Edisi 24-03-2017
Jakarta Terancam Dua Banjir Besar


JAKARTA – Jakarta terancam dua banjir besar, yakni banjir rob dan luapan 13 sungai yang melintasinya. Terkait permasalahan ini, Pemprov DKI Jakarta diminta segera melakukan upaya pencegahan agar bencana tersebut tidak terjadi.

Pakar perkotaan dan lingkungan Universitas Indonesia (UI) Rudy Tambunan menjelaskan, Jakarta dibatasi Sungai Cisadane di sisi barat dan Sungai Citarum di sisi sebelah timur, sedangkan di bagian selatan terdapat hulu Sungai Ciliwung dan 12 hulu sungai di sisi utara. Saat ini, kata dia, batas garis pantai semakin menjorok ke daratan disebabkan perubahan arus musiman yang mengikis pantai. Kondisi ini semakin diperparah karena pantai belum dibangun tanggul penahan. Tidakhanyaitu, turunnya daratan Jakarta akibat pemampatan lapisan geologis yang lebih muda dan penggunaan air tanah secara berlebihan menyebabkan air tidak bisa masuk ke laut.

”Muka tanah yang rendah inilah yang berpotensi menjadi tempat genangan air atau rob,” ujarnya. Dalam studi penelitian berjudul ”Indonesia : A Vulnerable Country in the Face of Climate Change” yang dirilis Global Majority Journal pada Juni 2010 disebutkan mengenai dampak buruk dari perubahan iklim berupa peningkatan suhu, intensitas hujan, permukaan air laut, dan ancaman pangan. Dalam studi itu, sambung Rudy, Indonesia mengalami perubahan iklim yang membuat intensitas curah hujan naik sekitar 2-3% per tahun. Hal itu membuat Indonesia terancam banjir besar.

”Rata-rata permukaan air laut di Teluk Jakarta naik 0,57 sentimeter per tahun. Kondisi ini juga dibarengi dengan penurunan permukaan daratan rata-rata 0,8 sentimeter per tahun,” ucapnya. Sementara dari hasil Studi Institut Teknologi Indonesia (ITI) di Bandung, yang dikutip Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB), disebutkan bahwa permukaan air laut naik antara 0,25 sentimeter; 0,57 sentimeter dan 1 sentimeter per tahun. ”Di utara Jakarta yang akan terendam rob pada 2050luasnyaberkisarantara 40,45, dan 90 kilometer persegi,” kata dia.

Untuk itu, pembangunan tanggul fase A merupakan rekomendasi untuk mengatasi banjir besar pada 2050 bersamaan pasang air laut sebagaimana terjadi pada 2002, 1996, dan 1976. ”Tanggul pantai perlu karena pembangunan tanggul antarpolder di pantai belum terpadu, terutama di 10 muara sungai,” kata dia. Aktivis lingkungan Emmy Hafild menyatakan Jakarta akan tenggelam jika pemerintah tidak mengambil langkahlangkah terpadu. Pembangunan tanggul raksasa yang dibarengi dengan pengaturan pemakaian air tanah di daratan akan menyelesaikan banjir rob dari laut.

Adapun reklamasi 17 pulau yang digagas pemerintah merupakan salah satu cara untuk membiayai pembangunan tanggul. ”Pembangunan tanggul membutuhkan biaya yang sangat besar dan tidak mungkin dibebankan kepada anggaran negara,” kata dia. Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan mengatakan, ancaman banjir rob dan meluapnya 13 sungai di Jakarta tidak akan terjadi apabila warga pemilik bangunan yang berada di bantaran kali dan laut bersedia direlokasi.

Pasalnya, kendala utama untuk melakukan normalisasi 13 sungai dan pembuatan tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di bibir laut utara Jakarta, yakni masih banyaknya warga yang belum mau direlokasi, bahkan ada beberapa yang mengajukan gugatan.

Yan yusuf/ bima setiyadi