Edisi 12-01-2017
Pelaku Bisnis Satwa Liar Diancam Seumur Hidup


JAKARTA - Perang terhadap perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi terus digalakkan berbagai pihak.

Salah satunya, memperbaiki kelemahanpada undang-undang(UU). UU Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dinilai perlu penyempurnaan demi mengimbangi perubahan zaman. Pemerintah saat ini sudah menyiapkan draf revisi UU itu dan rencananya akan dibahas oleh DPR tahun ini.

Salah satu pasal penting yang termuat dalam rancangan UU baru tersebut yakni soal sanksi pidana. Kelemahan UU yang berlaku sekarang adalah tidak diatur sanksi minimal bagi pelaku perdagangan satwa liar. Akibatnya, banyak pelaku yang divonis ringan, jauh dari ancaman maksimal 5 tahun penjara. Pada UU yang baru nanti sudah diatur sanksi pidana minimal, yakni 5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

”Bahkan untuk kasus perdagangan yang melibatkan korporasi ancamannya bisa seumur hidup,” ujar Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Istanto pada diskusi publik bertajuk ”Laporan Terkini Kejahatan terhadap Satwa Liar di Indonesia” di Jakarta kemarin. Istanto menambahkan, kerugian materiil yang diderita negara akibat perdagangan di dalam maupun ke luar negeri juga tidak sedikit.

Pada 2015, kerugian diperkirakan mencapai USD1 miliar atau sekitar Rp13 triliun. Country Director Wildlife Conservation Society-Indonesia Program (WCS-IP) Noviar Andayanimengatakan, perlukesadaran bersama bahwa betapa makin genting dan besarnya isu perdagangan satwa liar ini karena menyangkut penyelamatan makhluk dan ekosistem.

Program Wildlife Crime Unit (WCU) WCS-IP Dwi Adhiasto menambahkan, pada 2016 tercatat 52 kasus perburuan dan perdagangan satwa liar dengan 89 pelaku, 79 di antaranya jadi tersangka. Kasus yang masih tahap persidangan sebanyak 28 dan 19 kasus sudah vonis.

Kasubdit V Ditkrimum Bareskrim Polri Kombes Suwondo Nainggolan mengatakan, sejak 2012 hingga 2016, dia mengaku Polri sudah menangani 182 kasus dengan jumlah tersangka 219 orang. Mendukung pencegahan, ke depan dia mengusulkan sosialisasi pentingnya menjaga satwa liar seharusnya bukan lagi kepada aparat hukum di tataran teknis tetapi menyentuh pimpinan aparat hukum, termasuk Polri.

bakti m munir