Edisi 21-01-2017
Masalah Pemilih 67 Daerah Belum Tuntas


JAKARTA - Kurang dari sebulan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2017, masih ditemukan puluhan ribu warga yang terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Mereka ini penduduk yang namanya tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan tidak memiliki data kependudukan. Jumlah signifikan warga yang terancam tak memilih ini terdapat di 67 kabupaten/- kota dari 101 daerah yang melaksanakan pencoblosan pada 15 Februari mendatang.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, setelah dilakukan penelitian terhadap warga non-DPT ini ditemukan 89.136 warga yang harus dicek lebih lanjut datanya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dari pengecekan itu akan diketahui apakah mereka berhak memilih atau tidak.

KPU memerlukan data kependudukan Kemendagri karena data acuannya terbatas, yakni hanya berdasar pada data penduduk potensial pemilih pilkada (DP4). “Sudah kita sisir dan hasil terakhir jumlah warga non-DPT itumencapai89.000orang,” ujar Ferry di Jakarta kemarin. Dari 67 kabupaten/kota hak pilih warganya masih bermasalah di antaranya, Tangerang, Banten, sebanyak 13.748 orang, Pandeglang, Banten (11.077), Mesuji, Lampung (1.200), Pati, Jawa Tengah (1.448), Cilacap, Jawa Tengah, (2.061), dan Jakarta Selatan (2.950).

Ferry mengatakan, dari data yang ditemukan itu, KPU telah menindaklanjutinya dengan menyerahkan ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri untuk dilakukan pengecekan ulang. Akan dipastikan apakah nama-nama tersebut memang ada atau tidak dalam database kependudukan.

Jika ada, mereka masih berkesempatan memilih dengan diberi surat keterangan sebagai pengganti e-KTP. “Kalau tidak ada juga dalam data Dukcapil berarti tidak bisa memilih. Kecuali kalau dia melakukan upaya pemenuhan database kependudukannya ke Dukcapil, bisa jadi di hari pemungutan suara dia bisa ikut memilih,” tambah Ferry.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengaku belum mendapat surat permintaan dari KPU perihal pengecekan warga yang belum terdaftar pada database kependudukan. “Belum kita terima suratnya,” ujar Zudan kemarin. Meski begitu Zudan memastikan akan membantu KPU dalam menjamin hak pilih warga tidak hilang pada hari pemungutan suara.

dian ramdhani