Edisi 21-04-2017
Saksi Sebut Setnov Terima 7% Uang Proyek E-KTP


JAKARTA – Sejumlah saksi memastikan Setya Novanto (Setnov) selaku ketua Fraksi Partai Golkar di DPR 2009- 2014 dan keponakannya yang juga menjabat sebagai direktur PT Murakabi Sejahtera Irvan Hendra Pambudi Cahyo memiliki peran penting dalam pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Bahkan beberapa saksi juga menyebut Setnov menerima 7% dari total anggaran pengadaan e-KTP. Fakta tersebut disampaikan Johanes Richard Tanjaya alias Jo selaku direktur utama PT Java Trade Utama merangkap ketua tim pemenangan e-KTP dari Tim Fatmawati dan Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby selaku pegawai PT Java Trade Utama yang juga anggota Tim Fatmawati. Keterangan Jo dan Bobby didukung kesaksian Drajat Wisnu Setyawan selaku ketua panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan Ditjen Dukcapil tahun 2011.

Johanes Richard Tanjaya alias Jo, Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, dan Drajat Wisnu Setyawan dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) bersama tiga saksi lain dalam persidangan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin. Jo dan Bobby memastikan, sebelum proses lelang proyek e-KTP di Kemendagri sudah ada pertemuan-pertemuan di Ruko Fatmawati milik Direktur Utama PT Cahaya Wijaya Kusuma yang juga Direktur PT Murakabi Sejahtera Andi Agustinus alias Andi Narogong. Para pihak yang hadir disebut dengan Tim Fatmawati. Tim Fatmawati dipimpin langsung Andi Narogong.

Jo juga mengaku pernah bertemu dengan Irvan Hendra Pambudi Cahyo di Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan. Dia mengaku pernah pula mendapat informasi dari Bobby bahwa ada jatah 7% dari nilai proyek e-KTP untuk SN. “SN ya mau enggak mau Setya Novanto,” tandasnya. Bobby memastikan, para pihak yang hadir sebagai Tim Fatmawati di antaranya memang Irvan Hendra Pambudi Cahyo. Menurut dia, Irvan pernah menceritakan bahwa biaya yang akan dikeluarkan terkait proyek e-KTP sangat besar. Dana tersebut diperuntukkan bagi DPR atau Senayan guna mengegolkan anggaran proyek e-KTP. “Irvan sempat bicara biaya besar banget. Saya tanya berapa besar, 7% kata dia. Dia bilang buat Senayan,” ungkap Bobby.

Diketahui proyek e-KTP 2011-2013 dianggarkan dan disetujui DPR sebesar Rp5,9 triliun. Dari nilai tersebut, angka 7% jika diuangkan menjadi sekitar Rp548 miliar. Drajat Wisnu Setyawan menyatakan tidak pernah hadir di Ruko Fatmawati yang diselenggarakan Tim Fatmawati. Hanya saja memang ada dari unsur Ditjen Dukcapil Kemendagri yang ikut rapat di sana. Menurut dia, dalam proses lelang atau tender, prinsipnya tidak dilakukan secara fair dan adil. Musababnya ada arahan dari atasan Drajat untuk mengawal dan memenangkan konsorsium tertentu.

Sabir laluhu