Edisi 23-02-2017
Amran Mustary Sebar 25 Amplop


JAKARTA– Terdakwa Amran HI Mustary membagikan Rp750 juta untuk 25 kepala subdirektorat (kasubdit) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Fakta itu terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan 12 saksi dalam sidang terdakwa penerima suap Rp42,1 miliar Amran HI Mustary di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin. Saat terjadi kasus dugaan suap pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara, terdakwa adalah kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Kementerian PUPR Wilayah Maluku dan Maluku Utara (Malut).

Dalam sidang itu, turut bersaksi Muhammad Syafriyudin Maradjabessy (ketua Pokja 2015-2016 PJN Wilayah 2 Maluku Utara pada BPJN IX), Ober Gultom (sekretaris Ditjen Bina Marga), Subagyo (mantan direktur jalan bebas hambatan Ditjen Bina Marga)Hari Suko Setiono (kasubdit jalan bebas hambatan Ditjen Bina Marga), Sada Arih Ginting (kasubdit pemantauan dan evaluasi), dan Hedy Rahadian (direktur jembatan Ditjen Bina Marga).

Selain itu, ada juga Achmad Gani Ghazaly Akman (direktur pembangunan jalan), Singgih Karyawan (kasubdit geometrik perkerasan dan drainase), Rakhman Taufik (kasubdit perencanaan dan pemrograman), Nurdin Manurung (mantan direktur preservasi jalan), Risman Sibarani (kasubdit analisa data dan pengembangan sistem), dan Sugiyartanto (kasubdit manajemen konstruksi).

Syafriyudin membeberkan, dirinya pernah bertemu Abdul Hamid Payapo alias Mito selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Halmahera IV Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah 2 Maluku Utara pada BPJN IX di kantin Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR di Jakarta akhir 2015. Ketika itu, Syafriyudin sedianya hendak bertemu inspektur jenderal (irjen) Kementerian PUPR.

Saat tiba, Mito sudah membawa tas berisi 25 amplop yang kemudian diserahkan kepada Syafriyudin. ”Dia minta tolong saya bahwa ada perintah kepala balai, Pak Amran, untuk memberikan (amplop) kepada 25 kasubdit. Saya tinggal bagi-bagi saja 25 amplop itu. Saya hitung ada 25 nama. Amplop itu ada dalam map batik dalam posisi sudah dilem, enggak bisa dibuka.

Totalnya sekitar Rp750 juta,” kata Syafriyudin di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Nilai uang dalam amplop itu masing-masing berisi Rp10 juta, Rp25 juta, dan Rp30 juta. Yang dapat Rp10 juta hanya Singgih Karyawan. Sementara amplop lain senilai Rp30 juta di antaranya diterima Sada Arih Ginting, Rakhman Taufik, dan Risman Sibarani.

Syafriyudin mengaku tidak mengetahui sumber uang yang diantarkan Mito kepada dirinya. Yang pasti, itu perintah dari Amran. ”Waktu itu, kata Mito, itu uang THR Natal (2015) dan Tahun Baru (2016). Saya serahkan langsung kepada kasubdit. Ada 22 kasubdit yang saya beri, sedangkan tiga kasubdit lainnya tidak ada di tempat,” katanya.

Syafriyudin juga mengaku bahwa dia kemudian bertemu Amran di kantin Kementerian PUPR setelah menyerahkan amplop berisi uang kepada 22 kasubdit. Amran lantas memerintahkan agar sisa tiga amplop berisi uang diserahkan kepada tiga nama lain. Salah satunya kepada Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian Ditjen Bina Marga Eni Anggraeni.

”Satu Ibu Eni Anggraeni, dua nama lainnya saya lupa. Saya juga dikasih bagan struktur. Yang sudah dikasih, saya contreng,” ungkapnya. Di sisi lain, Sugiyartanto mengakui telah menerima amplop berisi Rp30 juta pada 2015 dari Amran. Namun, uang itu sudah dikembalikannya ke KPK. ”Waktu itu ada staf dari BPJN IX Maluku ke ruangan saya.

Ketemu hanya beberapa detik, lalu memberikan titipan, katanya, dari Kepala BPJN IX. Besok paginya, baru saya buka (amplopnya), isinya Rp30 juta, lalu saya serahkan ke KPK,” ujar Sugiyartanto. Risman juga menyampaikan kesaksian serupa. Pada akhir 2015, dia diberi ‘titipan’ dari orang suruhan Amran. Titipan tersebut berupa uang dalam amplop cokelat.

”Ada seseorang yang menyampaikan titipan amplop cokelat dari kepala balai. Isinya uang sebanyak Rp30 juta, dan itu sudah saya kembalikan ke rekening KPK,” ungkap Risman. Sementara Subagyo mengklaim bahwa dirinya tidak pernah menerima USD7.000 atau setara Rp92 juta dari terdakwa Amran HI Mustary.

Namun ironisnya, dia mengaku sudah mengembalikan uang ke KPK dengan cara ditransfer ke rekening penampungan sementara penyitaan KPK. Kesaksian Subagyo itu mendapat perhatian Ketua Majelis Hakim Faisal Hendri. ”Kalau tidak pernah kenapa Saudara setor? Coba ingat dulu. Yang mana yang benar,” tegas Hakim Faisal.

sabir laluhu