Edisi 20-02-2017
Produksi Ikan Dibatasi 50.000 Ton


MEDAN – Produksi ikan di Danau Toba, Sumatera Utara, terus ditekan hingga mencapai keseimbangan yang diperkirakan pada titik 50.000 ton per tahun.

Saat ini keramba jaring apung (KJA) masih melebihi ambang batas dan daya dukung lingkungan sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. “Produksi ikan pada 2015 dan 2016 sudah menurun, tapi belum sesuai dengan daya dukung lingkungan. Makanya, perlahan kita akan lakukan kajian dan zonasi KJA,” ujar Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut, Zonny Waldi, kemarin. Pada 2015 produksi ikan di tujuh kabupaten di kawasan Danau Toba itu mencapai 84.806 ton. Rinciannya, KJA milik masyarakat memproduksi 29.806 ton, PT Aquafarm Nusantara 34.000 ton dan PT Suri Tani Pemuka 21.000 ton.

Pada 2016 produksi tinggal sekitar 64.0000. “Ini akan terus kita kurangi sehingga berada pada angka produksi proporsional yakni 50.000 ton saja,” kata Zonny. Pengurangan produksi ikan pada 2016 dilakukan karena beberapa hal. Pertama, adanya ikan yang mati akibat seleksi alam disebabkan masa peralihanmusimdari musimpanas ke musim hujan. Selain itu, iklim pancaroba sehingga mengakibatkan banyak plankton yang mati di musim dingin menurunkan kualitas air. “Di sisi lain, karena kurangnya daya tampung akibat produksi yang sudah berlebih,” tutur Zonny.

KJA masyarakat akan ditekanhingga17.573ton, produksi PT Aquafarm menjadi 20.045, dan produksi PT Suri Tani Pemuka menjadi 12.381 ton. Dengan begitu, produksi ikan di kawasan Danau Toba baru sesuai dengan daya tampung lingkungan yakni 50.000 ton. Pengurangan ini juga akan dilakukan dengan sistem zonasi. Akan ada zonasi A3 dan zonasi A4, juga ada zona bebas KJA yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Direktur Utama Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT), Arie Prasetyo, mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan penelitian daya dukung dan daya tampung lingkungan Danau Toba.

“Untuk persoalan lingkungan itu nanti akan kita lakukan kajian kembali dan penelitian. Sehingga bisa dilakukan zonasi,” tutur Arie. Pengamat lingkungan dari Universitas Sumatera Utara (USU) Jaya Arjunamengatakan, penertiban lingkungan tidak harus bertumpu pada aturan seperti formasi tim penertiban. Jika sudah ada kajian teknis terkaitbakumutu, faktorbeban, dan faktor kondisi lingkungan yang sudah di ambang batas, penegakan dan penertiban hukuman wajib dilakukan tanpa harus lagi mengeluarkan aturan- aturan yang baru.

“Makanya KJA di Danau Toba itu harus distop karena sudah berapa banyak kajian yang telah menyatakan kalau KJA di sana sudah di atas ambang batas, begitu juga dalam segi kajian ekonomisnya juga bukan menguntungkan bagi masyarakat setempat,” katanya.

Lia anggia nasution