Edisi 11-01-2017
Penangkapan Janggal, DPR Usulkan Pansus Makar


JAKARTA - Penangkapan sejumlah aktivis atas tuduhan makar oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus mendapat sorotan dari kalangan wakil rakyat.

Mereka mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) Makar untuk menyelidiki fakta dan dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan status tersangka dugaan makar bagi sejumlah aktivis. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Wenny Warouw mengatakan ada beberapa kejanggalan dalam kasus dugaan makar yang dilakukan sejumlah aktivis.

Bahkan, dia mengaku geli ketika menonton para penyidik kepolisian begitu cepat menindak sejumlah orang yang dituding melakukan makar. ”Kami usul pembentukan Pansus Makar Pak Pimpinan, sebagai Komisi III dari 3 fraksi mudah-mudahan semua fraksi mengikuti. Agar ini jelas, dan tidak terulang-ulang lagi,” kata Wenny ketika menerima audiensi sejumlah tokoh yang diduga makar.

Untuk diketahui, sejumlah aktivis yang dituduh makar yakni Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ahmad Dani, dan Hatta Taliwang melakukan audiensi dengan DPR kemarin. Mereka diterima oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon bersama dengan anggota Komisi III DPR Wenny Warouw dan Supratman Andi Agtas.

Wenny menjelaskan, dengan pembentukan pansus itu nantinya DPR bisa mengundang Kusmadiana, pelapor awal tuduhan makar. Dari situ bisa ditelusuri apakah kasus tuduhan makar ini merupakan kasus pesanan atau kasus hukum murni. ”Kami juga mengusulkan adanya Rapat dengar Pendapat Umum (RDPU) agar para tersangka makar ini bisa berkomunikasi dengan Komisi III DPR,” katanya.

Anggota Komisi I Nurayati Ali Assegaf menilai pemerintah cenderung tebang pilih dalam menindak kasus dugaan makar. Menurutnya akan lebih baik pemerintah menangkap dan memerangi pelaku makar yang sesungguhnya, seperti Pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Goliat Tabuni. Bukan justru menangkap orang yang baru diduga makar.

”Ini bukan hoax, Panglima OPM Goliat Tabuni yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, karena dia jelas menyatakan terhadap Indonesia,” ujarnya. Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi I DPR Sukamta dalam rapat paripurna. Dia juga mengkritik sikap pemerintah atas beredarnya video pengibaran Bendera OPM di KJRI Melbourne, Australia dan pembakaran bendera RI yang hingga kini videonya masih beredar.

Untuk itu, pihaknya ingin pemerintah menindak tegas OPM dan kelompok yang secara tegas melakukan makar terhadap NKRI. ”Jangan sampai yang melakukan makar dibiarkan, sementara orang-orang yang dianggap punya rencana makar ditindak, pemerintah harus firm dan bertindak tegas,” tuntutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR bidang Polhukam Fadli Zon mengatakan, pembentukan pansus merupakan hak anggota DPR dan bagian dari fungsi pengawasan DPR. Dirinya mempersilakan jika sejumlah anggota DPR menginginkan pembentukan Pansus Makar. Jika usulan tersebut disetujui oleh fraksi-fraksi lain maka bisa diproses pada tahapan selanjutnya.

”Karena ini bagus- bagus saja, supaya bisa meneliti, bertanya dan memintai keterangan terkait apakah terjadi abuse of power atau pelanggaran HAM terhadap tuduhan makar terhadap tokoh yang tadi datang menyampaikan aspirasi ke DPR,” kata Fadli. Menurut Fadli, jika dalam pansus terungkap bahwa tidak ada bukti yang valid maka perkara yang dituduhkan itu bisa dihentikan sesegera mungkin.

”Presiden, Kapolri, sudahlah, hentikanlah, kalau tidak punyadukungandatayangkuat. Imajinasi, halusinasi, hentikan sajalah paranoid dihentikan, supaya energi bangsa kita tidak habis dalam pepesan kosong. Makarnya tidak ada, tapi ributnya banyak,” tandasnya. Di sisi lain, tersangka dugaan makar Rachmawati Soekarnoputri mengatakan apa yang dituduhkan kepadanya sama sekali tidak benar.

Menurutnya, dari awal dirinya tidak pernah diperlihatkan bukti oleh penyidik atas tindakan makar yang dituduhkan kepadanya. Menurut Rachmawati, dirinya hanya ingin melakukan aksi damai di depan Gedung MPR dan bahkan aksi itu sudah diberitahukan ke Polda pada 29 November 2016. ”Khusus UUD 45 bukan hal baru karena 2015 saya pernah sampaikan ke MPR. Kami menolak keras tuduhan yang disampaikan Polri yangmengatakankamimenunggangi GNPF-MUI,” tandasnya.

kiswondari