Edisi 20-02-2017
BKN Pastikan Sanksi PNS Tak Netral


JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan bakal menjatuhkan sanksi tegas bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti tidak netral dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017.

Sanksi itu tetap dijatuhkan meskipun kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) enggan melakukannya. Berkaca dari Pilkada serentak 2015 lalu penegakan disiplin bagi PNS tak netral terkesan lamban. Hal ini terjadi akibat keengganan kepala daerah sebagai PPK menjatuhkan sanksi kepada mereka. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana memastikan hal itu tidak akan terjadi lagi tahun ini. Menurutnya sanksi akan tetap dijatuhkan meskipun PPK enggan melakukannya.

“Menyikapi segala jenis pelanggaran netralitas PNS dalam pelaksanaan Pilkada, BKN akan memberikan sanksi tegas sesuai fungsinya sebagai pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian,” katanya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 / 2010 tentang Disiplin PNS maka sanksi yang diberikan kepada PNS disesuaikan dengan jenis pelanggaran. Sanksi itu berupa peringatan lisan, tertulis, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan.

“Euforia Pilkada tentu tidak terlepas dari sorotan publik terhadap ketidaknetralan oknum PNS yang berdampak pada pelanggaran kode etik profesi, terutama selama masa kampanye,” ungkap dia. Sebelumnya, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo mengakui salah satu hal yang menjadi tantangana penegakan netralitas adalah pelaksanaan rekomendasi yang diberikan KASN. Pasalnya rekomendasi dijalankan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dalam hal ini kepala daerah. “Kalau PNS mendukung kepala daerah yang terpilih maka rekomendasi lama dilaksanakan. Beda kalau dukung yang kalah pasti cepat. Maka nanti kita usulkan sanksi netralitas langsung ke BKN,” ujarnya.

Dia mengatakan pelaksanaan rekomendasi sangat bergantung pada komitmen kepala daerah. Sementara itu untuk pilkada saat ini sampai minggu laluterdapat 60 an laporan yang masuk ke KASN.

Dita angga