Edisi 27-03-2017
Tata Kelola Pemerintahan Perlu Dibenahi


JAKARTA– Calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno siap membenahi tata kelola pemerintahan.

Selama masa kampanye, Anies- Sandi kerap melontarkan kritikan terhadap open governance yang dijalankan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Tata kelola pemerintahan terbuka dari pasangan petahana tersebut sangat jauh dari fakta. Namun, juru bicara tim pemenangan Ahok-Djarot, Raja Juli Antoni menyatakan Ahok-Djarot sudah sangat transparan. “Dia sebut petahana sudah lima tahun menjalankan open governance , itu keliru. Yang terjadi justru sebaliknya,” ujar Wakil Ketua Tim Media Anies-Sandi, Naufal Firman Yursak, kemarin.

Menurut dia, semua hal yang ada di Pemprov DKI bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat hanya isapan jempol. Dia menyarankan Raja dapat melihat kenyataan secara jernih. Terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan bukti, misalnya saat ini tiap kelurahan belum tahu berapa dana pembangunan yang menjadi hak mereka setiap tahunnya. Pemerataan pembangunan melalui distribusi APBD di wilayah-wilayah di Jakarta juga tidak terbuka. “Warga bahkan tidak tahu ada pekerjaan apa saja di kampungnya. Nah, warga menceritakan itu ke Mas Anies dan Bang Sandi saat blusukan ,” ungkapnya.

Naufal juga menyebut bukti lain bahwa petahana tidak terbuka seperti petahana tidak pernah berani membuka data banjir di Ibu Kota selama memimpin. Dia juga heran dengan kanal YouTube Pemprov DKI sejak 2015 sudah tidak ada videonya. Dia pun mempertanyakan keputusan Ahok untuk diskresi atau mengambil kebijakan sendiri terkait kompensasi koefisien lahan bangunan (KLB) bagi para pengembang secara diam-diam tanpa melibatkan DPRD sebagai wakil rakyat. Padahal, ketentuan KLB telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ).

Perda itu dipatahkan oleh Peraturan Gubernur (Pergub) No 175 Tahun 2015 dan revisinya Pergub No 251 Tahun 2015 serta Pergub No 119 Tahun 2016. Bahkan, Pergub No 210 Tahun 2016 yang mengizinkan kenaikan KLB tanpa ada batasan yang cukup jelas ditandatangani dua hari sebelum Ahok cuti Pilkada DKI Jakarta pada Oktober 2016. Apalagi bentuk kompensasi yang diizinkan tidak dihitung masuk kas daerah. Hasil dari kompensasi itu senilai Rp3,8 triliun dari total 11 proyek sejak satu tahun Pergub No 175 Tahun 2016 diberlakukan dan tidak masuk APBD DKI.

Pada bagian lain, Ketua Umum Pemuda Partai Perindo Effendi Syahputra mendorong pemuda untuk ikut mengawal sekaligus menjaga perdamaian dalam penyelenggaraan Pilkada DKI 2017. “Besar kemungkinan terjadi kecurangan. Maka itu kami berencana membentuk Satgas Pemuda Perindo Peduli Pilkada yang akan terjun langsung ke seluruh TPS di Jakarta,” ucapnya. Satgas yang rencananya diturunkan sekitar 2.000-3.000 kader pemuda di setiap TPS.

“Mereka akan memberikan laporan jika terjadi kecurangan dengan disertai bukti baik itu foto maupun video,” kata Effendi. Dia juga meminta pemuda Perindo selalu mengedepankan kenyamanan dan perdamaian selama Pilkada DKI berlangsung. “Saya tegaskan pilkada demokrasi harus sehat, tidak perlu adapermusuhan, tidakperluada kampanye hitam, dan Pemuda Perindoharusmemberikancontoh positif,” ujarnya. Masyarakat tidak boleh terprovokasi terhadap isu-isu negatif yang berkembang dan menjatuhkan pasangan calon.

“Karena kita semua dalam bingkai persaudaraan, persatuan Indonesia, jadi jangan ada permusuhan sampai menimbulkan perpecahan,” ucapnya.

Bima setiyadi