Edisi 11-01-2017
DPR Dorong Penerapan E-Voting Pada Pemilu 2019


JAKARTA - DPR mendorong diterapkannya pemilihan berbasis elektronik (e-voting ) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Saat ini Dewan tengah mengumpulkan masukan dari akademisi guna mengkaji lebih jauh model teknologi yang paling tepat digunakan di Indonesia. Ide menggunakan e-voting didasari banyak pertimbangan, antara lain biaya pemilu yang lebih hemat karena logistik yang digunakan jauh lebih sedikit. Jika e-voting diterapkan tidak ada lagi penggunaan surat suara, tinta dan lain-lain, penghematan anggaran bahkan bisa mencapai setengah dari anggaran pemilu saat ini.

Pada Pemilu 2014, pemerintah mengeluarkan anggaran Rp16 triliun untuk melaksanakan seluruh tahapan. Bahkan jika dihitung dengan masa persiapan menuju pemilu, total dana APBN yang dikeluar-kan mencapai Rp24,1 triliun. Anggaran pemilu ini terus naik setiap pemilu digelar. Pada Pemilu 2009, pemerintah mengalokasikan Rp19,67 triliun.

Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy mengatakan, peluang pemilu mendatang menggunakan evoting sangat besar. Menurut dia, teknologi itu akan banyak membantu penyelenggara maupun masyarakat dalam memperoleh hasil pemilu cepat, jujur dan adil. ”Bagi DPR yang penting teknologi e-voting bisa menjamin prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kedua, keamanannya lebih terjamin,” ujar Lukman kepada KORAN SINDO kemarin. Jika pemilu masih menggunakan metode konvensional, selalu muncul kerawanan pada hasil perolehan suara. Proses perjalanan suara terlalu panjang, mulai dari tempat pemungutan suara (TPS), rekap tingkat kabupaten dan provinsi, sebelum rekap di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.

”Dengan e-voting waktu panjang untuk penghitungan suara dari TPS sampai ke tingkat nasional juga bisa diminimalisasi,” ujarnya. Guna memperkuat wacana ini, dalam waktu dekat DPR sendiri akan melakukan kunjungan ke 9 provinsi menanyakan langsung kepada masyarakat soal kesiapan mereka apabila metode e-voting diterapkan.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai metode e-voting bisa jadi salah satu opsi metode pemilihan di Indonesia pada masa yang akan datang. KPU saat ini sudah mengawali metode pemilihan berbasis teknologi dengan menerapkan penghitungan secara elektronik (e-recap ) di Pemilu 2014 serta Pilkada 2015. ”Kalau untuk 2019 ya bisa dijajaki, ya uji coba dulu.

Karena sampai saat ini KPU juga melakukan kajian terkait dengan e-voting , e-counting, maupun e-recap ,” ujar Ferry kemarin. Hasil kajian sementara, kata Ferry, baru e-recap yang tepat digunakan. Pertimbangan hukum, teknologi, sosial-politik, dan alasan anggaran menurut dia membuat metode lain belum bisa diterapkan di Tanah Air.

dian ramdhani