Edisi 12-01-2017
Tanpa E -KTP, Warga Sulit Urus Berbagai Kebutuhan


Imbas ketiadaan fisik e-KTP ternyata tidak sederhana. Warga mengaku kesulitan mengurus berbagai masalah administrasi yang membutuhkan keterangan tanda penduduk seperti pengurusan BPJS Kesehatan, surat keterangan catatan kepolisian, akta kelahiran hingga pengurusan perbankan.

Meskipun warga telah menerima surat keterangan sementara dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) setempat, mereka tetap kesulitan karena sebagian lembaga baik swasta maupun negeri tetap menuntut bukti fisik e-KTP. Hal itu antara lain dikeluhkan warga Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Fitri.

“Tanpa e-KTP saya dan suami terhambat dalam proses pengajuan KPR (Kredit Perumahan Rakyat). Meski sudah ada surat keterangan sementara dari dinas dan kami sudah punya NIK (nomor induk kependudukan), pihak developer tetap belum memroses ajuan untuk KPR kami karena belum punya e-KTP. Saya juga capai hampir tiap bulan menanyakannya ke dinas,” ujarnya.

Kepala Bidang Kependudukan pada Dispendukcapil Sumedang Aripin mengakui kekosongan blangko e-KTP sangat menyulitkan pelayanan administrasi kependudukan di wilayahnya. Pihaknya harus melakukan pengadaan kertas untuk surat keterangan sementara yang menyatakan warga yang telah merekam e-KTP tetapi belum menerima bukti fisik tetap merupakan penduduk sah Sumedang.

“Surat keterangan sementara dari dinas ditanda tangani oleh kepala Disdukcapil Sumedang dan berlaku selama enam bulan. Yang bisa digunakan warga sebagai identitas pengenal untuk berbagai keperluan administrasi sebelum e- KTP warga dicetak,” sebutnya. Pihaknya berharap, pemerintah pusat bisa segera memberikan kepastian dan memenuhi permintaan pengadaan blangko e-KTP sesuai dengan ajuan yang telah disampaikan Disdukcapil Sumedang.

“Ya harapan kami secepatnya lah blanko dari pusat itu dikirim ke Sumedang. Sebab, tak sedikit warga yang mengeluh langsung ke kami karena belum punyae- KTP,” ucapnya. Di lain pihak anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi mengatakan dari komunikasi dengan Kemendagri memang ada kekosongan blangko karena lelang pengadaannya gagal dilakukan.

Untuk menjaga hak konstitusional warga, Komisi II DPR mendorong agar Kemendagri tetap melakukan proses perekaman sehingga warga tetap mendapatkan NIK. “Bagi warga yang belum punya e- KTP agar hak konstitusionalnya terjamin, kami mendorong Kemendagri tetap melakukan akses perekaman e-KTP, itu penting karena faktanya masih banyak di beberapa daerah proses perekaman e-KTP di bawah 90%,” ucapnya kemarin.

Dia juga mengatakan setelah melakukan proses perekaman e-KTP, data kependudukannya itu sudah ada di server atau sistem, tinggal menunggu ketersediaan blangko utuk dicetak menjadi e-KTP. “Mereka sudah sah memiliki NIK dan sah secara kependudukan, cuma output dalam bentuk e-KTP mereka belum punya.

Maka solusinya adalah Dukcapil surat keterangan sementara,” jelasnya. Lebih jauh Baidowi mengatakan bahwa pemerintah berjanji akan menyelesaikan kekosongan blangko e-KTP ini dalam waktu 4 bulan ke depan. Dia juga mendorong agar pemerintah mempercepat proses lelang blangko e-KTP.

“Dalam rapat kemarin pemerintah berjanji untuk selesaikan masalah blangko ini 4 bulan ke depan. Jika dalam waktu empat bulan belum juga selesai, Komisi II akan memanggil Mendagri untuk mencari solusi bersama,” ungkapnya. Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan harusnya pemerintah segera menyelesaikan berbagai persoalan seputar penyelesaian e-KTP.

Selain kekosongan blangko, ada beberapa yang mengganjal penyelesaian proyek e-KTP. Mulai dari dugaan korupsi, kekosongan blangko hingga rendahnya minat warga untuk melakukan perekaman. Padahal ada beberapa agenda penting yang bakal terganggu tanpa e-KTP seperti pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 dan Pemilu Serentak 2019. “Jangan sampai gara-gara e-KTP hak konstitusional warga bisa terganggu,” katanya.

mula akmal