Edisi 11-01-2017
Pilkada 2017 Terancam Tidak Serentak


JAKARTA - Kasus pilkada digelar tidak serentak sebagaimana pada 2015 bisa terulang. Saat ini terdapat lima pilkada dari total 101 daerah yang menggelar pemilihan terancam tidak ikut serta melakukan pemungutan suara pada 15 Februari mendatang.

Penyebabannya adalah penyelesaian sengketa pencalonan yang berlarut-larut. Di lima daerah ini, jumlah pasangan calon belum bisa dipastikan karena ada gugatan yang sedang berproses di pengadilan dan menunggu putusan. Akibatnya, tahapan pilkada yang dijalankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat jadi terhambat.

KPU saat ini mengalami kendala dalam produksi surat suara karena jumlah pasangan calon peserta pilkada rawan mengalami perubahan. Jika nanti putusan pengadilan menyatakan jumlah pasangan calon berkurang atau bertambah, itu menjadi persoalan besar ketika surat suara sudah telanjur dicetak. Di sisi lain, KPU harus segera memproduksi surat suara sesuai tahapan, yakni paling lambat 15 Januari 2017, karena tahapan pilkada berikutnya sudah menunggu untuk dilaksanakan.

Lima pilkada yang berpotensi tertunda yakni Kabupaten Aceh Tamiang (Aceh), Kabupaten Kampar (Riau), Kabupaten Bengkulu Tengah (Bengkulu), Kota Sorong (Papua), dan Kabupaten Boalemo (Gorontalo). Masalah muncul di daerah ini karena pasangan calon yang ditetapkan KPU pada 24 Oktober 2016 ditolak.

Sejumlah pasangan calon lain tidak menerima keputusan KPU dan mengajukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Saat ini proses sengketa tengah bergulir di Mahkamah Agung (MA). Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz menyayangkan jika kejadian pilkada tak serentak terulang lagi. Dia berharap segera ada putusan terhadap sengketa lima daerah agar KPU bisa fokus melaksanakan tahapan.

”Ini berpotensi menunda pilkada, dan itu artinya keserentakan tidak terjadi,” ujarnya kemarin. Menyikapi kondisi ini, KPU berupaya mengambil langkah taktis dengan tetap melaksanakan tahapansesuaiagenda yangada. Anggota KPU Sigit Pamungkas mengatakan, pihaknya tetap memerintahkandaerahyangmasih menyisakan sengketa pencalonan untuk meneruskan produksi logistik masing-masing.

Apabila di kemudian hari ada putusan yang mengubah jumlah peserta maka akan diambil kebijakan baru. Selama tidak ada perubahan hukum, KPU tetap akan mencetak surat suara berdasarkan jumlah pasangan calon yang ada. Sigit mengatakan untuk kasus pilkada yang calonnya berkurang karena harus dicoret, surat suara yang terlanjur dicetak tidak akan diubah atau diproduksi ulang.

KPU hanya akan menyosialisasikan kepada masyarakat tentang calon yang sudah tidak memenuhi syarat di kertas suara agar tidak dipilih di hari pemungutan suara. Berbeda apabila ada penambahan calon, maka KPU harus memproduksi ulang surat suara, sesuai dengan jumlah calon yang diperintahkan oleh pengadilan. ”Jadi akan dilihat konteksnya terlebih dahulu,” tutur Sigit.

Juru Bicara MA Suhadi yang dikonfirmasi perihal jadwal putusan kasasi terhadap lima daerah mengatakan, perkara tersebut akan diprioritaskan untuk diselesaikan. Meski demikian, cepatnya penyelesaian sengketa tidak boleh menghilangkan ketelitian MA dalam menjalankan sidang sesuai aturan yang berlaku.

dian ramdhani