Edisi 12-01-2017
Presidential Threshold Rawan Munculkan Capres Tunggal


JAKARTA - Fraksi di DPR mendukung penghapusan aturan presidential threshold atau ambang batas pengajuan calon presiden oleh partai politik pada Pemilu 2019.

Fraksi Partai Gerindra termasuk yang akan memperjuangkan agar aturan itu tidak dimuat dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu. Gerindra beralasan perlu mewujudkan demokratisasi di pemilu dengan memberi hak kepada semua partai politik (parpol) kontestan untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres).

Sedangkan dalam pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), pembatasan berupa presidential threshold sama saja meniadakan kompetisi yang sehat dan fair. Bahkan ada ancaman besar jika parpol dibatasi dalam mengajukan capres, yakni peluang munculnya capres tunggal menjadi terbuka lebar.

Anggota Fraksi Partai Gerindra Riza Patria menyebut fraksinya akan memasukkan persoalan tersebut dalam daftar inventaris masalah (DIM) pada pembahasan RUU Pemilu yang saat ini masih dibahas oleh Pansus RUU Pemilu. Ide menghapus syarat threshold itu berangkat dari keinginan lebih menghidupkan demokrasi di pemilu.

Bagi partai yang dipimpin Prabowo Subianto ini, perlu memberi kesempatan kepada semua parpol, termasuk parpol baru, mencalonkan kader terbaiknya di semua level kompetisi, baik pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilu legislatif (pileg) maupun pilpres. ”Komitmen kami memperkuat demokrasi, salah satunya parpol.

Dengan ini parpol perlu menyiapkan kader-kader terbaiknya, termasuk ke level pimpinan nasional, yakni presiden dan wakil presiden,” kata Riza di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Terlebih, pileg dan pilpres nanti digelar serentak sehingga menjadi rumit jika pengajuan capres mengharuskan adanya batasan maksimal perolehan suara parpol.

Gerindra memasukkan masalah penghapusan presidential threshold ini ke dalam DIM untuk selanjutnya dibawa ke rapat Pansus RUU Pemilu. Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto berpandangan, rakyat perlu diberikan kebebasan untuk memilih capres dan cawapres yang diinginkan sehingga menjadi penting untuk mempermudah persyaratan di UU.

Menurut dia, hari ini rakyat pemilih sudah cerdas dan demokrasi Indonesia sudah semakin maju. Karena fakta tersebut, jangan sampai kesempatan yang ada justru dimatikan dengan membuat aturan di mana parpol tertentu saja yang bisa mencalonkan. ”Semangatnya jangan terlalu membatasi kompetisi yang akan dilakukan.

Karena kalau dibatasi calonnya maka berpotensi munculnya calon tunggal seperti yang terjadi dalam pilkada,” ujar dia. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengatakan, fraksinya tidak mempersoalkan soal presidential threshold baik jika tetap 20%-25% seperti di draf RUU Pemilu atau dihapus sekalian atau menjadi 0%. PKS hanya berprinsip bahwa partai lain jangan sampai dijegal. ”Enggak masalah kalau PKS, mau 20%- 25% oke, mau 0% juga,” kata Jazuli di Gedung DPR.

kiswondari