Edisi 21-04-2017
Bagir: Kepemimpinan OSO Dianggap Tak Pernah Ada


JAKARTA - Posisi Oesman Sapta Odang (OSO) selaku ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terus memunculkan prokontra.

Ketua Mahkamah Agung (MA) 2001-2008 Bagir Manan termasuk pihak yang menilai OSO sebagai pimpinan DPD yang tidak sah atau ilegal. Menurut Bagir, pemilihan ketua DPD pada 1 April 2017 tidak pernah ada karena telah bertentangan dengan putusan MA. Alasan bahwa proses pemilihan harus dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan ketua tidak tepat karena putusan MA Nomor 38 P/HUM/ 2016 serta putusan MA Nomor 20 P/HUM/2017 telah membatalkan tata tertib dan mengembalikan masa jabatan ketua DPD kembali menjadi lima tahun.

”Sekarang pertanyaannya apa sih pengertian tidak sah itu? Artinya bahwa dia jadi batal demi hukum. Sesuatu dikatakan batal demi hukum dianggap tidak pernah ada. Semua keadaan hukum yang diciptakan oleh peraturan baru dihapus, kembali pada keadaan hukum sebelumnya,” kata Bagir pada diskusi di Jakarta, kemarin. Menurut Bagir, karena jabatan OSO sebagai ketua DPD ilegal, ada bahaya yang muncul karena segala putusan serta kebijakan yang dikeluarkan juga akan ilegal. ”Ini semacam adagium, dari pohon beracun maka buahnya beracun juga. Karena dianggap sudah batal (tata tertib DPD) maka hasil pemilihan itu batal juga,” jelas Bagir.

Bagir juga mempertanyakan legalitas Wakil Ketua MA Suwardi yang melantik dan mengambil sumpah OSO sebagai ketua DPD. Menurut dia, sesuai dengan hak prerogatif yang melekat di dalamnya, kewenangan melantik pejabat negara hanya dapat dilakukan ketua MA. Bahwa saat itu Suwardi menjabat sebagai pelaksana tugas memang benar, namun hal itu tidak serta-merta memberikan tanggung jawab kepada yang bersangkutan. ”Jadi, dianggap hak eksklusif ketua MA yang tidak dapat didelegasikan. Meskipun pada saat itu (ketua) dalam keadaan berhalangan, dia (Suwardi) tidak berstatus sebagai ketua MA,” lanjut Bagir.

Ketua Konstitusi dan Demokrasi( KoDe) InisiatifVeri Junaidi mengaku khawatir dengan posisi OSO karena sebagai ketua DPD dengan proses keterpilihan yang ilegal, segala aktivitasnya yang membawa nama kelembagaan juga menjadi tidak sah. ”Kehadiran pimpinan DPD di suatu acara, produk hukum juga cacat. Ini yang mengkhawatirkan,” tutur Veri. Menurut Veri, sorotan masyarakat terhadap minimnya kinerja DPD menjadi semakin besar seiring dengan kekisruhan yang terjadi di lembaga itu. ”Selama ini kita hanya katakan DPD minim kinerja, tapi sekarang akan semakin disorot karena proses yang tidak sah menurut hukum,” tambah Veri.

Diketahui kisruh DPD bermula saat lembaga perwakilan daerah tersebut membuat tata tertib (tatib) yang mengatur masa jabatan ketua dan dua wakil ketua hanya 2,5 tahun. Aturan tersebut kemudian digugat oleh sebagian anggota DPD lain sehingga muncul putusan MA yang membatalkan tatib tersebut. Namun, DPD yang telanjur merencanakan akan menggelar sidang paripurna untuk memilih pimpinan yang baru pada 1 April lalu sengaja mengabaikan putusan tersebut. DPD bahkan tetap nekat menggelar pemilihan ketua dan dua wakil ketua.

Dian ramdhani