Edisi 20-02-2017
Bisnis Hotel di DIY Penuh Tantangan


YOGYAKARTA - Industri perhotelan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam situasi yang sulit. Kunjungan wisata yang menjadi tulang punggung industri ini tidak berkembang signifikan, padahal di sisi lain jumlah hotel baru makin tak terkendali.

Jadilah industri ini “besar pasak daripada tiang”. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mencatat setidaknya ada 104 permohonan hotel baru yang menunggu diproses oleh pemerintah terutama Pemerintah Kota Yogyakarta. Ada 40 hotel baru yang sudah mengantongi izin prinsip dan tinggal menunggu proses keluarnya izin membangun.

Di samping itu, ada 80 hotel baru yang telah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Jumlah tersebut belum termasuk 27 hotel baru yang kini tengah menyelesaikan pembangunan sekitar 4.500 kamar. Dengan penambahan hotel baru yang terjadi belakangan ini, PHRI menyebutkan terjadi tren penurunan okupansi atau tingkat penghunian kamar (TPK). Dalam lima tahun terakhir, tingkat penghunian kamar hotel nonbintang turun rata-rata 5% setiap tahun.

Sementara hotel berbintang turun rata-rata 2-3 % setiap tahun, itu pun sudah tertolong oleh tingkat hunian hotel di ring I (seputar Jalan Malioboro). Padahal di satu sisi, “kue” wisatawan yang masuk ke wilayah ini tidak akan bertambah. Kapasitas Bandara Internasional Adisutjipto saat ini sudah tidak bisa ditambah lagi. Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat jumlah wisatawan asing yang masuk wilayah ini hanya sekitar 302.000 orang. Padahal, sebelumnya para pegiat pariwisata DIY menargetkan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Yogyakarta mencapai 320.000 orang.

Ketua PHRI DIY Istijab Danunagoro mengakui kini ada tantangan besar bagi industri pariwisata DIY. Laju pertumbuhan kamar dari hotel-hotel baru dan akan dibangun persaingan semakin ketat. Obat mujarabnya adalah beroperasinya bandara baru, New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo dua tahun lagi. Bandara ini diharapkan bisa memperbesar kunjungan wisatawan ke wilayah yang mengandalkan wisata budaya ini. “Sampai 2019, rasanya masih sangat berat. Karena kunjungan (wisatawan) ke Yogya stagnan, tetapi di satu sisi oversupply kamar,” ujarnya kemarin seusai perayaan Ulang Tahun PHRI DIY.

Kondisi ini menjadi beban para hotelier. Para pemilik modal sejak semula membebani para general manager (GM) untuk segera menghasilkan uang dari hotel yang baru saja berdiri. Karena itulah maka GM hotelhotel baru terkadang menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan tamu. Misalnya saat low season seperti Februari hingga April. pengelola hotel menurunkan tarif terlalu rendah atau menggelar promosi dengan harga khusus. Saking banyaknya program khusus, sering terjadi perang tarif antarhotel.

Sebenarnya ada tarif terendah sesuai kesepakatan anggota PHRI, tapi kadang-kadang ada pelanggaran. Hotel bintang lima dibatasi dengan tarif paling rendah Rp500.000, bintang empat Rp400.000, bintang tiga Rp300.000, bintang dua Rp250.000, dan bintang satu Rp200.000. Jika hotel berbintang kelimpungan mencari tamu, bagaimana dengan hotel kelas melati atau nonbintang? Mereka inilah korban paling nyata dari kompetisi sengit perhotelan di DIY. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, tingkat okupansi hotel nonbintang pada 2016hanya25%. Denganadanya penambahan hotel baru lagi, pertumbuhan okupansi yang diharapkan tidak bisa dicapai. Sebenarnya ada pengecualian dalam kondisi ini.

Hotel-hotel di kawasan “ring I” seperti di daerah Jalan Malioboro, Keraton, Sosrowijayan, dan Jalan Mataram. Hotel-hotel ini masih bisa mendapatkan tamu dan tingkat okupansi rata-ratanya masih bisa mencapai 70%. Untuk meningkatkan daya saing anggotanya terutama hotel- hotel nonbintang, PHRI terus berupaya melakukan pembinaan. Misalnya dengan cara menyadarkan bahwa hotel sekarang tidak bisa lagi hanya mengandalkan kamar sebagai komoditasnya, namun harus meningkatkan layanan dan fasilitas food and beverage (FB).

Tahun ini PHRI akan memulai pelatihan terhadap hotel nonbintang dan pengelola homestay . Untuktahapawal, setidaknya ada 15 hotel nonbintang yang akan mengikuti pelatihan makanan dan pelayanan. Di samping itu, pelatihan homestay juga mereka lakukan agar pengelolanya di wilayah ini juga mampu bersaing. Mereka, kata Istijab, memang harus terus berbenah agar tetap kebagian tamu. Istijab berharap agar keinginan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk memperpanjang jam operasional bandara Adisutjipto hingga tengah malam bisa dipenuhi oleh pengelola bandara, PT Angkasa Pura I.

Pasalnya, penambahan jam operasional tersebut berpotensi mendatangkan wisatawan dalam jumlah lebih banyak. “Maskapai-maskapai penerbangan sudah siap sebenarnya kalau menambah jadwal,” ungkapnya. Di samping itu, dia juga sangat berharap agar Dinas Pariwisata segera membentuk Badan Promosi Pariwisata tingkat provinsi. Akhir tahun lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY juga mengungkapkan penurunan aliran dana kredit perbankan pada bisnis perhotelan. Padahal, selama ini perhotelan menjadi salah favorit kalangan perbankan untuk menanamkan modalnya.

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, menurut Ketua OJK DIY Fauzi Nugroho, sindikasi di bidang perhotelan yang dilakukan oleh kalangan perbankan tampaknya menurun. Dia maklum jika perbankan mulai mengerem sindikasi perhotelan. Perbankan tentu akan lebih memilih bisnis yang menjanjikan. Salah satu contohnya yakni Bank BPD DIY, tengah melakukan sindikasi dari beberapa usaha yang ada di luar daerah di antaranya menanamkan modalnya dalam bisnis produksi semen.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta Budi Hanoto mengungkapkan, industri pariwisata di DIY memang selama ini menjadi penopang utama perekonomian. Oleh karena itu, investasi perhotelan menjadi favorit investor saat ingin menanamkan modalnya di DIY. “Oleh karena itu, kebijakan yang dikeluarkan juga harus untuk mendukung industri pariwisata lebih berkembang,” tandasnya.

Erfanto linangkung