Edisi 23-02-2017
Segera Tutup Situs Hoax


JAKARTA– Maraknya situs-situs yang membuat dan menyebarkan berita bohong (hoax ) semakin meresahkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pun harus segera menutup situs-situs tersebut.

Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, Kemenkominfo tidak akan diam jika ditemukan situs yang terbukti menyebarkan berita hoax. Jika terbukti menyebarkan berita hoax maka situs tersebut bisa ditutup. Namun, Kemenkominfo baru bisa bertindak jika sudah menerima laporan pihak yang dirugikan.

”Kami (Kemenkominfo) bekerja secara sistem, jadi harus ada pelaporan dulu ke kami. Kami bukan departemen yang menganalisa konten. Jadi harus ada pelaporannya,” ungkap Samuel di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, kemarin. Samuel menyatakan siapa pun berhak melaporkan jika merasa dirugikan dengan berita hoax yang berkaitan dengan pilkada.

Meski demikian, laporannya disalurkan lebih dulu kepada Bawaslu. Dari situ, Bawaslu bisa melaporkan ke Kemenkominfo. ”Secara baku memang tidak ada, tapi pelaporan itu sebaiknya melalui perantara, lewat instansi yang menangani pemilu seperti Bawaslu. Kalau laporan masuk, nanti kita bisa teliti konten yang dikategorikan hoax ,” paparnya.

Sebelumnya, situs Seword. com dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena diduga melakukan fitnah keji terhadap cagub DKI Jakarta Anies Baswedan dalam tulisan berjudul ”Bukti Anies Jatuh Dalam Kubangan Setan”. Anggota Komisi III Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, bilamana situs tersebut melakukan hal-hal yang melanggar UU ITE, sudah selayaknya dilaporkan ke aparat penegak hukum.

”Ya kalau itu kan sudah ada undang- undang yang mengatur, sepanjang dia melanggar UU ITE, ya harus dilaporin (ke polisi),” kata Dasco. Adapun mengenai aturan perundang-undangan yang dikenakan kepada Seword.com, tetap harus mengacu pada UU ITE. Sementara untuk memerangi penyebaran berita hoax yang makin marak, Mabes Polri resmi membentuk Biro Multimedia sebagai biro baru yang menjadi bagian dari Divisi Humas.

Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah pun ditunjuk menjadi kepala Biro Multimedia Divisi Hubungan Masyarakat Polri tersebut. ”Salah satu respons Polri melalui kebijakan kapolri dalam manajemen media terutama dalam menghadapi hegemoni media sosial, di mana kita sadari bahwa perkembangan penggiat media sosial di Indonesia termasuk luar biasa.

Dengan penggunaan medsos yang lewat batas, 100 juta, maka Polri merespons juga menjadi institusi negara yang dalam tugas melayani masyarakat harus menjadikan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan publik,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Dalam menjalankan tugasnya, Biro Multimedia akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di dunia maya.

Melalui sosialisasi yang gencar tersebut diharapkan dapat mengajak masyarakat menjadi lebih patuh hukum. Boy menyatakan banyak pengguna jejaring media sosial yang kerap melanggar hukum dan perlu edukasi yang baik kepada masyarakat. Polri berharap dengan komunikasi intens dengan masyarakat yang terpola dan sistematis maka bisa menjadi sarana dalam membangun masyarakat Indonesia yang patuh hukum.

”Melalui komunikasi dengan masyarakat ini, kita juga membangun semangat pencegahan. Komunikasi intens dengan masyarakat yang terpola dan sistematis diharapkan jadi sarana dalam membangun masyarakat Indonesia yang patuh hukum,” tandasnya.

rahmat fiansyah/ binti mufarida/ okezone