Edisi 21-01-2017
Bareskrim Periksa Sylviana soal Dana Bansos Rp6,8 M


JAKARTA - Mantan Wali Kota Jakarta Pusat Sylviana Murni memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial DKI Jakarta di Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka DKI pada 2014-2015.

Pemeriksaan dilakukan selama lebih kurang 7,5 jam. Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Erwanto Kurniadi menjelaskan, pemanggilan Sylviana untuk mengklarifikasi dugaan korupsi dana bantuan sosial saat menjabat sebagai Kwarda Pramuka DKI Jakarta 2014. Erwanto mengatakan, sudah lebih dari 10 saksi yang diperiksa. Jadi, Sylviana bukan saksi yang pertama kali diperiksa.

”Hari ini beliau saja. Ini kan mengklarifikasi saja. Jadi, ini masih lidik. Ini kan proses lidik, pasti sudah ada beberapa calon saksi yang diperiksa. Saya kira sudah lebih dari 10 saksi ya ,” ungkap Erwanto di Bareskrim Polri Gedung Ombudsman. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul menegaskan, pemanggilan Sylviana tidak ada unsur politik dan tidak terkait Pilkada DKI Jakarta.

”Enggak adalah. Ada aduan-aduan dari masyarakat. Itu harus kita respons karena itu adalah tugas kepolisian menindaklanjuti laporan warga. Harus ditindaklanjuti, diberikan oleh negara tugas tanggung jawab kewenangan untuk melakukan proses hukum,” tegasnya. Martinus mengungkapkan, ada pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi di Kwarda Pramuka DKI. Sayangnya, Martinus tidak membeberkan soal identitas pelapor yang dimaksud.

Martinus mengatakan, sudah ada beberapa orang yang diperiksa sebelum Sylviana. Martinus mengatakan, munculnya kasus ini saat Sylviana menjabat Deputi Bidang Kebudayaan dan Pariwisata sekaligus Ketua Kwarda Pramuka DKI Jakarta. Pada 2014 ada aliran dana dari pemerintah ke Kwarda DKI sebesar Rp6,81 miliar dan Rp6,81 miliar pada 2015.

”Ada dana yang bergulir ke situ ke Kwarda kan , dari pemerintah. Kan ini patut diduga ada dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau apalah, tindak pidana korupsi,” tutur Martinus. Terkait dengan pemeriksaannya, mantan Deputi Gubernur DKI Bidang Kebudayaan dan Pariwisata sekaligus Ketua Kwarda Pramuka DKI Jakarta pada 2015 ini mengatakan, kedatangannya ke Bareskrim adalah untuk memenuhi panggilan penyidik.

”Saya ingin menyampaikan, saya mendapat surat panggilan. Dalam surat panggilan ada nama saya dan sebagai warga yang baik saya hadir,” ungkap Sylviana di Kantor Bareskrim Polri di Gedung Ombudsman kemarin. Namun Sylviana menyebut, ada kekeliruan tentang pemeriksaan yang dilakukan penyidik Bareskrim Polri terhadap dirinya.

Menurut Sylvi, kekeliruan yang dimaksudnya yaitu perihal dana bantuan sosial (bansos) yang seharusnya adalah dana hibah. ”Di sini ada kekeliruan yaitu tentang pengelolaan dana bansos Pemprov DKI Jakarta, padahal ini bukan dana bansos tapi ini adalah dana hibah.” Cawagub DKI Jakarta nomor urut satu ini mengatakan, dana hibah tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 235 Tahun 2014.

Di mana saat itu, Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Joko Widodo (Jokowi). ”Supaya semuanya terang benderang. Pada 14 Februari 2014 yang tanda tangan adalah Gubernur DKI Jakarta pada masa itu Pak Joko Widodo. Di sana disampaikan bahwa biaya operasional pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi DKI Jakarta dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) melalui belanja hibah,” kata Sylviana.

Dana yang digunakan bukanlah dana bansos melainkan dana hibah. Sylviana menegaskan, dana yang digunakan itu pun telah diaudit. ”Jadi, di sini saya punya kantor akuntan publik terdaftar yang menyatakan bahwa kegiatan semua ini adalah wajar. Jadi, di sini disampaikan laporan audit atas laporan keuangan gerakan pramuka kwarda Jakarta 2014 telah kami audit dengan nomor laporan sekian pada 22 Juni 2014 dengan pendapat wajar,” jelas Sylviana.

binti mufarida