Edisi 21-01-2017
Pendidikan Dasar Ditanggung Negara


JAKARTA – Revitalisasi peran komite sekolah tidak akan menghapus komitmen pemerintah untuk meringankan beban pendidikan masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan negara tetap menanggung biaya pendidikan dasar di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Anggapan negara akan lepas tangan terhadap persoalan biaya pendidikan muncul setelah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75/2016 tentang Peran Komite Sekolah. Dalam permendikbud tersebut disebutkan bahwa komite sekolah boleh mengalang sumbangan dari pihak ketiga seperti corporate social responsibility (CSR) dan kalangan alumni.

Padahal pada Permendikbud 75/2016 ditegaskan bahwa komite sekolah dilarang melakukan pungutan kepada orang tua siswa. ”Permendikbud tentang komite sekolah dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk memajukan pendidikan. Aturan ini dibuat untuk semakin memperjelas peran komite sekolah, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk mengenai penggalangan dana pendidikan.

Bukan untuk mewajibkan pungutan,” ujar Mendikbud Muhadjir Effendy di Jakarta kemarin. Muhadjir menjelaskan, biaya pendidikan yang disalurkan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih bersifat terbatas untuk memenuhi kebutuhan minimum sekolah. Oleh karena itulah, katanya, diperlukan alokasi anggaran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat agar sekolah-sekolah semakin kuat dan berkualitas.

Dia menegaskan, biaya pendidikan tidak boleh memberatkan orang tua. Mendikbud pun dengan tegas melarang Komite Sekolah melakukan pungutan kepada mereka. ”Permendikbud tentang Komite Sekolah dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk memajukan pendidikan. Aturan ini dibuat untuk semakin memperjelas peran komite sekolah.

Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk mengenai penggalangan dana pendidikan. Bukan untuk mewajibkan pungutan,” papar Muhadjir. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu menegaskan program Wajib Belajar 12Tahunterusakanberjalan. Dia menekankan, negara tetap memenuhi kewajibannya untuk menggratiskan biaya pendidikan dasar, yakni tingkat SD dan SMP.

Dia menjelaskan, pemerintah saat ini malah sedang gencar mengalokasikan anggaran untukmemperkecilkesenjangan akses pendidikan bagi siswa miskin. ”Jadi tidak benar pemerintah mau lepas tangan. Tidak ada rencana mencabut sekolah gratis itu,” katanya. Mengenai pungutan pendidikan berupa iuran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) pada satuan pendidikan menengah, Mendikbud menegaskan bahwa pungutan tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Dia menjelaskan, sejak dulu SMA dan SMK memang tidak gratis. Kalaupun ada daerah yang menggratiskan itu karena atas dasar kewenangan pemerintah daerah masing-masing yang tidak mewajibkan adanya SPP. Mendikbud menyampaikan, penarikan iuran SPP pada SMA dan SMK biasanya dimaksudkan untuk memajukan sekolah.

Diterangkannya, biaya pendidikan pada SMA dan SMK di Indonesia memang tidak gratis. Namun cukup banyak pemerintah kabupaten/ kota menerapkan kebijakan menggratiskan biaya pendidikan untuk peserta didik melalui subsidi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) kepada SMA dan SMK di wilayahnya. Anggota Komisi X DPR Nuroji mendukung Permendikbud Nomor 75/2016 tentang Penguatan Komite Sekolah tersebut.

Menurutnya, berdasarkan kondisi di lapangan, banyak komite sekolah yang menimbulkan masalah dengan memperberat beban orang tua. Menurut dia, banyak pungutan berdalih sumbangan yang tidak jelas manfaatnya. ”Seperti study tour yang diwajibkan ke semua siswa. Tidak tanggung-tanggung mereka inginnya ke luar negeri. Esensi studinya hilang, cuma jalan-jalan,” urainya.

neneng zubaidah