Edisi 21-01-2017
Peningkatan Kompetensi Cegah Kekerasan Wartawan


JAKARTA – Peningkatan kualitas dan pengetahuan wartawan dapat menghindarkan pekerja media dari tindak kekerasan. Wartawan perlu mendapat bekal yang cukup tentang hak dan kewajibannya dalam bertugas sehingga meminimalkan kesalahpahaman dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

“Berkaitan dengan kompetensi memang harus ditingkatkan. Wartawan bekerja dilindungi UU 40/1999 sehingga ketika bekerja lalu terjadi kesalahan tidak boleh langsung diproses,” ujar Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo saat menjadi pembicara simposium nasional bertema “Stop Impunitas Pelaku Kekerasan terhadap Jurnalis” yang digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Jakarta kemarin.

Pria yang akrab dengan sapaan Stanley itu mengakui kekerasan yang menimpa pekerja media juga ada yang disebabkan stigma negatif dari masyarakat atas perilaku pihak yang mengaku wartawan. Orang yang mengklaim bekerja mencari berita secara ilegal ini menurut dia justru merugikan posisi wartawan yang sebenarnya. “Karena perilaku wartawan seperti itu yang men-trademark orang jadi seperti ini,” tutur Stanley.

Ketua IJTI Yadi Hendriana mencatat selama empat tahun lembaganya sudah mengadvokasi langsung sejumlah kekerasan terhadap pers. Kekerasan yang terjadi melibatkan sejumlah pihak, termasuk aparat. “Juga kasus yang terjadi, bentrokan antara masyarakat dengan pers. Atau dengan narasumber itu juga terjadi,” ujarnya.

Yadi mengatakan, hasil kajian menemukan beberapa sebab utama, salah satunya karena adanya masalah di dalam diri wartawan itu sendiri. “Pemahaman etik, profesi. Selain juga masalah publik yang tidak paham tugas jurnalis,” ucapnya. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis menanggapi aksi kekerasan terhadap wartawan ketika melakukan peliputan penyiaran berita.

Dia menilai perlu ada penanganan yang tepat dan perbaikan dalam dunia penyiaran di Indonesia. “Seperti kasus sidang Ahok itu bisa jadi proyek baru, bagaimana sidang ini diatur lagi karena harus detail. Ke depan Yuliandre berharap Kongres IJTI dapat memberi masukan mengenai persoalan yang dihadapi pers.

Khususnya kekerasan yang menimpa pekerja media. “Memang Indonesia tidak terlalu bila dibandingkan dengan Filipina yang mencapai 77 wartawan meninggal dunia dalam bertugas. Itu artinya Indonesia dengan demokrasinya masih baik,” kata dia. Menkominfo Rudiantara berharap agar jurnalis bisa meningkatkan kemampuannya melalui uji kompetensi. Hal tersebut demi mewujudkan jurnalis profesional.

“Karena tantangan ke depan berat, apalagi ada juga media sosial di mana media kerap menggunakan medsos dalam pemberitaan. Padahal ini lingkaran setan,” ujar Rudiantara. Menurut dia, kekerasan terhadap wartawan salah satunya memang adanya ketidakpahaman masyarakat terhadap kerja jurnalis.

Dia ingin agar hal tersebut tidak terulang dengan pemahaman yang utuh terhadap kerja kewartawanan. “Nanti kita bahas apa yang jadi faktor terjadinya kekerasan, mungkin ada yang melihat ketidakberimbangan,” tuturnya. Rudiantara menambahkan, tantangan ke depan bagi jurnalis adalah melawan berita bohong (hoax) yang tengah ramai.

Dia berharap jurnalis tetap bekerja sesuai fakta. “Mudah-mudahan kemampuan teman-teman jurnalis berdasarkan fakta menjadi tantangan,” tandasnya. Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto mengakui masih banyaknya kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan oknum prajurit. Dari hasil evaluasi, ada ketakutan dari komandan kesatuan terkait publikasi pelanggaran ke masyarakat.

“Kami sudah inventarisasi memang cukup banyak. Sudah kami evaluasi bahwa kejadian itu hampir selalu ada unsur ketakutan luar biasa dari komandan kesatuan, takut terpublikasi pelanggaran masyarakat,” kata dia. Menurut dia, Panglima TNI sudah memperingatkan secara keras agar pelanggaran kepada masyarakat dan wartawan tidak terulang.

dian ramdhani