Edisi 20-03-2017
Jutaan Kendaraan di Jakarta Tunggak Pajak


JAKARTA – Jumlah kendaraan di wilayah DKI Jakarta yang diketahui menunggak pajak cukup besar. Jika dikalkulasikan, nilai tunggakan pajak mencapai Rp2,3 triliun.

Ada 3,8 juta kendaraan yang tidak mematuhi kewajiban membayar pajak. Rinciannya, 3,2 juta unit sepeda motor dan 600.000 unit mobil. Jumlah itu berdasarkan data perpajakan 2017. Di tengah banyaknya kendaraan yang tidak membayar pajak tersebut, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bersama kepolisian berencana menggelar razia bersama. “Diputuskan razia akan digelar untuk mengumpulkan pajak yang tertunggak,” ujar Kasubdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto kemarin.

Razia tersebut dapat membangun efek jera sehingga pemilik kendaraan segera membayar pajak. Razia digelar akhir April hingga awal Mei. Razia gabungan akan melibatkan BPRD, Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, dan Polri. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Pemprov DKI No 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, tarif pajak tahunan untuk kendaraan pribadi sebesar 2% dari harga kendaraan. Pajak berlaku progresif dengan penambahan 0,5% untuk kendaraan kedua dan seterusnya.

Kepolisian telah melakukan berbagai program untuk menggaet pajak mulai pemutihan dan lainnya. Namun, masih banyak masyarakat yang mengabaikan kelonggaran ini. Kepala BPRD DKI Jakarta Edi Sumantri mengatakan, pada semester pertama ini akan dilakukan penindakan terhadap para pelanggar pajak dengan mewajibkan penunggak melakukan pembayaran. “Semester kedua, saatnya penindakan tegas dengan menahan kendaraannya,” ujarnya.

Namun, saat ini masih menunggu pembahasan terkait pergubnya. Menurut dia, dari denda pajak 2% tiap bulannya diharapkan penunggak pajak bisa segera melunasi tunggakannya. Sementara di Kota Bekasi, Samsat menyebutkan perolehan pajak kendaraan di wilayahnya sebesar Rp12 miliar terancam hilang. Pasalnya, pajak kendaraan bermotor belum dibayar oleh si pemilik. “Hampir 40.000 kendaraan belum membayar pajak kendaraan,” kata Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Samsat Kota Bekasi Fajar Ginanjar.

Di Kota Bekasi, ada sekitar dua juta kendaraan roda dua dan roda empat. Jumlah kendaraan terus meningkat setiap tahun sekitar 5%. Karena itulah, setiap tahun target pendapatan terus meningkat seiring pertumbuhan kendaraan. Besaran pajak cukup bervariasi bergantung pada kapasitas silinder kendaraan. Misalnya kendaraan roda empat sebesar Rp2-4 juta, sedangkan untuk kendaraan roda dua Rp200.000- 400.000. Tahun ini pajak kendaraan ditargetkan Rp1,8 triliun. Perolehan pajak kendaraan kemudian disetorkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat.

Kota Bekasi akan memperoleh 30% atau sekitar Rp540 miliar bila target itu tercapai. Untuk mengejar perolehan pajak, Samsat Kota Bekasi rutin menggelar razia kendaraan di beberapa ruas jalan. Pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar mengatakan bahwa selama ini para pengendara banyak yang menganggap remeh tata aturan patuh lalu lintas di jalan raya. Kebanyakan masyarakat remeh dan berpikir bisa berdamai dengan petugas.

“Harus diubah pikiran seperti ini. Oknum nakal, tindak tegas, agar tidak terjadi seperti ini. Dampak dari minim kesadaran berlalu lintas ini bukan mainmain, akan terus meningkat angka kecelakaan,” ungkapnya. Bambang juga mengatakan bahwa perlu diperketat proses uji kompetensi SIM. “Perlu ada kompetensi mengemudi bagi pengendara. Ini wajib dipenuhi. Kalau tidak memiliki kompetensi, cabut saja SIM-nya. Petugas kepolisian harus benarbenar tegas. Benahi hulu, maka akan berdampak ke depannya, maka angka kecelakaan bisa ditekan.

Nanti, inilah yang menyebabkan semakin padatnya lalu lintas yang berkorelasi dengan meningkatnya angka kecelakaan.” Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan bahwa dalam rangka menekan kecelakaan lalu lintas bisa dilakukan dengan cara-cara simpatik. Cara ini justru akan lebih menarik simpati masyarakat kepada Polri ketimbang mengedepankan tindakan hukum. “Jika masyarakat sudah simpati akan sangat mudah bagi Polri untuk menggugah kesadaran masyarakat. Lakukan kegiatan preventif dengan penjagaan, pengaturan dan patroli. Selanjutnya, baru kegiatan represif atau penegakan hukum,” jelas Neta.

Pengamat transportasi Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setikowarno menilai razia kurang efektif untuk membuat wajib pajak membayar pajak kendaraan, karena jika mereka tahu akan ada razia maka kendaraan tersebut tidak akan digunakan sementara. “Jadi harus ada formula khusus yang memang mempermudah bagi wajib pajak untuk bayar pajak kendaraan,” katanya.

Dia melihat permasalahan pemilik kendaraan enggan membayar pajak bukanlah pada kemampuan finansial, melainkan lebih pada keengganan pengurusan secara administrasi. Masyarakat sekarang adalah masyarakat supersibuk sehingga enggan meluangkan waktu satu hari untuk membayar pajak. Terlebih jika pada saat pembayaran harus mengantre lama. “Sistemnya yang harus diubah sehingga pemilik kendaraan tidak harus lama-lama membayar. Sistemnya yang harus dibenahi,” saran dia.

Helmi syarif/abdullah m surjaya/binti mufarida/ r ratna purnama