Edisi 20-03-2017
IPW Apresiasi Polri Batalkan Proyek Mambis Andi Narogong


JAKARTA - Mabes Polri akhirnya membatalkan semua keterlibatan Andi Narogong dalam proyek pengadaan di kepolisian, terutama Proyek Mambis, yakni teknologi pengungkapan identitas melalui sidik jari, di 13 provinsi.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, pembatalan semua proyek yang akan ditangani Andi itu disampaikan langsung Wakapolri Komjen Pol Syafruddin. ”Wakapolri Komjen Syafruddin sudah menyampaikan bahwa Polri membatalkan semua proyek yang akan ditangani Andi Narogong. Kami sangat mengapresiasi langkah Polri itu,” ungkap Neta.

Diungkapkan Neta, pembatalan proyek itu jelas karena Andi Narogong terlibat dalam kasus dugaan megakorupsi e- KTP yang sedang ditangani KPK dan kasusnya kini sudah masuk persidangan. ”Semula Andi Narogong akan menangani enam proyek Mambis senilai Rp600 miliar,” jelas Neta. Ke depan, Neta berharap Polri bersikap selektif dalam proyek pengadaannya, sebab sebagian besar proyek pengadaan di Polri berdimensi strategis.

Terlebih lagi, rasio kepolisian jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat tidak sebanding, sehingga ke depan Polri harus memperkuat institusinya dengan teknologi baru agar bisa mendukung kinerja aparaturnya di lapangan dengan maksimal. ”Polri bisa maksimal dalam menjaga keamanan masyarakat. Keberadaan teknologi Mambis atau memperbanyak CCTV di kota besar, dan keberadaan call center adalah kebutuhan mendesak agar Polri bisa menerapkan quick respond dalam melakukan deteksi dan antisipasi dini. Namun, dalam pengadaan teknologi tinggi ini, Polri jangan melibatkan pengusaha bermasalah, seperti Andi Narogong yang sedang berurusan dengan KPK,” tegas Neta.

Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, berdasarkan penelusuran sementara tidak ada nama Andi Narogong dalam profil perusahaan peserta tender. ”Sampai saat ini Andi Narogong itu tidak ada namanya dalam perusahaan yang akan lakukan lelang,” kata Martinus. Dalam proses pelelangan proyek di lingkungannya, Martinus mengatakan bahwa Polri menggunakan prosedur yang ketat. Dia mengatakan ada mekanisme yang harus diikuti para peserta lelang.

Binti mufarida