Edisi 27-03-2017
DPR Dorong Revisi UU LLAJ


JAKARTA – Konflik antara awak transportasi konvensional dan online di sejumlah daerah memicu keprihatinan Komisi V DPR.

Komisi yang mengawasi bidang transportasi ini mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera membenahi regulasi transportasi umum dengan merevisi Undang-Undang Nomor 22/ 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam pandangan para wakil rakyat, konflik horizontal yang melibatkan awak transportasi konvensional dengan awak transportasi berbasis aplikasi online dikarenakan ketidakjelasan aturan.

Peraturan yang ada dipandang belum cukup jelas sehingga menimbulkan tafsir beragam bagi para pelaku transportasi. “Maka dari itu perlu adanya revisi UU LLAJ itu. Dengan adanya revisi UU LLAJ, kendaraan roda dua atau ojek online memiliki payung hukum yang kuat,” kata anggota Komisi V DPR Mohammad Nizar Zahro kepada KORAN SINDO di Jakarta, Minggu (26/3). Dihubungi terpisah, pakar transportasi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Danang Parikesit berpandangan, konflik horizontal antara angkutan umum konvensional dengan angkutan umum online terjadi karena buruknya pengelolaan transportasi umum oleh pemerintah.

Dia mencontohkan di Bogor, selama ini angkot yang memonopoli transportasi umum di sana, tetapi angkot tidakpernahdikeloladenganbaik oleh pemerintah daerah. “Fenomena transportasi online sudah berlangsung 2 tahun lalu, ini momentum untuk mereformasi angkutan umum. Menhub Jonan sendiri sempat melarang operasi transportasi online, tetapi dianulir Presiden Jokowi. Intinya angkutan umum harus dikelola lebih baik,” kata Danang kepada KORAN SINDO.

Kiswondari