Edisi 29-03-2017
Presiden Setuju Penambahan Jumlah Hakim


JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyetujui penambahan jumlah hakim. Jumlah hakim di Indonesia saat ini sangat terbatas karena perekrutan terakhir terjadi pada tujuh tahun silam.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Suhadi mengatakan, Presiden menyetujui adanya penambahan hakim. Sebelumnya pihaknya memaparkan bahwa kekurangan hakim di Indonesia terjadi di tingkat pengadilan negeri (PN) dan pengadilan tinggi (PT). Kekurangan ini karena tidak ada perekrutan hakim sejak tujuh tahun silam dan juga meningkatnya kebutuhan hakim lantaran pemekaran 86 wilayah baru di Indonesia.

“Jika dalam satu pengadilan itu dibutuhkan lima orang hakim, ketua dengan wakil dan tiga anggotanya, dibutuhkan sekitar 512 orang hakim di pengadilan yang ada di dalam Kepres tersebut. Penegasan Presiden sudah ditegaskan kepada Menpan (Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi) sudah tidak ada masalah lagi untuk rekrutmen hakim, silakan dilakukan,” katanya, di Kompleks Istana Negara.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sementara Ketua Umum PP IKAHI Suhadi hadir bersama dengan sejumlah pengurus lainnya, di antaranya Ketua I I Gusti Agung Sumanatha, Ketua II Amran Suadi, Ketua III Burhan Dahlan, Ketua IV H Yulius Rivai, Sekretaris Umum Kadar Slamet, Sekretaris I M Fauzan, Sekretaris II Suharto, Bendahara I Abdul Goni, dan Bendahara II Multiningdyah Elly Mariani.

Sementara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, Kepala Negara telah menugaskan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) merekrut hakim baru. “Kekurangan hakim yang sudah tujuh tahun moratorium, presiden sepakat bahkan sudah meminta Menpan (merekrut),” kata Yasonna, di Kompleks Istana Negara.

Dia menyebutkan pada prinsipnya kekurangan hakim tersebut akan dipenuhi secara bertahap. Kemenpan dan RB, katanya, juga tinggal melaksanakan perekrutan. Yasonna menjelaskan, diperkirakan akan ada perekrutan 500 hakim baru pada gelombang pertama tahun ini.

neneng zubaidah