Edisi 21-04-2017
Rivalitas Jokowi-Prabowo Bakal Berlanjut


JAKARTA- Kemenangan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta bakal memengaruhi konstelasi politik jelang pemilu presiden (pilpres).

Hasil Pilkada DKI ini mengisyaratkan koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) kembali akan terlibat pertarungan. Kemungkinan kedua tokoh tersebut bertarung untuk kedua kalinya sangat terbuka. Peta koalisi yang akan terbentuk di Pilpres 2019 dinilai tidak akan jauh-jauh dari yang apa tampak pada Pilkada DKI. Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, sejak awal Pilkada DKI memang membawa rasa Pilpres 2014. Hasil pilkada ini menjadi jembatan politik untuk tersajinya kembali pertarungan Prabowo- Jokowi jilid II. ”Hanya yang membedakan keberadaan sosok Anies Baswedan saja di barisan kubu Prabowo,” ujar Qodari kemarin.

Tanda-tanda bakal kembalinya Prabowo dalam pertarungan pilpres juga tergambar pada konferensi pers Anies-Sandi sesaat setelah mereka dinyatakan menjadi pemenang Pilkada DKI versi hitung cepat (quick count ). ”Kita kembali diingatkan pada kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP) di Pilpres 2014. Apalagi di situ juga muncul Pak ARB (Aburizal Bakrie) meskipun Partai Golkar sendiri mendukung Ahok-Djarot,” ujarnya. Namun kemenangan Anies ini dinilai tidak hanya menawarkan opsi tunggal, yakni terulangnya rivalitas Prabowo versus Jokowi yang kini menjabat sebagai presiden.

Kemungkinan lain, lanjut Qodari, adalah Anies Baswedan akan tampil sebagai calon presiden. Itu bisa terjadi jika dalam tahun pertamanya sebagai gubernur, mantan anak buah Jokowi di Kabinet Kerja tersebut ternyata berkinerja bagus. Seperti halnya Jokowi saat menjadi gubernur DKI, ketika kinerjanya bagus dia mendapatkan dukungan dari publik untuk dimajukan sebagai calon presiden di Pilpres 2014. ”Kemungkinan itu sangat terbuka mengingat Anies juga kan pernah nyapres waktu ikut konvensi di Partai Demokrat. Jadi nanti kalau ada arus dukungan dari bawah, pasti akan ada partai yang merapat,” katanya lagi.

Direktur Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi menilai Pilkada DKI Jakarta ibarat jembatan penghubung antara Pilpres 2014 ke Pilpres 2019. Sebab, kata dia, perebutan kekuasaan di Ibu Kota sangat strategis dan menjadi semacam ujian konsistensi dari soliditas partai politik (parpol) skala nasional. ”Sekarang ini basisnya sama, mirip dengan (Pilpres) 2014. Siapa pun yang menang akan berujung pada (Pilpres) 2019. Nah, dari hasil quick count, Prabowo telah mencuri tiket atas kemenangan Anies-Sandi,” ungkapnya kemarin.

Di lain pihak, Partai Gerindra mengakui kemenangan Anies- Sandi di Pilkada DKI makin menebalkan rasa percaya diri untuk mendukung Prabowo maju di pilpres mendatang. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, kemenangan Anies- Sandi dapat menjadi tolok ukur untuk mengusung kembali ketua umum DPP Partai Gerindra tersebut. ”Ya, insyaallah saya kira masyarakat tentu mengharapkan Pak Prabowo tetap sehat dan bisa maju untuk (Pilpres) 2019,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Meski begitu kalangan internal Partai Gerindra diakui belum membicarakan soal pencapresan Prabowo tersebut karena Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) masih dibahas DPR. Namun dia tidak menampik bahwa aspirasi masyarakat yang menginginkan Prabowo menjadi calon presiden terus menguat dari waktu ke waktu. ”Kami berharap Pak Prabowo maju, tapi sampai sekarang (Prabowo) kan belum menjawab. Tapi sekarang ini kita berharap beliaulah,” ujar Fadli.

Evaluasi Parpol Koalisi


Kekalahan Ahok-Djarot yang diusung PDI Perjuangan di Pilkada DKI memunculkan spekulasi bahwa akan ada evaluasi di koalisi pemerintahan Jokowi. Menurut Qodari, memang ada kemungkinan terjadi eva-luasi setelah melihat hasil pilkada, khususnya terhadap Partai Amanat Nasional (PAN) yang meskipun telah bergabung dengan koalisi pemerintah, tetapi terlihat masih setengah hati mendukung Ahok-Djarot. ”Secara politik Presiden Jokowi pasti membutuhkan PAN. Tapi dalam hal konsolidasi, tentu itu bisa menjadi bahan evaluasi,” kata Qodari.

Evaluasi dalam koalisi pemerintah, lanjut Qodari, tentu tidak harus berujung pada reshuffle kabinet. Sebab untuk melakukan reshuffle, pertimbangannya tidak semata faktor politik, tetapi juga soal kinerja. ”Saya kira Presiden akan terus mengevaluasi, kebutuhan politik akan sangat menentukan, konsolidasipastiakanterus dilakukan. Presiden Jokowi akan melihat situasi,” ujarnya.

Rahmat sahid/ kiswondari