Edisi 27-03-2017
Siklus Anggaran Hambat Program Daerah


JAKARTA – Padatnya siklus anggaran dinilai menjadi salah satu faktor tidak maksimalnya pembangunan di daerah.

Satu tahun masa anggaran cenderung dihabiskan untuk perencanaan, sementara realisasi memiliki waktu terbatas. Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto mengatakan siklus anggaran cukup berpengaruh buruk pada pembangunan di daerah. “Siklus anggaran ini masih jadi batu sandungan bagi daerah. Ini yang pusat kurang perhatikan. Ketika penyerapan tidak maksimal, bukan salah daerah semata,” katanya, kemarin.

Dia mengatakan setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) diketok, anggaran baru akan ditransfer sekitar bulan Maret dan didistribusikan pada bulan April. Setelah itu, pemerintah daerah tidak langsung dapat menggunakan karena harus disibukkan dengan pembahasan APBD perubahan yang bisa memakan waktu tiga bulan. “Iya kalau kemudian tidak tersandera aspek politis yang perlu negosiasi dan perdebatan dengan DPRD. Jadi, September baru diketok. Ini baru bisa jalankan pembangunan. Mereka baru bisa mengadakan lelang kalau nilai di atas Rp200 juta,” ujarnya.

Menurut dia, mulai bulan Oktoberlah pemerintah daerah baru dapat menggunakan anggaran yang direncanakan secara maksimal. Dalam waktu tiga bulan, akhirnya segala hal dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai penyerapan maksimal. “Dalam waktu tiga sampai empat bulan, bagaimana bisa maksimal. Misalnya apakah angka putus sekolah dapat ditangani dalam waktu empat bulan. Akhirnya mereka hanya maksimalkan hibah dan bansos. Infrastruktur apakah juga bisa kelar dalam waktu sempit?” katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menekankan pentingnya fokus pembangunan pada proses penganggaran. Dia mengatakan jika daerah fokus, maka pembangunan akan lebih maksimal dan berkualitas. “Cukup satu atau dua fokusnya apa, termasuk juga dengan anggaran,” ujarnya. Misalnya saja jangan sampai dalam membuat program pembangunan peningkatan masyarakat nelayan, namun dalam praktiknya terlalu luas. Jika memang untuk nelayan, maka bisa langsung diperjelas untuk fokus pada hal-hal yang memang dibutuhkan untuk kesejahteraan nelayan.

“Kalau fokusnya pada masyarakat nelayan, ya sudah jelas, oh perlu berapa kapal nelayan, jaring-jaringnya bagaimana, solarnya bagaimana,” tutur politikus PDI Perjuangan tersebut.

Dita angga