Edisi 21-04-2017
PKL dan Terminal Bayangan Perparah Kemacetan di Stasiun Bogor


BOGOR - Ketidakseriusan Pemkot Bogor dalam menata pedagang kaki lima (PKL) dan angkutan umum berdampak pada kesemrawutan arus lalu lintas sekaligus kemacetan kembali dikeluhkan masyarakat.

”Dulu awal-awal penertiban dan penataan dari Merdeka ke arah pusat kota saya sering lewat Jalan Mayor Oking depan Stasiun Bogor, karena tak ada PKL dan angkot ngetem . Sekarang sudah lebih dari tiga bulan, kawasan ini kembali semrawut,” kata Suhanda, 40, warga Kemang, Kota Bogor, kemarin. Hal sama dikeluhkan Kusumawan, 38, warga Cimanggu Wates, Kelurahan Kedungjaya, Tanah Sareal, Kota Bogor. Dari rumahnya menuju Stasiun Bogor yang hanya menempuh sekitar 30 menit kini lebih dari dua jam.

”Mulai keluar rumah ke Jalan Sholeh Iskandar sudah terjebak macet, kemudian lewat jalur alternatif Cimanggu-Tentara Pelajar kembali harus mengantre karena banyak galian utilitas yang tidak diperbaiki dan jalan rusak,” ujarnya. Kalangan akademisi menilai wajar adanya keluhan masyarakat terkait infrastruktur dan transportasi di Kota Bogor. Tiga tahun kepemimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Usmar Hariman dianggap gagal menyelesaikan kemacetan sebagai program skala prioritas.

Pengamat transportasi yang juga mengajar di Universitas Pakuan Kota Bogor Budi Arif mengatakan, untuk membuat Kota Bogor tertata rapi dan tidak menjadi bahan kritikan masyarakat, wali kota harus melakukan beberapa hal di antaranya pembenahan PKL dan penataan transportasi. ”Jika transportasi publik dan PKL dibenahi minimal 70%, maka kota akan lebih tertata rapi dan saya yakin respons warga positif,” ujarnya.

Kalau transportasi publik dibenahi otomatis kemacetan akan terurai dengan sendirinya. Jika PKLdibenahipermasalahansampahjugaakanmengikutidantidak ada lagi sampah berserakan. Hal senada diungkapkan Yusfitriadi, pengamat kebijakan publik dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Menurutnya, ada enam skala prioritas yang dijanjikan Bima Arya dan Usmar saat awal memimpin Kota Bogor. Salah satu proritas yang dilakukan yakni pembenahan PKL, namun hingga saat ini PKL belum maksimal hingga tahun ketiga pemerintahan Bima Arya dan Usmar.

”Penertiban yang dilakukan selama ini belum membuahkan hasil maksimal,” tandasnya. Dia mencontohkan PKL yang kembali menjamur di beberapa lokasi dan ruas jalan di Kota Bogor meskipun sudah ditertibkan, tapi tetap saja mereka membandel. ”Seperti jalur pedestrian di Jalan Nyi Raja Permas samping Taman Topi, trotoar samping Stasiun Bogor Jalan Mayor Oking, dan yang paling banyak itu di Jalan Dewi Sartika dan Pasar Kebon Kembang, hingga kini belum tertangani,” ungkapnya.

Untuk membenahi pedagang, Bima Arya dan Usmar harus tegas dibarengi penyediaan lokasi untuk menampung para pedagang. ”Permasalahan PKL adalah permasalahan ketegasan dan penyiapan lahan pengganti yang layak dan murah, karena selama tidak ada ketegasan dari aparatur yang berkompeten,” ujar Yusfitriadi. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengakui permasalahan kemacetan dan PKL yang merupakan salah satu skala prioritas belum bisa diselesaikan. Kendati demikian, dia berjanji dua tahun di sisa masa jabatannya akan menuntaskan dua persoalan yang setiap harinya dikeluhkan masyarakat.

”Transportasi publik dan kemacetan memang belum tuntas karena masih proses dan akan kita dorong pada dua tahun ini. Untuk PKL di Pasar Kebon Kembang, PemkotBogorsegera merelokasi pedagang ke ruko Pasar Anyar Blok C dan D,” kata Bima.

Haryudi