Edisi 20-03-2017
JPU Bakal Hadirkan Adik Ipar Jokowi Hari Ini


JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rencananya menghadirkan adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi), Arif Budi Sulistyo dalam persidangan perkara suap permasalahan pajak PT EK Prima Ekspor (EKP) Indonesia, hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Arif Budi Sulistyo yang merupakan direktur operasional PT Rakabu Sejahtera (Rakabu Furniture) akan bersaksi dalam persidangan terdakwa pemberi suap USD148.500 (setara lebih Rp1,998 miliar) Country Director PT EKP Indonesia Ramapanicker Rajamohanan Nair alias Rajesh Rajamohanan Nair. Rajamohanan adalah pemberi suap kepada tersangka penerima Handang Soekarno selaku kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Pe-negakan Hukum pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ketua JPU Ali Fikri yang menangani perkara atas nama Rajamoha-nan menyatakan pihaknya akan menghadirkan Arif Budi Sulistyo bersama tiga saksi lainnya untuk memberikan ke-terangan di persidangan. ”Yang dipanggil besok (hari ini) Arif, Handang, Yustinus, dan Andreas,” ungkap Ali kepada KORAN SINDO tadi malam. Samsul Huda selaku kuasa hukum Rajamohanan membenarkan pernyataan JPU Ali Fikri. Samsul mengatakan Yustinus dan Andreas merupakan pejabat pajak. Dari pemberitaan sebelumnya, berdasarkan data jadwal pemeriksaan lansiran KPK, Yustinus yang dimaksud adalah Kabid Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur I Yustinus Herri Sulistyo, sedangkan Andreas adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Andreas Setiawan.

Samsul mengungkapkan memang dalam beberapa kali persidangan kliennya di Pengadilan Tipikor Jakarta sudah muncul sejumlah fakta, termasuk dalam persidangan pada Senin (13/3). Fakta-fakta persidangan tersebut di antaranya ada dugaan peran Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera (Rakabu Furniture) Arif Budi Sulistyo dan Kepala Kanwil (Kakanwil) Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv. Karena itu, Samsul mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya pengusutan dugaan peran dan keterlibatan Arif dan Haniv.

”Ya, kita serahkan kepada KPK yang punya kewenangan (mengusut Arif dan Haniv),” kata Samsul. Namun, lanjutnya, yang harus diingat adalah permintaan tolong Rajamohanan ke Arif sebenarnya hanya perkawanannya. Yang namanya kawan, menurut dia, sesama pengusaha ketika ada masalah tentu akan menyampaikan curahan hati (curhat) dan berdiskusi terkait masalah yang dihadapi dan dibuat oleh KPP PMA Enam. ”Tidak lebih dari seperti itu. Saya kira tidak ada kaitannya apakah karena ini ada Jokowi-nya atau apa. Ya, karena sesama pengusaha,” paparnya.

Fakta utama kedua yang terungkap, menurut Samsul, Muhammad Haniv sebagai kakanwil pada persidangan Senin (13/3) dan sejumlah saksi dari KPP PMA Enam seperti ketua tim pemeriksaan dan anggotanya sudah memastikan bahwa jika dilihat dari prosesnya, maka apa yang diputuskan oleh KPP PMA Enam lewat Kepala KPP PMA Enam Jhonny Sirait menjadi entry point permasalahan ini. ”Dan itu sudah ditegaskan Haniv, bahwa STP PPN, pencabutan PKP, dan buper itu tidak melalui proses yang betul. Tidak ada pemeriksaan, tidak ada analisis risiko, tibatiba saja dijatuhi STP PPN dan dipaksakan supaya STP PPN itu jadi bahan untuk ajukan TA (tax amnesty). Siapa perusahaan yang mau begitu?” ujarnya.

Samsul membeberkan, akibatkebijakansemena- menadari Jhonny Sirait menyebabkan PT EKP Indonesia kelimpungan. Bagaimana mungkin, lanjutnya, perusahaan mengajukan keberatan malah diancam. Ancamannya kemudian dibuktikan oleh Jhonny Sirait dengan menjatuhkanSTPPPNlebihdari Rp78 miliar, pengusaha kena pajak (PKP)-nya dicabut.

Sabir laluhu