Edisi 24-03-2017
Dugaan Keterlibatan Mafia Harus Diusut


JAKARTA - Kasus hilangnya berkas sengketa pilkada Kabupaten Dogiyai, Papua, di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan kejanggalan yang harus diinvestigasi secara tuntas.

Dugaan keterlibatan mafia peradilan pilkada dalam kasus ini harus diusut. Dugaan campur tangan mafia peradilan yang bekerja sama dengan pihak internal MK dinilai sangat patut dikemukakan. Empat pegawai MK yang akhirnya dipecat karena dinilai melakukan pencurian dokumen kemungkinan bekerja atas pesanan pihak luar. Tudingan adanya mafia juga tidak berlebihan karena MK memiliki sejarah kelam yang berkaitan dengan proses peradilan pilkada. Pada 2013, Ketua MK Akil Mochtar ditangkap dan divonis penjara seumur hidup karena menerima suap dari calon kepala daerah yang sedang beperkara.

Sebelumnya, pada 2011, mantan hakim MK Arsyad Sanusi juga tersandung kasus dugaan suap perkara Pilkada Bengkulu Selatan. Arsyad sempat menjalani pemeriksaan Bareskrim Polri atas kasus dugaan pemalsuan surat. Diterpa isu suap, Arsyad saat itu akhirnya memilih mengundurkan diri sebagai hakim MK. Kalangan DPR, baik jajaran pimpinan maupun Komisi III yang membidangi hukum, mendukung langkah MK melaporkan pencurian oleh empat pegawai MK yang kini sudah dipecat ke polisi. Penyelidikan Polda Metro Jaya diharapkan segera mengungkap siapa saja yang terlibat, termasuk pihak luar yang memesan dokumen tersebut.

“Siapa yang berkompetisi (di Pilkada Dogiyai) itu perlu dicari t a h u . Mafia peradilan pemilu, ya bisa saja, tetapi yang jelas ada kesempatan terakhir di situ untuk berkompetisi. Menangkalah itu MK yang memutuskan,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Anggota Komisi III Nasir Djamil mengatakan, kasus pencurian dokumen itu perkara sangat serius. Dia bahkan bertanya-tanya jangan-jangan kasus pencurian ini bukan kejadian pertama, tetapi baru berhasil diungkap. Untuk itu dia berpandangan Presiden Joko Widodo sudah sepantasnya menegur MK atas kejadian yang dinilai sebagai bentuk kecerobohan itu.

“Saya pikir Presiden, Setkab harus mengingatkan Sekjen MK mengenai masalah ini. Ini dalam konteks administrasi, hubungan relasi, bukan dalam konteks MK sebagai lembaga yang mandiri,” kata Nasir di Jakarta kemarin. Menurut N a s i r , lembaga seperti M K harus menghindari penilaian negatif masyarakat. Kasus yang berulang terjadi dilembaga tersebut memang harus segera dipulihkan dan jangan sampai menggerus kepercayaan publik.

“Ini dalam konteks bagaimana rakyat menilai MK. Dan kasus yang ada di MK menunjukkan ada yang tidak beres dan karena itu sekjen harus diingatkan,” lanjut Nasir. MK juga diminta belajar dari kasus pencurian dokumen ini untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi mengatakan MK harus mengembalikan identitasnya sebagai lembaga yang akuntabel dan terbuka.

“Satu kelebihan MK adalah soal akuntabilitas dan keterbukaannya. Oleh karena itu, sistem yang dibangun mestinya menjamin transparansi sehingga menutup kemungkinan adanya permainan terkait pemberkasan,” ujar dia.

Dian ramdhani/ rahmat sahid/ kiswondari/mula akmal