuaskan semua pihak ataupun pelapor. “Tak ada tekanan. Kita punya pertimbangan tersen diri. Kita independen,” ujarnya. Dia juga menepis tuduhan yang menyebut jaksa ragu-ragu dalam menyusun tuntutan. Menurutnya, persidangan murni didasarkan pada faktafakta hukum, tidak ada hu - bungannyadenganPilkadaDKI Jakarta 2017. “Soal Buni Yani, kan kegaduhan itu ter masuk darinya, bukan semata-mata Pak Ahok. Memang men jadi fakta hukum para pelapor (ka - sus ini) tahunya setelah ung - gah an Buni Yani,” tandasnya.

KuasahukumAhok, IWayan Sudirta, sebelumnya menilai tuntutan JPU ter masuk kacau. Di satu sisi, JPU membebankan kasus ini pada Buni Yani. Di sisi lain masih menuntut Ahok Seharusnya Buni Yani yang harus dibeban kan perkara ini, bukan kliennya. “Kalau perkara seramai ini, tuntutannya hukuman per - cobaan, itu sudah pasti jaksa ragu-ragu,” tuturnya. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa tuntutan tersebut sama saja dengan tuntutan bebas. Pasalnya, bila dalam masa dua tahun percobaan Ahok tak melakukan tindak pidana apa pun, dia tidak akan masuk penjara.

Tak Nonaktifkan

Dengan tuntutan hukum an penjara kurang dari lima tahun, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan tidak akan menon aktifkan Ahok. Mengacu Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penonaktifan kepala daerah yang ber masalah hukum jika didakwa minimal lima tahun penjara, terlibat tindak pidana korupsi, terorisme, meng - ancam kedaulat an dan keamanan negara.

“Tuntutan satu tahun penjara denganduatahunper cobaan sama saja tidak dipen jara, makanya kita tidak ber hentikan Pak Ahok. Pak Ahok masih kerja jadi gubernur DKI Jakarta sampai Oktober,” kataDirekturJenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono.

Helmi syarif/ratih keswara/dita angga/sindonews