Edisi 11-01-2017
Pilpres Lebih Dinamis Tanpa Threshold


JAKARTA – Ketentuan presidential threshold atau ambang batas pengajuan calon presiden (capres) oleh partai politik (parpol) dinilai tidak adil.

Untuk itu, mekanisme threshold ini seharusnya tidak lagi jadi aturan dalam Rancangan Undang- Undang Penyelenggaraan Pemilu. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 akan digelar serentak. Dengan begitu, aturan threshold dengan sendirinya tidak lagi berlaku.

Demi menciptakan kesetaraan dan demokratisasi dalam pemilu, seharusnya semua parpol diberikan hak untuk mengajukan capres masing-masing. Pandangan demikian disampaikan Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di Jakarta kemarin. Said menegaskan, aturan presidential threshold di sebuah pemilu yang digelar secara serentak tidak lagi relevan.

Sebab jika memberlakukan ambang batas suara dalam pengajuan capres, pertanyaannya mau diambil dari mana batasan itu, sedangkan hasil pileg belum ada. ”Kalau pemilunya serentak yang mau dipakai sebagai ambang batas apa? Kan hasil pilegnya belum kelihatan,” ujar Said kepada KORAN SINDO kemarin. Said lantas menunjukkan aspek ketidakadilan yang dimaksud jika aturan thresholdini tetap dipaksakan masuk dalam UU Pemilu.

Menurutnya, pada sistem pemilu serentak, peran figur calon presiden sa-ngat menentukan keberhasilan parpol dalam upaya meraup suara sebanyak-banyaknya. Dalam kondisi seperti itu sangat tidak adil apabila hanya dua atau tiga partai yang diperbolehkan mengajukan nama capres, sementara parpol lain hanya diberi kesempatan untuk bergabung kepada parpol lain.

”Di sini tercipta ketidakadilan bagi parpol sebab nanti partai yang memiliki peluang mengusulkan capres lah yang berpotensi meraup suara di pileg manakala figur presidennya disukai rakyat,” kata Said. Said juga tidak setuju dengan ide pemerintah yang tertuang dalam draf RUU Pemilu yang menyatakan bahwa yang berhak mengajukan capres adalah parpol yang saat ini memiliki perwakilan di DPR.

Aturan itu dinilai tidak rasional sebab parpol yang ada di DPR sekarang adalah hasil dari Pemilu 2014 yang mana sudah menghasilkan presiden dan wakil presidennya. Tidak logis jika satu hasil pemilu dua kali digunakan sebagai syarat pengajuan capres. Di sisi lain, dia yakin akan terjadi pergeseran dukungan masyarakat kepada parpol maupun figur calon pemimpin dalam lima tahun berjalan.

Apalagi, tidak bisa dimungkiri peluang munculnya kekuatan baru menjelang pemilu sebagai akibat berubahnya kecenderungan dukungan masyarakat kepada parpol maupun tokoh. ”Dinamika politiknya sudah beda, dulu pemilih bisa saja suka partai X, sekarang tidak. Maka pada dua periode pemilu berbeda itu preferensi pemilih terhadap partai maupun figur itu bisa berubah.

Intinya, tidak tepat menggunakan hasil pemilu sebelumnya sebagai dasar dalam mengajukan capres,” tandasnya. Sementara itu, Ahmad Riza Patria mengatakan Fraksi Gerindra mengusulkan agar presidential threshold di pemilu mendatang 0%. Ada beberapa alasan sehingga Gerindra mendukung aturan ambang batas itu dihapus.

Pertama, Gerindra ingin Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia bisa menebarkan iklim demokrasi.

Kedua, Gerindra ingin memberikan kesempatan kepada semua parpol untuk mencalonkan kader terbaiknya, tidak hanya pada pileg dan pilkada, tapi juga di pilpres.

”Kita mempunyai komitmen memperkuat demokrasi salah satunya parpol. Nah dengan ini parpol menyiapkan kader-kader terbaiknya termasuk untuk pimpinan nasional, presiden dan wakil presiden,” kata Riza di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Riza juga mempertanyakan rujukan yang akan jadi ambang batas pengajuan capres karena pilpres dan pileg dilakukan bersamaan.

”Rujukannya apa? Kalau rujukannya pemilu sebelumnya itu enggak adil. Situasi politik lima tahun itu berubah,” ujar Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu. Dukungan agar pemilu tak lagi memakai threshold juga disuarakan pimpinan Pansus RUU Pemilu lainnya. Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, akan lebih berwarna dan dinamis jika ambang batas itu ditiadakan.

”Akan seru kalau presidential threshold -nya 0%. Jadi semua ikut mengajukan, termasuk partai baru,” ujarnya kemarin. Meski demikian, dia mengakui bahwa suara fraksi masih beragam. ”Variannya banyak, ada yang mengatakan partai baru posisinya sama dengan partai lama. Ada yang mengatakan partai baru ikut kontestasi daerah dulu baru nasional.

Ada opsi partai baru boleh ikut mengusung,” katanya. Menurut Lukman, konstelasi pada pilpres akan menjadi berbeda ketika ambang batas pencalonan ditiadakan. Sebab semua parpol bisa mencalonkan, dari parpol besar seperti Golkar hingga partai kecil seperti Hanura.

Lukman menjelaskan, jika ambang batas pencapresan berlaku akan dipertanyakan jika rujukannya nanti adalah perolehan suara parpol pada Pemilu 2014. Menurutnya itu inkonstitusional dan sangat rawan digugat kembali ke MK. ”Opsinya bisa 0%, artinya pada putaran pertama, semua partai-partai politik boleh mengajukan capres. Pertarungan sebetulnya di putaran kedua,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

dian ramdhani/ Kiswondari